Strategi Menyambut Tahun Anggaran 2022
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Strategi Menyambut Tahun Anggaran 2022

Bandarlampung
3 Desember 2021 - 7:00 WIB
Perspektif | RILISID
...
Fajar Sidik, S.H., M.Medkom., Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Ilustrasi: Kalbi Rikardo

RILISID, Bandarlampung — INDONESIA pada tahun 2022, masih akan menghadapi tantangan ketidakpastian perekonomian global karena pandemi Covid-19 yang terus bermutasi dan munculnya varian baru seperti omicron saat ini.

Tantangan tersebut semakin besar karena terjadinya volatilitas harga komoditas, inflasi, dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju, termasuk re-balancing ekonomi Tiongkok maupun dinamika geopolitik internasional.

Hal ini menjadi tantangan ganda yang perlu dihadapi dengan strategi intervensi APBN paling tepat, sehingga mampu terus mendorong geliat perekonomian nasional.

Sebagaimana kita ketahui bersama alokasi belanja pemerintah pada APBN 2022 secara nasional mencapai Rp2.714,2 triliun, di mana sebesar Rp769,6 triliun di antaranya merupakan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang terdistribusi kepada seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Adapun tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan fokus kebijakan APBN 2022, sebagaimana dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo dalam prosesi serahterima DIPA dan TKDD pada 29 November 2021.

Kebijakan dimaksud pertama, melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Ketiga, peningkatan SDM yang unggul.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.

Untuk APBN tahun 2022, tetap melanjutkan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan proyeksi perkembangan Pandemi Covid-19.

Adapun fokus pemerintah untuk bidang kesehatan tidak berbeda seperti tahun lalu yakni antara lain meliputi vaksinasi, pemberian insentif nakes, perawatan pasien covid, serta peningkatan kemampuan sektor kesehatan menghadapi pandemi lanjutan dan tentunya terus mendorong kemandirian sektor farmasi untuk penyediaan vaksin dan obat Covid dalam negeri.

Sedangkan untuk perlindungan sosial, program-program bantuan terus dilanjutkan sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat terdampak, serta terus meningkatkan kualitas data penerima melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bantuan langsung kepada masyarakat, termasuk sektor usaha kecil akan terus diluncurkan sebagai cara negara mengokohkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir.

Sektor lain yang mendapat perhatian khusus diantaranya pembangunan infrastruktur strategis, perluasan kawasan sentra produksi pangan, pengembangan daerah pariwisata dan pembangunan TIK yang terintegrasi.

Khusus terkait peningkatan efisiensi anggaran, diterapkan penganggaran zero-based budgeting. Reformasi sistem penganggaran ini tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi APBN, tapi juga mensinergikan penganggaran pusat dan daerah dalam upaya antisipatif menghadapi kondisi ketidakpastian akibat pandemi saat ini.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka fokus APBN 2022 tetap pada pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa APBN terus menjadi instrumen negara dalam menjaga kualitas hidup rakyatnya. Apalagi kondisi saat ini, maka APBN menjadi tool utama dalam membantu masyarakat untuk tetap survive menghadapi pandemi.

Selain itu, efisiensi dan efektivitas APBN melalui penerapan zero-based budgeting menjadi salah satu upaya yang dilakukan agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas Negara, dapat menghasilkan output yang diharapkan.

Target Kinerja Lampung 2022
Tahun 2022, Lampung diguyur APBN sebesar Rp29,43 triliun yang terbagi atas belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp8,36 triliun dan TKDD sebesar Rp21,07 triliun.

Anggaran tersebut diharapkan dapat dioptimalkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Lampung.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya saat serah terima DIPA tahun 2022 pada 1 Desember 2021 lalu.

Adapun beberapa target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 di antaranya yakni pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung diproyeksikan tumbuh sebesar 4,3 sampai 5,3 persen, sehingga mampu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4 sampai dengan 4,7 persen.

Lalu, berkurangnya penduduk miskin menjadi kisaran 11,4 sampai 12,05 persen. Dan, terakhir mempersempit gap ratio gini pada kisaran 0,32 sampai 0,33 persen dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 70 sampai dengan 71,49 poin atau masuk kategori tinggi.

Dengan target tersebut, seluruh KPA dan Pimpinan/Kepala Daerah di Provinsi Lampung, dituntut menggunakan DIPA dan alokasi TKDD 2022 dengan baik, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Lalu langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh seluruh Kepala Satuan Kerja maupun Kepala Daerah di Lampung, dalam menyambut tahun anggaran 2022?

Pertama, proyek-proyek yang alokasi anggarannya telah tersedia pada DIPA, dapat melakukan proses lelang sejak saat ini sehingga diharapkan sejak awal tahun anggaran 2022, penandatanganan kontrak dapat dilakukan dan proyek dapat berjalan di awal tahun.

Dengan berjalannya proyek sejak awal, maka akan semakin cepat membuka lapangan pekerjaan dan akan menggeliatkan perekonomian lokal.

Kedua, mengutamakan tenaga kerja lokal dalam mengisi pekerjaan-pekerjaan proyek yang dilaksanakan. Sehingga, mendukung upaya Gubernur Lampung dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Terakhir, penggunaan bahan mentah lokal dalam pelaksanaan proyek, menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung pengembangan UMKM di Lampung.

Ketiga hal tersebut dapat dilakukan oleh seluruh satker dan pemerintah daerah sehingga APBN yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi Lampung, dapat optimal menggerakkan perekonomian, mendukung UMKM, membuka lapangan kerja dan menekan kemiskinan. Optimistis menyambut tahun 2022. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya

Strategi Menyambut Tahun Anggaran 2022

...
[email protected]
Bandarlampung
3 Desember 2021 - 7:00 WIB
Perspektif | RILISID
...
Fajar Sidik, S.H., M.Medkom., Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Ilustrasi: Kalbi Rikardo

RILISID, Bandarlampung — INDONESIA pada tahun 2022, masih akan menghadapi tantangan ketidakpastian perekonomian global karena pandemi Covid-19 yang terus bermutasi dan munculnya varian baru seperti omicron saat ini.

Tantangan tersebut semakin besar karena terjadinya volatilitas harga komoditas, inflasi, dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju, termasuk re-balancing ekonomi Tiongkok maupun dinamika geopolitik internasional.

Hal ini menjadi tantangan ganda yang perlu dihadapi dengan strategi intervensi APBN paling tepat, sehingga mampu terus mendorong geliat perekonomian nasional.

Sebagaimana kita ketahui bersama alokasi belanja pemerintah pada APBN 2022 secara nasional mencapai Rp2.714,2 triliun, di mana sebesar Rp769,6 triliun di antaranya merupakan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang terdistribusi kepada seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Adapun tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan fokus kebijakan APBN 2022, sebagaimana dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo dalam prosesi serahterima DIPA dan TKDD pada 29 November 2021.

Kebijakan dimaksud pertama, melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Ketiga, peningkatan SDM yang unggul.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.

Untuk APBN tahun 2022, tetap melanjutkan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan proyeksi perkembangan Pandemi Covid-19.

Adapun fokus pemerintah untuk bidang kesehatan tidak berbeda seperti tahun lalu yakni antara lain meliputi vaksinasi, pemberian insentif nakes, perawatan pasien covid, serta peningkatan kemampuan sektor kesehatan menghadapi pandemi lanjutan dan tentunya terus mendorong kemandirian sektor farmasi untuk penyediaan vaksin dan obat Covid dalam negeri.

Sedangkan untuk perlindungan sosial, program-program bantuan terus dilanjutkan sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat terdampak, serta terus meningkatkan kualitas data penerima melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bantuan langsung kepada masyarakat, termasuk sektor usaha kecil akan terus diluncurkan sebagai cara negara mengokohkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir.

Sektor lain yang mendapat perhatian khusus diantaranya pembangunan infrastruktur strategis, perluasan kawasan sentra produksi pangan, pengembangan daerah pariwisata dan pembangunan TIK yang terintegrasi.

Khusus terkait peningkatan efisiensi anggaran, diterapkan penganggaran zero-based budgeting. Reformasi sistem penganggaran ini tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi APBN, tapi juga mensinergikan penganggaran pusat dan daerah dalam upaya antisipatif menghadapi kondisi ketidakpastian akibat pandemi saat ini.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka fokus APBN 2022 tetap pada pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa APBN terus menjadi instrumen negara dalam menjaga kualitas hidup rakyatnya. Apalagi kondisi saat ini, maka APBN menjadi tool utama dalam membantu masyarakat untuk tetap survive menghadapi pandemi.

Selain itu, efisiensi dan efektivitas APBN melalui penerapan zero-based budgeting menjadi salah satu upaya yang dilakukan agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas Negara, dapat menghasilkan output yang diharapkan.

Target Kinerja Lampung 2022
Tahun 2022, Lampung diguyur APBN sebesar Rp29,43 triliun yang terbagi atas belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp8,36 triliun dan TKDD sebesar Rp21,07 triliun.

Anggaran tersebut diharapkan dapat dioptimalkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Lampung.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya saat serah terima DIPA tahun 2022 pada 1 Desember 2021 lalu.

Adapun beberapa target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 di antaranya yakni pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung diproyeksikan tumbuh sebesar 4,3 sampai 5,3 persen, sehingga mampu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4 sampai dengan 4,7 persen.

Lalu, berkurangnya penduduk miskin menjadi kisaran 11,4 sampai 12,05 persen. Dan, terakhir mempersempit gap ratio gini pada kisaran 0,32 sampai 0,33 persen dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 70 sampai dengan 71,49 poin atau masuk kategori tinggi.

Dengan target tersebut, seluruh KPA dan Pimpinan/Kepala Daerah di Provinsi Lampung, dituntut menggunakan DIPA dan alokasi TKDD 2022 dengan baik, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Lalu langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh seluruh Kepala Satuan Kerja maupun Kepala Daerah di Lampung, dalam menyambut tahun anggaran 2022?

Pertama, proyek-proyek yang alokasi anggarannya telah tersedia pada DIPA, dapat melakukan proses lelang sejak saat ini sehingga diharapkan sejak awal tahun anggaran 2022, penandatanganan kontrak dapat dilakukan dan proyek dapat berjalan di awal tahun.

Dengan berjalannya proyek sejak awal, maka akan semakin cepat membuka lapangan pekerjaan dan akan menggeliatkan perekonomian lokal.

Kedua, mengutamakan tenaga kerja lokal dalam mengisi pekerjaan-pekerjaan proyek yang dilaksanakan. Sehingga, mendukung upaya Gubernur Lampung dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Terakhir, penggunaan bahan mentah lokal dalam pelaksanaan proyek, menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung pengembangan UMKM di Lampung.

Ketiga hal tersebut dapat dilakukan oleh seluruh satker dan pemerintah daerah sehingga APBN yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi Lampung, dapat optimal menggerakkan perekonomian, mendukung UMKM, membuka lapangan kerja dan menekan kemiskinan. Optimistis menyambut tahun 2022. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya