Peranan PPN Lampung dalam Pemilikan Sertifikat NKV Menuju Pasar Ekspor
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Peranan PPN Lampung dalam Pemilikan Sertifikat NKV Menuju Pasar Ekspor


23 November 2020 - 16:50 WIB
Perspektif | RILISID
...
Syahrio Tantalo, akademisi Fakultas Pertanian Unila dan Ketua Dewan Pembina-Penasihat PPN Wilayah Lampung. ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Kalbi Rikardo

RILISID, — Resistensi mikroba terhadap antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) telah menjadi masalah kesehatan dunia dengan berbagai dampak merugikan, sehingga dapat menurunkan mutu pelayanan kesehatan.

Pekan Peduli Antimikroba Dunia (World Antibiotic Awareness Week/WAAW) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan resistensi antimikroba (AMR) global dan untuk mendorong praktik terbaik di kalangan masyarakat umum, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan untuk menghindari kemunculan lebih lanjut dan penyebaran infeksi yang resistan terhadap obat.

Sehubungan hal tesebut, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/III/3920/2020, bahwa dalam rangka Pekan Peduli Antimikroba Sedunia 2020 (WAAW 2020) pada 18-24 November 2020.

Tema kampanye WAAW 2020 global adalah ”United to Preserve Antimicrobials” yang merefleksikan pesan bahwa antibiotik adalah berharga dan obat tidak terbarukan sehingga digunakan hanya jika diperlukan, dan cakupannya lebih luas (antimikroba) untuk lebih memfasilitasi dan mendukung pendekatan multisektoral secara ”One Health”.

Bahan pangan asal ternak seperti daging, telur, dan susu  maupun olahannya mudah tercemar oleh mikroba yang menyebabkan bahan pangan asal ternak mudah rusak. Jika produk rusak dikonsumsi maka dapat berbahaya bagi konsumen.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyimpanan yang memerlukan kontroling yang berfungsi sebagai pengawasan dan kontrol terhadap keamanan pangan produk diantaranya Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Nomor Kontrol Veteriner merupakan sertifikat yang berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah suatu unit usaha peternakan yang telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi sebagai dasar kelayakan jaminan keamanan pangan asal hewan.

Permohonan memperoleh NKV salah satunya bertujuan untuk pengawasan dan juga pemantauan keamanan pangan asal hewan, serta pelacakan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keamanan pangan asal hewan, dan NKV juga dapat menjadi identitas dari suatu unit perusahaan tersebut.

Kementerian Pertanian RI (Kementan RI) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 11 Tahun 2020 mengenai Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk unit usaha produk hewan yang telah diundangkan pada tanggal 20 Maret 2020.

Permentan ini merupakan pengganti dari Permentan No. 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan. Permentan No. 11 Tahun 2020 ini dikeluarkan, untuk melengkapi pengaturan tentang sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner produk hewan pada Permentan 381 tahun 2005 yang masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan.

Dalam perkembangannya telah terjadi perubahan menjadi Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 dan Nomor 41 tahun 2014 serta adanya pengaturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2005 Kesehatan Masyarakat veteriner dan Kesrawan.

Beberapa perubahan di Permentan 11 tahun 2020 antara lain: penandatangan NKV dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner, penambahan jenis unit usaha produk hewan baik pangan maupun non pangan menjadi 21 jenis, persyaratan dan pengangkatan auditor NKV oleh Gubernur, serta adanya pengaturan sanksi terhadap pelaku unit usaha produk hewan yang tidak mengajukan permohonan NKV dan yang tidak memenuhi persyaratan.

NKV (Nomor Kontrol Veteriner) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Tujuan dilakukannya sertifikasi NKV yaitu: 1) Terlaksananya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan usaha produk pangan asal hewan. 2) Memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik, 3) Mempermudah penelusuran kembali apabila terjadi kasus keracunan pangan asal hewan.

Masa berlaku NKV pada Permentan ini juga dibatasi hanya 5 tahun dan setelah itu harus disertifikasi ulang. Sebelumnya pada Permentan 381 sertifikat NKV berlaku selama unit usaha masih beroperasi.

Sertifikasi NKV unit usaha produk hewan merupakan kewenangan yang dilimpahkan ke Propinsi dan Pusat bertindak sebagai Pembina dan pengawas terhadap pelaksanaan sertifikasi.

Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi NKV mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan melampirkan persayaratan yang dibutuhkan secara daring.

Apabila persayatan dinyatakan lengkap, Dinas meneruskan permohonan kepada Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Propinsi untuk ditindaklanjuti dengan menurunkan Tim Auditor NKV berdasarkan penugasan dari kepala Dinas yang membidangi peternakan di tingkat provinsi.

Selanjutnya apabila dalam proses audit ditemukan ketidaksesuaian, maka pelaku usaha diberi waktu untuk melakukan perbaikan. Tahap selanjutnya, Pejabat Otoritas Veteriner melakukan analisis, berdasarkan hasil perbaikan terhadap temuan tersebut dan jika dinilai memenuhi syarat, akan diterbitkan Nomor Kontrol Veteriner yang disampaikan kepada pelaku usaha melalui Dinas yang membidangi peternakan.

Apabila ternyata tidak memenuhi syarat, hasil tersebut juga disampaikan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan melalui daring dan unit usaha akan dilakukan pembinaan oleh dinas kabupaten/kota maksimal selama 5 tahun.

Unit usaha yang tidak mengajukan permohonan sertifikasi NKV atau unit usaha yang masih tidak memenuhi persyaratan setelah dibina selama 5 tahun akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa Peringatan Tertulis I, II dan bila masih tidak mematuhi akan dilakukan penghentian sementara dari kegiatan produksi sampai kepada pencabutan izin usaha.

Penerapan sanksi ini dilakukan karena menyangkut kepentingan konsumen dan masyarakat luas.

Adapun jenis unit usaha yang harus memiliki sertifikat NKV yaitu, rumah potong hewan (RPH) yang terdiri dari RPH ruminansia, babi dan unggas, unit usaha budidaya berupa sapi perah dan unggas petelur serta unit usaha pengolahan produk pangan asal hewan seperti susu, daging telur dan madu.

Selain itu, unit usaha pengolahan hewan non pangan, unit usaha distribusi seperti penampung susu, kios daging, ritel, gudang kering, pelabelan telur konsumsi, serta pengumpulan dan pengemasan telur konsumsi juga wajib memiliki sertifikat NKV.

Unit usaha sarang burung walet, baik rumah, pencucian, pengumpulan atau pengolahan juga diwajibkan (memiliki sertifikat NKV).

Untuk menjamin keamanan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang beredar di masyarakat, pemerintah telah mewajibkan setiap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk hewan untuk memiliki sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) demi terwujudnya kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewan.

NKV ini juga sebagai bukti ikut sertanya pemerintah memberikan jaminan keamanan dan kualitas untuk produk yang akan digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Sertifikat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Regulasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 18 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pertanian No 11 tahun 2020 ini yaitu tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.

Sebagai contoh di lapangan persyaratan NKV merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh produsen telur konsumsi untuk menjamin bahwa telur tersebut aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pinsar Petelur Nasional (PPN) wilayah Lampung telah melakukan berbagai upaya secara bertahap melalui sosialisasi dan proses pembinaan tentang penting pembenahan managemen farm layer untuk memperoleh Sertifikat NKV Biosecurity 3 zona yang bertujuan untuk menjamin produk telur konsumsi aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Selain itu, bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Permentan No. 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan) yang sangat terkait untuk menuju pasar eksport.

PPN Wilayah Lampung juga melakukan Diklat tentang Biosecurity 3 zona yang bekerjasama dengan FAO dan pihak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Selain itu, PPN Wilayah Lampung juga bekerja sama dengan perusahaan/pabrik pakan (Japfa Comfeed, Charoen Pokphan, New Hop, Farmco, dll), perusahaan obat hewan yang berada di wilayah Provinsi Lampung.

Upaya yang dilakukan oleh PPN Wilayah Lampung tersebut secara terprogram dan terstruktur melalui Tim Diklat PPN Wilayah Lampung. Selain itu, PPN Wilayah Lampung juga melakukan kerjasama dengan dinas yang membidangi peternakan di tingkat kabupaten, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung, serta Fakultas Pertanian Unila.

Upaya yang dilakukan tersebut, akhir terwujud dengan perolehan Rekor MURI tentang jumlah terbanyak farm yang memperoleh sertifikat NKV tertinggi dalam kurun waktu dibawah satu tahun.

Rekor MURI tersebut diberikan oleh Yayasan Rekor Muri Indonesia pada tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan 14 farm yang memperoleh sertifikat NKV baik level 3, 2, dan 1.

Pemberian rekor MURI tersebut dipersembahkan kepada Gubernur Lampung sebagai wujud komitmen pemerintah daerah mendukung upaya yang dilakukan PPN Wilayah Lampung tersebut.

PPN Wilayah Lampung, pada tahun 2020 secara terprogram melakukan pendampingan secara berkala pada peternak untuk mempersiapkan farm dalam kegiatan survailens. Selain itu, PPN juga mendampingi farm layer yang akan memperoleh sertifikat NKV tersebut.

Dengan demikian, pada tahun 2020 ini bertepatan dengan perayaan hari kesadaran antimikroba sedunia yang dilakukan di Provinsi Lampung pada hari Senin, 23 November 2020 di Aula Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, maka PPN Wilayah Lampung telah mencapai jumlah farm layer yang bersertifikat NKV berjumlah 21 farm dengan rincian 16 farm level 2 dan 5 farm level 1.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka farm layer yang telah bersertifikat NKV level 1 tersebut telah dapat melakukan eksport ke negara tetangga. Untuk mewujudkan eksport telur konsumsi tersebut, memerlukan tahapan yang perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan melakukan kegiatan yang terprogram dan terstrukur sehingga dapat mencapai target ekspor secara berkelanjutan.

Keamanan pangan memang sudah menjadi keharusan dilakukan oleh produsen penghasil produk asal hewan dengan memperoleh pembinaan dari Dinas yang membidangi peternakan ditingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.

Satu kunci keberhasilan pencapaian jaminan keamanan pangan dan peningkatan daya saing menuju pasar eksport adalah hubungan siinergis dan  yang saling menguatkan. Peranan asosiasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat pencapaian jaminan keamanan pangan dan daya saing menuju pasar ekspor.

Selamat berjuang menembus pasar ekspor! (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Peranan PPN Lampung dalam Pemilikan Sertifikat NKV Menuju Pasar Ekspor

...
[email protected]

23 November 2020 - 16:50 WIB
Perspektif | RILISID
...
Syahrio Tantalo, akademisi Fakultas Pertanian Unila dan Ketua Dewan Pembina-Penasihat PPN Wilayah Lampung. ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Kalbi Rikardo

RILISID, — Resistensi mikroba terhadap antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) telah menjadi masalah kesehatan dunia dengan berbagai dampak merugikan, sehingga dapat menurunkan mutu pelayanan kesehatan.

Pekan Peduli Antimikroba Dunia (World Antibiotic Awareness Week/WAAW) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan resistensi antimikroba (AMR) global dan untuk mendorong praktik terbaik di kalangan masyarakat umum, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan untuk menghindari kemunculan lebih lanjut dan penyebaran infeksi yang resistan terhadap obat.

Sehubungan hal tesebut, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/III/3920/2020, bahwa dalam rangka Pekan Peduli Antimikroba Sedunia 2020 (WAAW 2020) pada 18-24 November 2020.

Tema kampanye WAAW 2020 global adalah ”United to Preserve Antimicrobials” yang merefleksikan pesan bahwa antibiotik adalah berharga dan obat tidak terbarukan sehingga digunakan hanya jika diperlukan, dan cakupannya lebih luas (antimikroba) untuk lebih memfasilitasi dan mendukung pendekatan multisektoral secara ”One Health”.

Bahan pangan asal ternak seperti daging, telur, dan susu  maupun olahannya mudah tercemar oleh mikroba yang menyebabkan bahan pangan asal ternak mudah rusak. Jika produk rusak dikonsumsi maka dapat berbahaya bagi konsumen.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyimpanan yang memerlukan kontroling yang berfungsi sebagai pengawasan dan kontrol terhadap keamanan pangan produk diantaranya Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Nomor Kontrol Veteriner merupakan sertifikat yang berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah suatu unit usaha peternakan yang telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi sebagai dasar kelayakan jaminan keamanan pangan asal hewan.

Permohonan memperoleh NKV salah satunya bertujuan untuk pengawasan dan juga pemantauan keamanan pangan asal hewan, serta pelacakan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keamanan pangan asal hewan, dan NKV juga dapat menjadi identitas dari suatu unit perusahaan tersebut.

Kementerian Pertanian RI (Kementan RI) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 11 Tahun 2020 mengenai Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk unit usaha produk hewan yang telah diundangkan pada tanggal 20 Maret 2020.

Permentan ini merupakan pengganti dari Permentan No. 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan. Permentan No. 11 Tahun 2020 ini dikeluarkan, untuk melengkapi pengaturan tentang sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner produk hewan pada Permentan 381 tahun 2005 yang masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan.

Dalam perkembangannya telah terjadi perubahan menjadi Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 dan Nomor 41 tahun 2014 serta adanya pengaturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2005 Kesehatan Masyarakat veteriner dan Kesrawan.

Beberapa perubahan di Permentan 11 tahun 2020 antara lain: penandatangan NKV dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner, penambahan jenis unit usaha produk hewan baik pangan maupun non pangan menjadi 21 jenis, persyaratan dan pengangkatan auditor NKV oleh Gubernur, serta adanya pengaturan sanksi terhadap pelaku unit usaha produk hewan yang tidak mengajukan permohonan NKV dan yang tidak memenuhi persyaratan.

NKV (Nomor Kontrol Veteriner) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Tujuan dilakukannya sertifikasi NKV yaitu: 1) Terlaksananya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan usaha produk pangan asal hewan. 2) Memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik, 3) Mempermudah penelusuran kembali apabila terjadi kasus keracunan pangan asal hewan.

Masa berlaku NKV pada Permentan ini juga dibatasi hanya 5 tahun dan setelah itu harus disertifikasi ulang. Sebelumnya pada Permentan 381 sertifikat NKV berlaku selama unit usaha masih beroperasi.

Sertifikasi NKV unit usaha produk hewan merupakan kewenangan yang dilimpahkan ke Propinsi dan Pusat bertindak sebagai Pembina dan pengawas terhadap pelaksanaan sertifikasi.

Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi NKV mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan melampirkan persayaratan yang dibutuhkan secara daring.

Apabila persayatan dinyatakan lengkap, Dinas meneruskan permohonan kepada Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Propinsi untuk ditindaklanjuti dengan menurunkan Tim Auditor NKV berdasarkan penugasan dari kepala Dinas yang membidangi peternakan di tingkat provinsi.

Selanjutnya apabila dalam proses audit ditemukan ketidaksesuaian, maka pelaku usaha diberi waktu untuk melakukan perbaikan. Tahap selanjutnya, Pejabat Otoritas Veteriner melakukan analisis, berdasarkan hasil perbaikan terhadap temuan tersebut dan jika dinilai memenuhi syarat, akan diterbitkan Nomor Kontrol Veteriner yang disampaikan kepada pelaku usaha melalui Dinas yang membidangi peternakan.

Apabila ternyata tidak memenuhi syarat, hasil tersebut juga disampaikan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan melalui daring dan unit usaha akan dilakukan pembinaan oleh dinas kabupaten/kota maksimal selama 5 tahun.

Unit usaha yang tidak mengajukan permohonan sertifikasi NKV atau unit usaha yang masih tidak memenuhi persyaratan setelah dibina selama 5 tahun akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa Peringatan Tertulis I, II dan bila masih tidak mematuhi akan dilakukan penghentian sementara dari kegiatan produksi sampai kepada pencabutan izin usaha.

Penerapan sanksi ini dilakukan karena menyangkut kepentingan konsumen dan masyarakat luas.

Adapun jenis unit usaha yang harus memiliki sertifikat NKV yaitu, rumah potong hewan (RPH) yang terdiri dari RPH ruminansia, babi dan unggas, unit usaha budidaya berupa sapi perah dan unggas petelur serta unit usaha pengolahan produk pangan asal hewan seperti susu, daging telur dan madu.

Selain itu, unit usaha pengolahan hewan non pangan, unit usaha distribusi seperti penampung susu, kios daging, ritel, gudang kering, pelabelan telur konsumsi, serta pengumpulan dan pengemasan telur konsumsi juga wajib memiliki sertifikat NKV.

Unit usaha sarang burung walet, baik rumah, pencucian, pengumpulan atau pengolahan juga diwajibkan (memiliki sertifikat NKV).

Untuk menjamin keamanan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang beredar di masyarakat, pemerintah telah mewajibkan setiap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk hewan untuk memiliki sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) demi terwujudnya kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewan.

NKV ini juga sebagai bukti ikut sertanya pemerintah memberikan jaminan keamanan dan kualitas untuk produk yang akan digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Sertifikat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Regulasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 18 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pertanian No 11 tahun 2020 ini yaitu tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.

Sebagai contoh di lapangan persyaratan NKV merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh produsen telur konsumsi untuk menjamin bahwa telur tersebut aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pinsar Petelur Nasional (PPN) wilayah Lampung telah melakukan berbagai upaya secara bertahap melalui sosialisasi dan proses pembinaan tentang penting pembenahan managemen farm layer untuk memperoleh Sertifikat NKV Biosecurity 3 zona yang bertujuan untuk menjamin produk telur konsumsi aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Selain itu, bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Permentan No. 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan) yang sangat terkait untuk menuju pasar eksport.

PPN Wilayah Lampung juga melakukan Diklat tentang Biosecurity 3 zona yang bekerjasama dengan FAO dan pihak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Selain itu, PPN Wilayah Lampung juga bekerja sama dengan perusahaan/pabrik pakan (Japfa Comfeed, Charoen Pokphan, New Hop, Farmco, dll), perusahaan obat hewan yang berada di wilayah Provinsi Lampung.

Upaya yang dilakukan oleh PPN Wilayah Lampung tersebut secara terprogram dan terstruktur melalui Tim Diklat PPN Wilayah Lampung. Selain itu, PPN Wilayah Lampung juga melakukan kerjasama dengan dinas yang membidangi peternakan di tingkat kabupaten, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung, serta Fakultas Pertanian Unila.

Upaya yang dilakukan tersebut, akhir terwujud dengan perolehan Rekor MURI tentang jumlah terbanyak farm yang memperoleh sertifikat NKV tertinggi dalam kurun waktu dibawah satu tahun.

Rekor MURI tersebut diberikan oleh Yayasan Rekor Muri Indonesia pada tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan 14 farm yang memperoleh sertifikat NKV baik level 3, 2, dan 1.

Pemberian rekor MURI tersebut dipersembahkan kepada Gubernur Lampung sebagai wujud komitmen pemerintah daerah mendukung upaya yang dilakukan PPN Wilayah Lampung tersebut.

PPN Wilayah Lampung, pada tahun 2020 secara terprogram melakukan pendampingan secara berkala pada peternak untuk mempersiapkan farm dalam kegiatan survailens. Selain itu, PPN juga mendampingi farm layer yang akan memperoleh sertifikat NKV tersebut.

Dengan demikian, pada tahun 2020 ini bertepatan dengan perayaan hari kesadaran antimikroba sedunia yang dilakukan di Provinsi Lampung pada hari Senin, 23 November 2020 di Aula Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, maka PPN Wilayah Lampung telah mencapai jumlah farm layer yang bersertifikat NKV berjumlah 21 farm dengan rincian 16 farm level 2 dan 5 farm level 1.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka farm layer yang telah bersertifikat NKV level 1 tersebut telah dapat melakukan eksport ke negara tetangga. Untuk mewujudkan eksport telur konsumsi tersebut, memerlukan tahapan yang perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan melakukan kegiatan yang terprogram dan terstrukur sehingga dapat mencapai target ekspor secara berkelanjutan.

Keamanan pangan memang sudah menjadi keharusan dilakukan oleh produsen penghasil produk asal hewan dengan memperoleh pembinaan dari Dinas yang membidangi peternakan ditingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.

Satu kunci keberhasilan pencapaian jaminan keamanan pangan dan peningkatan daya saing menuju pasar eksport adalah hubungan siinergis dan  yang saling menguatkan. Peranan asosiasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat pencapaian jaminan keamanan pangan dan daya saing menuju pasar ekspor.

Selamat berjuang menembus pasar ekspor! (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya