Korupsi di Tubuh Penegak Hukum
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Korupsi di Tubuh Penegak Hukum


31 Agustus 2020 - 6:01 WIB
Perspektif | RILISID
...
Muhammad Alfarizzi Nur, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung

RILISID, — KORUPSI dapat terjadi di mana saja. Instansi pemerintah atau bahkan lingkungan penegak hukum. Hal ini bisa jadi karena lemahnya integritas.

Padahal apabila ditinjau lebih lanjut, korupsi dikategorikan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Sebab, biasanya terjadi karena sistematis dan terstruktur dengan melibatkan banyak pihak.

Terlebih apabila yang terlibat korupsi adalah seseorang yang cukup berpengaruh, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Begitulah. Penanganan yang bersifat tebang pilih masih menjadi kendala utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Jangan harap menegakkan undang-undang apabila tidak ada niat kuat dari para penegak hukum untuk membersihkan Indonesia dari korupsi.

Sebagai contoh kasus hak tagih atau cessie yang melibatkan buronan bernama Djoko Tjandra atau kerap dipanggil ’The Djoker’, yang merupakan tamparan keras bagi penegakan hukum kita.

Bagaimana tidak? Buronan yang hilang selama 11 tahun ini telah menciderai harga diri bangsa dengan ke luar- masuk Indonesia dengan berstatus sebagai narapidana.

Tentu dalam hal ini patut diduga ada keterlibatan beberapa oknum dalam drama The Djoker. Para oknum petinggi Polri yang bahkan berpangkat Brigadir Jenderal dan Irjen Pol serta Kepala Sub Bagian di Kejaksaan Agung.

Djoko Tjandra akhirnya ditangkap di Malaysia dan dijemput oleh Bareskrim Polri. Ia tiba di Indonesia pada 30 Juli 2020 malam. Kini, ia sedang menjalani masa hukumannya dalam kasus Bank Bali tersebut di Lapas Salemba, Jakarta.

Berkutat pada uraian permasalahan di atas, apakah memang benar korupsi sudah mulai masuk di instansi penegak hukum.

Penulis tidak bermaksud mengeneralisasi secara kelembagaan. Tetapi ingin menyebut dengan memakai frasa ’oknum’ agar terlihat lebih bersahabat.

Pada ruang lingkup kecil, pada dasarnya praktik-praktik korupsi yang dilakukan oknum aparat penegak hukum sering terlihat dalam kegiatan sehari-hari.

Ambil contoh dari masalah pemberian bukti pelanggaran (tilang) yang bersifat tebang pilih. Maupun terkait urusan administrasi yang memiliki jalan instan atau sering diistilahkan sebagai ’Orda’ atau disebut orang dalam.

Dilansir oleh data yang dikeluarkan oleh KPK pada kurun waktu 2004- September 2018, tindak pidana korupsi menurut profesi oleh oknum aparat penegak hukum sudah menjerat 38 orang yang terdiri dari hakim, pengacara, polisi, dan jaksa.

Memang anggota legislatif pada tingkat pusat dan daerah masih mendominasi. Tetapi terjadinya korupsi di lingkungan penegak hukum dikhawatirkan menimbulkan tradisi yang menciderai citra bangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI)Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lebih sering disebut dengan UU Tipikor, secara normatif yuridis tidak membatasi siapa pun atau seseorang untuk dapat dikenakan pasal tipikor, sekalipun pejabat tinggi negara.

Pasal 2 UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor menyatakan, ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar”.

UU Tipikor telah memberikan frasa pada kata ’Setiap orang’ yang dapat diartikan kepada siapa pun dengan maksud memperkaya diri, dengan terdapatnya unsur kerugian negara di dalamnya.

Penegak hukum selaku pihak yang menegakkan UU turut menjadi subjek apabila memang terbukti memenuhi ketentuan pasal di atas. Tidak terdapat istilah imunitas di dalam para oknum penegak hukum yang bercoba berdalih. Apabila memang terbukti harus diadili sesuai dengan mekanisme hukum yang telah ditentukan.

Sebagai catatan pada UU Tipikor, tindakan korupsi tidak dibatasi pada perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2. Tetapi terdapat beberapa perbuatan yang diklasterkan bagian dari korupsi sebagaimana tercantum pada UU tersebut. Seperti suap-menyuap, perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, dan gratifikasi.

Konstitusi telah memberikan kewajiban bagi negara untuk terus berkomitmen penuh untuk dapat menjaga nama baiknya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Indikator negara hukum dapat ditilik dengan bercermin bagaimana negara menjalankan hukum positifnya yang tercantum pada UU tertinggi hingga yang paling rendah. Dalam arti sempit untuk melihat integritas negara hukum dalam menegakan UU terdapat pada ranah kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman adalah suatu bentuk organ yang berfungsi dalam membatasi kekuasaan penguasa. Mengacu teori yang dikemukakan Montesquie, kekuasaan penguasa yang dimaksud adalah kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan yang menjalankan amanah UU.

Kekuasaan yudikatif dan legislatif secara teknis memiliki pembedaan kewenangan. Yudikatif menjadi tombak utama dalam memberikan keadilan di tengah masyarakat oleh karena itu konstitusi sebagai fondasi hukum negara telah memberikan muruah bagi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan independen. Yaitu terlepas dari intervensi kekuasaan mana pun, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Pusaran korupsi di Indonesia telah menghampiri nyaris setiap jabatan atau profesi apapun. Pihak swasta dapat turut andil di dalam suatu perbuatan korupsi, yang biasanya terjadi pengadaan proyek tertentu.

Aparat penegak hukum patut menjadi fokus utama karena merekalah seharusnya yang menjaga agar korupsi tidak terjadi. Namun kenyataannya berbicara lain.

Sebagai contoh dalam kasus yang sering dijumpai saja, oknum aparat penegak hukum terlibat juga dengan kegiatan pungutan liar (pungli) yang dilakukan di tengah masyarakat. Ini terjadi dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) pada 2018.

Melibatkan seorang kapolres dengan lima anak buahnya, dengan temuan telah menerima menerima setoran Rp40-50 juta setiap minggu dari pungli pembuatan SIM itu. Adapun anak buah menerima setoran Rp2-3 juta setiap minggu.

Pilu rasanya melihat aparat melakukan tindakan tersebut. Konsekuensi hukum sebagai suatu sanksi yang dikenakan apabila terdapat seseorang oknum aparat melakukan pungli dapat dilihat pada Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang memberikan sanksi cukup berat.

Yakni, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan           paling lama 20 tahun. Selain itu, denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara dimasud adalah yang menguntungkan diri           sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Apabila telah melihat ketentuan sanksi yang cukup berat seperti itu, seharusnya oknum aparat yang melakukan perbuatan tersebut haruslah berpikir dua kali untuk melakukannya.

Lebih lanjut hukuman maksimal perlu diberikan kepada para oknum aparat penegak hukum untuk dapat memberikan efek jera. Seperti ditambahkannya sanksi administratif pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun apabila terjadi pada oknum pegawai negeri sipil dapat dikenakan Pasal 7 Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menanggapi seluruh uraian di atas, sebagai bentuk langkah solutif atas perbuatan tindak korupsi yang dilakukan oknum aparat penegak hukum, diperlukan semangat reformasi di setiap internal dengan melaksanakan peningkatan kualitas SDM sejak dimulainya proses seleksi.

Hal ini demi menjujung tinggi nilai penegakkan hukum yang beraspek pada keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum dengan berpedoman pada ketentuan konstitusi dan undang-undang di bawahnya.

Mengingat terdapat adagium hukum yang menyatakan Justitiae non est neganda, non differenda, yang artinya keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Karena itu perlu penegak hukum yang berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya yang jauh dari korupsi. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya

Korupsi di Tubuh Penegak Hukum

...
[email protected]

31 Agustus 2020 - 6:01 WIB
Perspektif | RILISID
...
Muhammad Alfarizzi Nur, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung

RILISID, — KORUPSI dapat terjadi di mana saja. Instansi pemerintah atau bahkan lingkungan penegak hukum. Hal ini bisa jadi karena lemahnya integritas.

Padahal apabila ditinjau lebih lanjut, korupsi dikategorikan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Sebab, biasanya terjadi karena sistematis dan terstruktur dengan melibatkan banyak pihak.

Terlebih apabila yang terlibat korupsi adalah seseorang yang cukup berpengaruh, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Begitulah. Penanganan yang bersifat tebang pilih masih menjadi kendala utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Jangan harap menegakkan undang-undang apabila tidak ada niat kuat dari para penegak hukum untuk membersihkan Indonesia dari korupsi.

Sebagai contoh kasus hak tagih atau cessie yang melibatkan buronan bernama Djoko Tjandra atau kerap dipanggil ’The Djoker’, yang merupakan tamparan keras bagi penegakan hukum kita.

Bagaimana tidak? Buronan yang hilang selama 11 tahun ini telah menciderai harga diri bangsa dengan ke luar- masuk Indonesia dengan berstatus sebagai narapidana.

Tentu dalam hal ini patut diduga ada keterlibatan beberapa oknum dalam drama The Djoker. Para oknum petinggi Polri yang bahkan berpangkat Brigadir Jenderal dan Irjen Pol serta Kepala Sub Bagian di Kejaksaan Agung.

Djoko Tjandra akhirnya ditangkap di Malaysia dan dijemput oleh Bareskrim Polri. Ia tiba di Indonesia pada 30 Juli 2020 malam. Kini, ia sedang menjalani masa hukumannya dalam kasus Bank Bali tersebut di Lapas Salemba, Jakarta.

Berkutat pada uraian permasalahan di atas, apakah memang benar korupsi sudah mulai masuk di instansi penegak hukum.

Penulis tidak bermaksud mengeneralisasi secara kelembagaan. Tetapi ingin menyebut dengan memakai frasa ’oknum’ agar terlihat lebih bersahabat.

Pada ruang lingkup kecil, pada dasarnya praktik-praktik korupsi yang dilakukan oknum aparat penegak hukum sering terlihat dalam kegiatan sehari-hari.

Ambil contoh dari masalah pemberian bukti pelanggaran (tilang) yang bersifat tebang pilih. Maupun terkait urusan administrasi yang memiliki jalan instan atau sering diistilahkan sebagai ’Orda’ atau disebut orang dalam.

Dilansir oleh data yang dikeluarkan oleh KPK pada kurun waktu 2004- September 2018, tindak pidana korupsi menurut profesi oleh oknum aparat penegak hukum sudah menjerat 38 orang yang terdiri dari hakim, pengacara, polisi, dan jaksa.

Memang anggota legislatif pada tingkat pusat dan daerah masih mendominasi. Tetapi terjadinya korupsi di lingkungan penegak hukum dikhawatirkan menimbulkan tradisi yang menciderai citra bangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI)Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lebih sering disebut dengan UU Tipikor, secara normatif yuridis tidak membatasi siapa pun atau seseorang untuk dapat dikenakan pasal tipikor, sekalipun pejabat tinggi negara.

Pasal 2 UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor menyatakan, ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar”.

UU Tipikor telah memberikan frasa pada kata ’Setiap orang’ yang dapat diartikan kepada siapa pun dengan maksud memperkaya diri, dengan terdapatnya unsur kerugian negara di dalamnya.

Penegak hukum selaku pihak yang menegakkan UU turut menjadi subjek apabila memang terbukti memenuhi ketentuan pasal di atas. Tidak terdapat istilah imunitas di dalam para oknum penegak hukum yang bercoba berdalih. Apabila memang terbukti harus diadili sesuai dengan mekanisme hukum yang telah ditentukan.

Sebagai catatan pada UU Tipikor, tindakan korupsi tidak dibatasi pada perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2. Tetapi terdapat beberapa perbuatan yang diklasterkan bagian dari korupsi sebagaimana tercantum pada UU tersebut. Seperti suap-menyuap, perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, dan gratifikasi.

Konstitusi telah memberikan kewajiban bagi negara untuk terus berkomitmen penuh untuk dapat menjaga nama baiknya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Indikator negara hukum dapat ditilik dengan bercermin bagaimana negara menjalankan hukum positifnya yang tercantum pada UU tertinggi hingga yang paling rendah. Dalam arti sempit untuk melihat integritas negara hukum dalam menegakan UU terdapat pada ranah kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman adalah suatu bentuk organ yang berfungsi dalam membatasi kekuasaan penguasa. Mengacu teori yang dikemukakan Montesquie, kekuasaan penguasa yang dimaksud adalah kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan yang menjalankan amanah UU.

Kekuasaan yudikatif dan legislatif secara teknis memiliki pembedaan kewenangan. Yudikatif menjadi tombak utama dalam memberikan keadilan di tengah masyarakat oleh karena itu konstitusi sebagai fondasi hukum negara telah memberikan muruah bagi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan independen. Yaitu terlepas dari intervensi kekuasaan mana pun, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Pusaran korupsi di Indonesia telah menghampiri nyaris setiap jabatan atau profesi apapun. Pihak swasta dapat turut andil di dalam suatu perbuatan korupsi, yang biasanya terjadi pengadaan proyek tertentu.

Aparat penegak hukum patut menjadi fokus utama karena merekalah seharusnya yang menjaga agar korupsi tidak terjadi. Namun kenyataannya berbicara lain.

Sebagai contoh dalam kasus yang sering dijumpai saja, oknum aparat penegak hukum terlibat juga dengan kegiatan pungutan liar (pungli) yang dilakukan di tengah masyarakat. Ini terjadi dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) pada 2018.

Melibatkan seorang kapolres dengan lima anak buahnya, dengan temuan telah menerima menerima setoran Rp40-50 juta setiap minggu dari pungli pembuatan SIM itu. Adapun anak buah menerima setoran Rp2-3 juta setiap minggu.

Pilu rasanya melihat aparat melakukan tindakan tersebut. Konsekuensi hukum sebagai suatu sanksi yang dikenakan apabila terdapat seseorang oknum aparat melakukan pungli dapat dilihat pada Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang memberikan sanksi cukup berat.

Yakni, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan           paling lama 20 tahun. Selain itu, denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara dimasud adalah yang menguntungkan diri           sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Apabila telah melihat ketentuan sanksi yang cukup berat seperti itu, seharusnya oknum aparat yang melakukan perbuatan tersebut haruslah berpikir dua kali untuk melakukannya.

Lebih lanjut hukuman maksimal perlu diberikan kepada para oknum aparat penegak hukum untuk dapat memberikan efek jera. Seperti ditambahkannya sanksi administratif pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun apabila terjadi pada oknum pegawai negeri sipil dapat dikenakan Pasal 7 Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menanggapi seluruh uraian di atas, sebagai bentuk langkah solutif atas perbuatan tindak korupsi yang dilakukan oknum aparat penegak hukum, diperlukan semangat reformasi di setiap internal dengan melaksanakan peningkatan kualitas SDM sejak dimulainya proses seleksi.

Hal ini demi menjujung tinggi nilai penegakkan hukum yang beraspek pada keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum dengan berpedoman pada ketentuan konstitusi dan undang-undang di bawahnya.

Mengingat terdapat adagium hukum yang menyatakan Justitiae non est neganda, non differenda, yang artinya keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Karena itu perlu penegak hukum yang berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya yang jauh dari korupsi. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya