Lampung Utara Perlu Wabup atau Tidak?
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Lampung Utara Perlu Wabup atau Tidak?

Lampung Utara
24 Agustus 2021 - 14:08 WIB
Perspektif | RILISID
...
Slamet Har, Akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi & Pengasuh Ruang Demokrasi Bandarlampung.

RILISID, Lampung Utara — Kekosongan jabatan Wakil Bupati Lampung Utara (Wabup Lampura) seakan-akan dianggap sepele dan terkesan dibiarkan berlarut-larut. Sudah sembilan bulan, namun belum juga ada titik terang pengisian kekosongan jabatan tersebut.

Jabatan Wabup Lampura kosong sejak Budi Utomo resmi dilantik menjadi Bupati (Selasa, 3 November 2020) untuk sisa maja jabatan 2019-2024. Ia menggantikan Agung Ilmu Mangku Negara yang terseret kasus korupsi.

Posisi Wabup dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting, kalau dilihat dari tugas dan fungsi Bupati yang begitu besar. Wabup bertanggungjawab kepada Bupati, serta mendapat wewenang dan fungsi untuk membantu tugas dan fungsi Bupati selama masa jabatannya.

Hukum tata negara menjamin pengisian jabatan Wabup, merupakan pengejawantahan dari sistem politik demokrasi dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Perspektif hukum tata negara tidak bisa diabaikan dengan membiarkan pemilihan Wabup tidak jelas. Sekalipun pandemi covid-19 cukup serius dan mengkhawatirkan.

Pemegang kewenangan harus menententukan dan menetapkan kapan pelaksanaannya, demi kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan.

Adanya jabatan Wabup membuat fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahanan diharapkan berjalan dengan lebih baik dan optimal.

Alasan Normatif Atau Vested Interest

Ketidakjelasan proses pengisian kekosongan jabatan Wabup Lampura dari perspektif peraturan perundang-undangan, bisa jadi sebab alasan normatif.

Ketiadaan kepastian batas waktu menjadi usaha yang tidak terkordinasi secara baik, seperti disebutkan Pasal 26 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 131 Ayat (2a) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Dalam dua pasal itu, ketidakjelasan batas waktu pengisian kekosongan jabatan Wabup Lampura menjadi salah satu faktor utama belum terisinya jabatan tersebut.

Mestinya peraturan di atas juga mengatur batas waktu maksimalnya, misalnya paling lambat 30 hari kerja setelah kekosongan jabatan. Sehingga Gubernur dapat menegur atau memberi peringatan kepada Bupati.

Alasan normatif ini, dapat dimanfaatkan sebagai argumen pembenar bagi kelompok yang memang tidak menghendaki adanya Wabup.

Alasan lainnya bisa juga karena vested interest (kepentingan pribadi/kelompok), para pemegang kewenangan penyelenggara dan pengambil keputusan pengisian Wabup. Mereka adalah Bupati, partai pengusung, dan DPRD.

Vested Interest dalam politik sebenarnya hal yang dinamis dan relatif. Selama dikelola untuk tujuan bersama dan kepentingan daerah. Tetapi juga bisa jadi sumber carut marutnya pengisian Wabup Lampura, bila pemegang kepentingan berusaha mengambil manfaat dan keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Setidaknya pernyataan Anggota DPRD Lampung Imam Suhada, yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Lampura, menegaskan ketidakpastian penyelenggaraan Pilwabup. Sebabnya, pertama, tidak adanya komunikasi politik yang dibangun Bupati dan pimpinan DPRD serta parpol pengusung.

Kedua, tidak adanya langkah-langkah konkrit yang dilakukan Bupati dan DPRD, terkait dengan anggaran yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakannya Pilwabup (Radar Kotabumi, 17/8/2021),.

Kondisi tersebut membutuhkan jawaban segera para pemegang kewenangan, mau tidak Pemkab Lampura mengisi jabatan Wabup? Jika mau, harus ada langkah-langkah konkritnya.

Pilwabup dengan waktu yang relatif dan imperatif menurut undang-undang tersebut digelar dalam sidang paripurna DPRD. Bagaimana dengan dua usulan calon yang akan dipilih dan terpilih dengan waktu yang sangat pendek. Dua hal itu membutuhkan jawaban yang bijaksana, adil dan objektif dari para pemegang kewenangan.

Pertimbangannya bahwa Wabup terpilih efektif hanya akan membantu Bupati dalam pelaksanaan anggaran 2023 (anggaran 2022 sudah disahkan sebelum Pilwabup, sementara 2024 sudah Pilbup kembali).

Maka aspek keadilan dan objektivitas sangat penting dikomunikasikan sambil ‘ngopi bersama’. Saling membuka diri dan meminimalisasi vested interest yang ada. Serta pertimbangan kondisi objektif calon Wabup yang tidak membebani dengan high cost politic (biaya politik tinggi).

Orientasi perlunya Wabup penting mendapat perhatian bersama, dengan semangat membangun Lampura. Aksebilitas dan kapabilitas calon Wabup terkait kualitas, profesionalitas dan integritas, juga penting supaya bisa merepresentasikan kebutuhan Lampura.

Alasan vested interest berkaitan dengan kecenderungan siapa mendukung siapa dan dapat apa, adalah realitas politik demokrasi kita saat ini. Setidaknya para pemegang kewenangan bisa mengedepankan kepentingan daerah, supaya bisa membuat keputusan cepat dan tidak menyalahi konstitusi.

Pimpinan DPRD perlu menyampaikan kepada publik mengenai capaian dan hambatan berdasarkan pembiayaan yang sudah dianggarkan tahun 2020. Dari urusan tata tertib, panitia khusus, hingga tahapan-tahapan mulai dari fit and proper test hingga sidang paripurna.

Parpol pengusung juga dapat berperan optimal sebagai sarana sosialisasi dan rekruitmen calon Wabup. Masyarakat melalui parpol pengusung berorientasi mencari calon yang berkualitas, profesional dan berintegritas.

Sedangkan Bupati beserta Sekretaris Kabupaten berperan mendukung dan memfasilitasi segera dan mengatasi sumbatan yang menjadi kendalanya.

Namun jika para pemegang kewenangan tidak mau mengisi jabatan Wabup, maka harus dijelaskan alasan hukum dengan logika akal sehatnya, sehingga publik dapat menerimanya.

Bupati dan Wabup Saling Menguatkan

Bupati dan Wabup tidak dapat dipisahkan dengan orientasi, visi dan misi Lampura yang menjadi sentral penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Pengalaman pahit penyelenggaraan pemerintah kabupaten ini baru saja dilalui. Masyarakat tentu berharap Lampura lebih baik dan maju dengan Bupati dan wakilnya yang bisa bekerjasama, saling memajukan dan menguatkan.

Masyarakat Lampura memiliki latar budaya dan adat istiadat yang dapat menjadi filosofi dan nilai penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meskipun kedudukan Wabup tidak tertera dalam konstitusi, tetapi secara yuridis normatif dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, secara tegas menyebutkan kedudukan dan peranannya cukup strategis.

Salah satu tugasnya yakni membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Tugas Bupati bisa dikatakan sangat besar dan luas dalam pelaksanaan tugas otonomi, maka perlu dibantu seorang wakil.

Bupati dan Wabup juga menentukan bagaimana nasib daerah kedepan. Jabatan wakil menjadi penting dan strategis bila berpegang pada hukum tata negara, karena berhasil tidaknya daerah bergantung pada kinerja dan kerjasama keduanya.

Wabup dalam menjalankan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi:

a. Membantu Bupati dalam:

1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2) Mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.

3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, kelurahan, dan atau desa bagi wakil bupati.

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

c. Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 66 UU RI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Berpijak pada tugas dan fungsi serta kewenangan bupati dan wakil bupati, seharusnya bupati dan wakil bupati wajib saling menguatkan agar tercipta pemerintahan daerah yang kuat dan maju dan membahagiakan rakyatnya.

Lampura kedepan dan seterusnya diharapkan memiliki Bupati dan Wabup yang bekerjasama baik dan kuat, untuk membangun daerah ini lebih maju bersama semua komponen masyarakat.

Bisa mencapai Lampura yang Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kabupaten yang menjadi dambaan dan impian masyarakat dengan karakter. Kabupaten yang harmoni antara kebaikan alam dan kebaikan penduduknya. Kabupaten yang kehidupannya makmur, namun tidak lupa bersyukur. (*)

Editor : Andry Kurniawan

TAG:

Berita Lainnya

Lampung Utara Perlu Wabup atau Tidak?

...
[email protected]
Lampung Utara
24 Agustus 2021 - 14:08 WIB
Perspektif | RILISID
...
Slamet Har, Akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi & Pengasuh Ruang Demokrasi Bandarlampung.

RILISID, Lampung Utara — Kekosongan jabatan Wakil Bupati Lampung Utara (Wabup Lampura) seakan-akan dianggap sepele dan terkesan dibiarkan berlarut-larut. Sudah sembilan bulan, namun belum juga ada titik terang pengisian kekosongan jabatan tersebut.

Jabatan Wabup Lampura kosong sejak Budi Utomo resmi dilantik menjadi Bupati (Selasa, 3 November 2020) untuk sisa maja jabatan 2019-2024. Ia menggantikan Agung Ilmu Mangku Negara yang terseret kasus korupsi.

Posisi Wabup dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting, kalau dilihat dari tugas dan fungsi Bupati yang begitu besar. Wabup bertanggungjawab kepada Bupati, serta mendapat wewenang dan fungsi untuk membantu tugas dan fungsi Bupati selama masa jabatannya.

Hukum tata negara menjamin pengisian jabatan Wabup, merupakan pengejawantahan dari sistem politik demokrasi dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Perspektif hukum tata negara tidak bisa diabaikan dengan membiarkan pemilihan Wabup tidak jelas. Sekalipun pandemi covid-19 cukup serius dan mengkhawatirkan.

Pemegang kewenangan harus menententukan dan menetapkan kapan pelaksanaannya, demi kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan.

Adanya jabatan Wabup membuat fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahanan diharapkan berjalan dengan lebih baik dan optimal.

Alasan Normatif Atau Vested Interest

Ketidakjelasan proses pengisian kekosongan jabatan Wabup Lampura dari perspektif peraturan perundang-undangan, bisa jadi sebab alasan normatif.

Ketiadaan kepastian batas waktu menjadi usaha yang tidak terkordinasi secara baik, seperti disebutkan Pasal 26 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 131 Ayat (2a) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Dalam dua pasal itu, ketidakjelasan batas waktu pengisian kekosongan jabatan Wabup Lampura menjadi salah satu faktor utama belum terisinya jabatan tersebut.

Mestinya peraturan di atas juga mengatur batas waktu maksimalnya, misalnya paling lambat 30 hari kerja setelah kekosongan jabatan. Sehingga Gubernur dapat menegur atau memberi peringatan kepada Bupati.

Alasan normatif ini, dapat dimanfaatkan sebagai argumen pembenar bagi kelompok yang memang tidak menghendaki adanya Wabup.

Alasan lainnya bisa juga karena vested interest (kepentingan pribadi/kelompok), para pemegang kewenangan penyelenggara dan pengambil keputusan pengisian Wabup. Mereka adalah Bupati, partai pengusung, dan DPRD.

Vested Interest dalam politik sebenarnya hal yang dinamis dan relatif. Selama dikelola untuk tujuan bersama dan kepentingan daerah. Tetapi juga bisa jadi sumber carut marutnya pengisian Wabup Lampura, bila pemegang kepentingan berusaha mengambil manfaat dan keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Setidaknya pernyataan Anggota DPRD Lampung Imam Suhada, yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Lampura, menegaskan ketidakpastian penyelenggaraan Pilwabup. Sebabnya, pertama, tidak adanya komunikasi politik yang dibangun Bupati dan pimpinan DPRD serta parpol pengusung.

Kedua, tidak adanya langkah-langkah konkrit yang dilakukan Bupati dan DPRD, terkait dengan anggaran yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakannya Pilwabup (Radar Kotabumi, 17/8/2021),.

Kondisi tersebut membutuhkan jawaban segera para pemegang kewenangan, mau tidak Pemkab Lampura mengisi jabatan Wabup? Jika mau, harus ada langkah-langkah konkritnya.

Pilwabup dengan waktu yang relatif dan imperatif menurut undang-undang tersebut digelar dalam sidang paripurna DPRD. Bagaimana dengan dua usulan calon yang akan dipilih dan terpilih dengan waktu yang sangat pendek. Dua hal itu membutuhkan jawaban yang bijaksana, adil dan objektif dari para pemegang kewenangan.

Pertimbangannya bahwa Wabup terpilih efektif hanya akan membantu Bupati dalam pelaksanaan anggaran 2023 (anggaran 2022 sudah disahkan sebelum Pilwabup, sementara 2024 sudah Pilbup kembali).

Maka aspek keadilan dan objektivitas sangat penting dikomunikasikan sambil ‘ngopi bersama’. Saling membuka diri dan meminimalisasi vested interest yang ada. Serta pertimbangan kondisi objektif calon Wabup yang tidak membebani dengan high cost politic (biaya politik tinggi).

Orientasi perlunya Wabup penting mendapat perhatian bersama, dengan semangat membangun Lampura. Aksebilitas dan kapabilitas calon Wabup terkait kualitas, profesionalitas dan integritas, juga penting supaya bisa merepresentasikan kebutuhan Lampura.

Alasan vested interest berkaitan dengan kecenderungan siapa mendukung siapa dan dapat apa, adalah realitas politik demokrasi kita saat ini. Setidaknya para pemegang kewenangan bisa mengedepankan kepentingan daerah, supaya bisa membuat keputusan cepat dan tidak menyalahi konstitusi.

Pimpinan DPRD perlu menyampaikan kepada publik mengenai capaian dan hambatan berdasarkan pembiayaan yang sudah dianggarkan tahun 2020. Dari urusan tata tertib, panitia khusus, hingga tahapan-tahapan mulai dari fit and proper test hingga sidang paripurna.

Parpol pengusung juga dapat berperan optimal sebagai sarana sosialisasi dan rekruitmen calon Wabup. Masyarakat melalui parpol pengusung berorientasi mencari calon yang berkualitas, profesional dan berintegritas.

Sedangkan Bupati beserta Sekretaris Kabupaten berperan mendukung dan memfasilitasi segera dan mengatasi sumbatan yang menjadi kendalanya.

Namun jika para pemegang kewenangan tidak mau mengisi jabatan Wabup, maka harus dijelaskan alasan hukum dengan logika akal sehatnya, sehingga publik dapat menerimanya.

Bupati dan Wabup Saling Menguatkan

Bupati dan Wabup tidak dapat dipisahkan dengan orientasi, visi dan misi Lampura yang menjadi sentral penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Pengalaman pahit penyelenggaraan pemerintah kabupaten ini baru saja dilalui. Masyarakat tentu berharap Lampura lebih baik dan maju dengan Bupati dan wakilnya yang bisa bekerjasama, saling memajukan dan menguatkan.

Masyarakat Lampura memiliki latar budaya dan adat istiadat yang dapat menjadi filosofi dan nilai penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meskipun kedudukan Wabup tidak tertera dalam konstitusi, tetapi secara yuridis normatif dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, secara tegas menyebutkan kedudukan dan peranannya cukup strategis.

Salah satu tugasnya yakni membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Tugas Bupati bisa dikatakan sangat besar dan luas dalam pelaksanaan tugas otonomi, maka perlu dibantu seorang wakil.

Bupati dan Wabup juga menentukan bagaimana nasib daerah kedepan. Jabatan wakil menjadi penting dan strategis bila berpegang pada hukum tata negara, karena berhasil tidaknya daerah bergantung pada kinerja dan kerjasama keduanya.

Wabup dalam menjalankan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi:

a. Membantu Bupati dalam:

1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2) Mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.

3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, kelurahan, dan atau desa bagi wakil bupati.

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

c. Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 66 UU RI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Berpijak pada tugas dan fungsi serta kewenangan bupati dan wakil bupati, seharusnya bupati dan wakil bupati wajib saling menguatkan agar tercipta pemerintahan daerah yang kuat dan maju dan membahagiakan rakyatnya.

Lampura kedepan dan seterusnya diharapkan memiliki Bupati dan Wabup yang bekerjasama baik dan kuat, untuk membangun daerah ini lebih maju bersama semua komponen masyarakat.

Bisa mencapai Lampura yang Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kabupaten yang menjadi dambaan dan impian masyarakat dengan karakter. Kabupaten yang harmoni antara kebaikan alam dan kebaikan penduduknya. Kabupaten yang kehidupannya makmur, namun tidak lupa bersyukur. (*)

Editor : Andry Kurniawan

TAG:

Berita Lainnya