Prioritaskan Rakyat agar Lampung Berjaya
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Prioritaskan Rakyat agar Lampung Berjaya

Bandarlampung
13 September 2021 - 9:12 WIB
Perspektif | RILISID
...
Nick Kurniawan Rozali, S.A.B., M.M (Alumni HMI Komsospol Unila). Ilustrasi: Kalbi Rikardo

RILISID, Bandarlampung — ADA pesan menarik pada tulisan ekonom favorit saya M. Chatib Basri. Ia menyoroti skala prioritas utang dan kesinambungan fiskal pemerintah di tengah badai pandemi di kolom media beberapa waktu lalu.

Ia mengawali tulisan dengan kata prioritas (priority) punya riwayat panjang. Konon, ia berasal dari kata “prior”, yang dalam bahasa Latin artinya: lebih dahulu. Lalu, ia dimaknai: didahulukan, diutamakan.

Relevansi dari prioritas tersebut dapat kita simak dan kaitkan pada pemberitaan rencana pembangunan lima BUMD baru.

Potensi kebutuhan biaya sebanyak Rp140 miliar yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Inisiatif baik tersebut penulis setujui karena persoalan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas dan kebijakan yang dapat mengerek perekonomian harus menjadi perhatian khusus.

Hanya, timing kebijakan tersebut belum tepat karena dilakukan di tengah pandemi. Ada hal lebih prioritas yang masih luput dari perhatian.

Kondisi Perekonomian Lampung
Penjelasan mengenai ketidaktepatan waktu tersebut akan penulis mulai dengan kabar yang menggembirakan.

Berdasarkan laporan Perekonomian Provinsi Lampung yang dirilis Bank Indonesia per Agustus 2021, di tengah masih berlangsungnya Covid-19, pada triwulan II 2021 perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,03 persen (year over year/yoy).

Walaupun pertumbuhan tersebut berangkat dari basis poin yang rendah dan di bawah rata-rata Sumatera dan nasional --yang masing-masing tumbuh sebesar 5,27 persen (yoy) dan 7,07 persen (yoy), laporan tersebut harus tetap disyukuri karena setidaknya Lampung telah keluar dari fase kontraksi ekonomi.

Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2021 adalah kinerja positif seluruh Lapangan Usaha (LU) di Provinsi Lampung.

Tiga LU yang memicu pertumbuhan yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 0,31 persen (yoy).

Lalu, LU industri pengolahan tumbuh sebesar 7,69 persen (yoy) dan LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh paling tinggi dan signifikan sebesar 13,30 persen (yoy).

Penulis sangat mensyukuri keberhasilan pertumbuhan dari LU industri pengolahan. Karena, peningkatan tersebut tercermin dengan kenaikan realisasi impor bahan baku untuk industri, yang cukup menggambarkan roda perekonomian mulai pulih dan berjalan dengan baik.

Pertumbuhan siginifikan dari LU perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, tidak lepas dari faktor program insentif PPnBM mobil yang berlaku hingga 31 Agustus 2021.

Selain itu, ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor 0 persen, yang berhasil mengerek konsumsi belanja kalangan kelas menengah di Lampung.

Namun tetap perlu diingat bahwa insentif yang bersifat sementara tersebut juga berpotensi tidak membawa efek pertumbuhan yang berkelanjutan apabila kondisi daya beli masyarakat belum pulih secara merata.

LU pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah yang paling penting. Selain sebagai penyokong terbesar dari PDRB yang mencapai 30,55 persen, penyokong serapan tenaga kerja mayoritas atau sebanyak 45,81 persen pekerjaan masyarakat di sektor pertanian.

Mengapa sektor ini hanya tumbuh 0,31 persen dari triwulan I 2021 yang terkontraksi -1,73 persen? Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit penulis jawab dan cari tahu karena mungkin penulis bukan seorang petani.

Kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan dari 97,05 menjadi 99,79 yang mengindikasikan pendapatan petani meningkat.

Namun peningkatan tersebut tidak berlaku kepada sub LU tanaman padi, palawija, dan holtikultura yang malah mengalami penurunan.

Secara sederhana dari melihat berbagai ladang tanam yang biasa penulis jumpai di Lampung, peningkatan pendapatan tidak berlaku bagi petani yang menanam padi, jagung, kedelai, ubi, singkong, jenis tanaman holtikultura seperti sayuran, cabai, tomat, bawang dan buah-buahan seperti pisang, pepaya, alpukat dan melon.

Penulis dan banyak orang Lampung mungkin bertanya, harus menunggu berapa lama lagi hasil dari program super “Kartu Petani Berjaya (KPB)” membawa kesejahteraan yang merata?

Salah satu BUMD yang akan dibangun oleh Pemprov memiliki fokus di sektor pertanian. Gubernur mungkin perlu menjelaskan lebih detail, apakah rencana tersebut merupakan pengakuan atas gagalnya program KPB mengerek kesejahteraan petani sehingga diperlukan cara yang berbeda, atau akan ada sinkronisasi program KPB dengan BUMD yang akan dibentuk. Ini pun dengan keterbatasan masih belum penulis ketahui.

Evaluasi BUMD yang Sudah Ada
Pada APBD-P 2021 pagu anggaran pada komponen PAD mengalami peningkatan yang disumbang oleh Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Jika semula pada APBD 2020 sebesar Rp30 miliar menjadi Rp75,33 miliar, mengalami peningkatan sebanyak 150,6 persen (yoy).

Kenaikan tersebut adalah upaya pemprov untuk menggerakkan perekonomian melalui peningkatan kinerja BUMD sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi.

Sangat disayangkan, 6 bulan telah berjalan realisasi PAD dari pos tersebut pada triwulan II 2021 hanya sebesar Rp33,34 miliar. Cuma tumbuh sedikit dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada triwulan II 2020 yang sebesar Rp29,73 miliar.

Seharusnya akan banyak timbul pertanyaan bagaimana pejabat-pejabat BUMD yang telah ditunjuk menjelaskan capaian yang masih belum optimal. Sudah sepatutnya sebagai pemilik saham mayoritas Pemprov melakukan evaluasi.

Terdapat pemberitaan yang menjadi perhatian penulis di beberapa media, gubernur pernah mengatakan bahwa BUMD yang telah ada dirasa bebannya terlalu berat dan diisi oleh pensiunan ASN.

Penulis cukup merasa bingung dengan sikap tersebut karena begitu jelas salah satu problem yang dihadapi adalah person yang mengisi jabatan. Ketika memang tidak mampu menciptakan prestasi harusnya diganti.

Lebih lanjut, gubernur menjanjikan ke depan BUMD yang baru akan diisi oleh para profesional. Keraguan penulis pun kembali muncul mengingat salah satu jajaran direktur BUMD non-ASN yang sebelumnya dipilih adalah kader partai dan berakhir dengan pengunduran diri.

Nama tersebut saat ini sedang hangat masuk pemberitaan media karena dikaitkan pada kasus hukum.

Belum lagi masih segar dalam ingatan publik penunjukkan Fahrizal Darminto selaku Sekretaris Provinsi.

Dengan berbagai macam tanggung jawab dan urusan, harus merangkap jabatan strategis sebagai Komisaris Utama Bank Lampung yang sempat menuai kritik walaupun pada akhirnya dapat lulus uji kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Semoga gubernur dapat sigap merespons distribusi kepemimpinan yang selama ini dianggap banyak kalangan salah jalan dan kembali kepada jalan yang tepat.

Ihdinas siratal mustaqim siratallazina an’amta ‘alaihim gairil magdubi ‘alaihim walad Dallin (QS. Al-Fatihah 6-7).

Bertahan dengan Ketidakpastian
Pandemi masih belum berakhir. Setelah berbagai macam sorotan penanganan, alhamdulilah saat ini masyarakat Lampung bisa sedikit lega dengan mayoritas daerah kabupaten/kota se-Lampung yang sudah tidak masuk dalam zona merah.

Agar tetap konsisten dan menjadi zona hijau, percepatan program vaksinasi dan upaya-upaya pencegahan dan treatment kepada pasien Covid-19 harus terus dilakukan perbaikan berkelanjutan.

Penulis berasumsi, apabila Pemprov menomorsatukan keselamatan rakyatnya, pemerintah harus terus melakukan perbaikan kualitas belanja dengan penghematan belanja yang belum perlu dan merealokasi anggaran dengan fokus untuk kesehatan, dukungan kepada UMKM, dan perluasan bantuan sosial mengingat penduduk miskin di Provinsi Lampung relatif tinggi (12,76 persen) dari total penduduk.

Penulis meyakini, terobosan memang penting, namun kedisiplinan jauh lebih penting.

Ketidakpastian mengecilkan rasio keberhasilan sebuah badan usaha, maka tidak sedikit para pelaku usaha swasta pun melakukan wait and see.

Upaya yang lebih konservatif yang dapat dipertimbangkan oleh Pemprov adalah tetap dengan memberikan stimulus kepada pelaku usaha baik dengan relaksasi pajak dan kemudahan penerbitan izin berusaha, agar kondisi ekonomi tidak semakin memburuk.

Sambil menunggu momentum pemulihan itu datang, anggaran yang besar memang harus tetap dialokasikan kepada sektor kesehatan, bantuan UMKM, dan perluasan bantuan sosial.

Terakhir, penulis kembali mengutip tulisan ekonom M. Chatib Basri, di akhir paragrafnya ia mengatakan: Ini bukan pilihan yang mudah. Begitu banyak yang ingin dilakukan, sementara kapasitas terbatas. Itu sebabnya disiplin prioritas menjadi kunci.

Ekonom Thomas Showell, pernah menulis dengan satir: pelajaran pertama dari ilmu ekonomi adalah kelangkaan. Dan, pelajaran pertama dari politik adalah mengabaikan pelajaran itu.

Chatib tidak tahu seberapa benar Sowell, maka ia juga mengingatkan dengan apa yang pernah ditulis Abraham Lincoln, ”Discipline is choosing what you want now and what you want most”.

Semoga, kalaupun rencana pembentukan lima BUMD telah disepakati mayoritas fraksi di DPRD Provinsi Lampung, dapat terealisasi dengan kalkulasi yang matang dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Wallahualam Bis Sawab. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya

Prioritaskan Rakyat agar Lampung Berjaya

...
[email protected]
Bandarlampung
13 September 2021 - 9:12 WIB
Perspektif | RILISID
...
Nick Kurniawan Rozali, S.A.B., M.M (Alumni HMI Komsospol Unila). Ilustrasi: Kalbi Rikardo

RILISID, Bandarlampung — ADA pesan menarik pada tulisan ekonom favorit saya M. Chatib Basri. Ia menyoroti skala prioritas utang dan kesinambungan fiskal pemerintah di tengah badai pandemi di kolom media beberapa waktu lalu.

Ia mengawali tulisan dengan kata prioritas (priority) punya riwayat panjang. Konon, ia berasal dari kata “prior”, yang dalam bahasa Latin artinya: lebih dahulu. Lalu, ia dimaknai: didahulukan, diutamakan.

Relevansi dari prioritas tersebut dapat kita simak dan kaitkan pada pemberitaan rencana pembangunan lima BUMD baru.

Potensi kebutuhan biaya sebanyak Rp140 miliar yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Inisiatif baik tersebut penulis setujui karena persoalan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas dan kebijakan yang dapat mengerek perekonomian harus menjadi perhatian khusus.

Hanya, timing kebijakan tersebut belum tepat karena dilakukan di tengah pandemi. Ada hal lebih prioritas yang masih luput dari perhatian.

Kondisi Perekonomian Lampung
Penjelasan mengenai ketidaktepatan waktu tersebut akan penulis mulai dengan kabar yang menggembirakan.

Berdasarkan laporan Perekonomian Provinsi Lampung yang dirilis Bank Indonesia per Agustus 2021, di tengah masih berlangsungnya Covid-19, pada triwulan II 2021 perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,03 persen (year over year/yoy).

Walaupun pertumbuhan tersebut berangkat dari basis poin yang rendah dan di bawah rata-rata Sumatera dan nasional --yang masing-masing tumbuh sebesar 5,27 persen (yoy) dan 7,07 persen (yoy), laporan tersebut harus tetap disyukuri karena setidaknya Lampung telah keluar dari fase kontraksi ekonomi.

Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2021 adalah kinerja positif seluruh Lapangan Usaha (LU) di Provinsi Lampung.

Tiga LU yang memicu pertumbuhan yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 0,31 persen (yoy).

Lalu, LU industri pengolahan tumbuh sebesar 7,69 persen (yoy) dan LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh paling tinggi dan signifikan sebesar 13,30 persen (yoy).

Penulis sangat mensyukuri keberhasilan pertumbuhan dari LU industri pengolahan. Karena, peningkatan tersebut tercermin dengan kenaikan realisasi impor bahan baku untuk industri, yang cukup menggambarkan roda perekonomian mulai pulih dan berjalan dengan baik.

Pertumbuhan siginifikan dari LU perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, tidak lepas dari faktor program insentif PPnBM mobil yang berlaku hingga 31 Agustus 2021.

Selain itu, ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor 0 persen, yang berhasil mengerek konsumsi belanja kalangan kelas menengah di Lampung.

Namun tetap perlu diingat bahwa insentif yang bersifat sementara tersebut juga berpotensi tidak membawa efek pertumbuhan yang berkelanjutan apabila kondisi daya beli masyarakat belum pulih secara merata.

LU pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah yang paling penting. Selain sebagai penyokong terbesar dari PDRB yang mencapai 30,55 persen, penyokong serapan tenaga kerja mayoritas atau sebanyak 45,81 persen pekerjaan masyarakat di sektor pertanian.

Mengapa sektor ini hanya tumbuh 0,31 persen dari triwulan I 2021 yang terkontraksi -1,73 persen? Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit penulis jawab dan cari tahu karena mungkin penulis bukan seorang petani.

Kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan dari 97,05 menjadi 99,79 yang mengindikasikan pendapatan petani meningkat.

Namun peningkatan tersebut tidak berlaku kepada sub LU tanaman padi, palawija, dan holtikultura yang malah mengalami penurunan.

Secara sederhana dari melihat berbagai ladang tanam yang biasa penulis jumpai di Lampung, peningkatan pendapatan tidak berlaku bagi petani yang menanam padi, jagung, kedelai, ubi, singkong, jenis tanaman holtikultura seperti sayuran, cabai, tomat, bawang dan buah-buahan seperti pisang, pepaya, alpukat dan melon.

Penulis dan banyak orang Lampung mungkin bertanya, harus menunggu berapa lama lagi hasil dari program super “Kartu Petani Berjaya (KPB)” membawa kesejahteraan yang merata?

Salah satu BUMD yang akan dibangun oleh Pemprov memiliki fokus di sektor pertanian. Gubernur mungkin perlu menjelaskan lebih detail, apakah rencana tersebut merupakan pengakuan atas gagalnya program KPB mengerek kesejahteraan petani sehingga diperlukan cara yang berbeda, atau akan ada sinkronisasi program KPB dengan BUMD yang akan dibentuk. Ini pun dengan keterbatasan masih belum penulis ketahui.

Evaluasi BUMD yang Sudah Ada
Pada APBD-P 2021 pagu anggaran pada komponen PAD mengalami peningkatan yang disumbang oleh Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Jika semula pada APBD 2020 sebesar Rp30 miliar menjadi Rp75,33 miliar, mengalami peningkatan sebanyak 150,6 persen (yoy).

Kenaikan tersebut adalah upaya pemprov untuk menggerakkan perekonomian melalui peningkatan kinerja BUMD sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi.

Sangat disayangkan, 6 bulan telah berjalan realisasi PAD dari pos tersebut pada triwulan II 2021 hanya sebesar Rp33,34 miliar. Cuma tumbuh sedikit dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada triwulan II 2020 yang sebesar Rp29,73 miliar.

Seharusnya akan banyak timbul pertanyaan bagaimana pejabat-pejabat BUMD yang telah ditunjuk menjelaskan capaian yang masih belum optimal. Sudah sepatutnya sebagai pemilik saham mayoritas Pemprov melakukan evaluasi.

Terdapat pemberitaan yang menjadi perhatian penulis di beberapa media, gubernur pernah mengatakan bahwa BUMD yang telah ada dirasa bebannya terlalu berat dan diisi oleh pensiunan ASN.

Penulis cukup merasa bingung dengan sikap tersebut karena begitu jelas salah satu problem yang dihadapi adalah person yang mengisi jabatan. Ketika memang tidak mampu menciptakan prestasi harusnya diganti.

Lebih lanjut, gubernur menjanjikan ke depan BUMD yang baru akan diisi oleh para profesional. Keraguan penulis pun kembali muncul mengingat salah satu jajaran direktur BUMD non-ASN yang sebelumnya dipilih adalah kader partai dan berakhir dengan pengunduran diri.

Nama tersebut saat ini sedang hangat masuk pemberitaan media karena dikaitkan pada kasus hukum.

Belum lagi masih segar dalam ingatan publik penunjukkan Fahrizal Darminto selaku Sekretaris Provinsi.

Dengan berbagai macam tanggung jawab dan urusan, harus merangkap jabatan strategis sebagai Komisaris Utama Bank Lampung yang sempat menuai kritik walaupun pada akhirnya dapat lulus uji kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Semoga gubernur dapat sigap merespons distribusi kepemimpinan yang selama ini dianggap banyak kalangan salah jalan dan kembali kepada jalan yang tepat.

Ihdinas siratal mustaqim siratallazina an’amta ‘alaihim gairil magdubi ‘alaihim walad Dallin (QS. Al-Fatihah 6-7).

Bertahan dengan Ketidakpastian
Pandemi masih belum berakhir. Setelah berbagai macam sorotan penanganan, alhamdulilah saat ini masyarakat Lampung bisa sedikit lega dengan mayoritas daerah kabupaten/kota se-Lampung yang sudah tidak masuk dalam zona merah.

Agar tetap konsisten dan menjadi zona hijau, percepatan program vaksinasi dan upaya-upaya pencegahan dan treatment kepada pasien Covid-19 harus terus dilakukan perbaikan berkelanjutan.

Penulis berasumsi, apabila Pemprov menomorsatukan keselamatan rakyatnya, pemerintah harus terus melakukan perbaikan kualitas belanja dengan penghematan belanja yang belum perlu dan merealokasi anggaran dengan fokus untuk kesehatan, dukungan kepada UMKM, dan perluasan bantuan sosial mengingat penduduk miskin di Provinsi Lampung relatif tinggi (12,76 persen) dari total penduduk.

Penulis meyakini, terobosan memang penting, namun kedisiplinan jauh lebih penting.

Ketidakpastian mengecilkan rasio keberhasilan sebuah badan usaha, maka tidak sedikit para pelaku usaha swasta pun melakukan wait and see.

Upaya yang lebih konservatif yang dapat dipertimbangkan oleh Pemprov adalah tetap dengan memberikan stimulus kepada pelaku usaha baik dengan relaksasi pajak dan kemudahan penerbitan izin berusaha, agar kondisi ekonomi tidak semakin memburuk.

Sambil menunggu momentum pemulihan itu datang, anggaran yang besar memang harus tetap dialokasikan kepada sektor kesehatan, bantuan UMKM, dan perluasan bantuan sosial.

Terakhir, penulis kembali mengutip tulisan ekonom M. Chatib Basri, di akhir paragrafnya ia mengatakan: Ini bukan pilihan yang mudah. Begitu banyak yang ingin dilakukan, sementara kapasitas terbatas. Itu sebabnya disiplin prioritas menjadi kunci.

Ekonom Thomas Showell, pernah menulis dengan satir: pelajaran pertama dari ilmu ekonomi adalah kelangkaan. Dan, pelajaran pertama dari politik adalah mengabaikan pelajaran itu.

Chatib tidak tahu seberapa benar Sowell, maka ia juga mengingatkan dengan apa yang pernah ditulis Abraham Lincoln, ”Discipline is choosing what you want now and what you want most”.

Semoga, kalaupun rencana pembentukan lima BUMD telah disepakati mayoritas fraksi di DPRD Provinsi Lampung, dapat terealisasi dengan kalkulasi yang matang dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Wallahualam Bis Sawab. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya