Lampung Masuk Jalur Ekspor Benur Haram
Wirahadikusumah
Kamis | 26/11/2020 16.06 WIB
Lampung Masuk Jalur Ekspor Benur Haram
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Kalbi Rikardo

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (25/11/2020). Penangkapan ini diduga terkait dengan ekspor benih lobster atau benur.

Terkait penangkapan itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengapresiasi kinerja KPK. Ia berharap, KPK mengusut tuntas persoalan tersebut hingga ke akarnya.

Terlebih, ia menduga, Lampung menjadi salah satu jalur haram untuk ekspor benur. Karena, benur lobster juga banyak terdapat di Lampung.

Menurutnya, dugaan itu juga didapatkannya dari informasi yang dibacanya di media massa.

Rilislampung.id juga kan pernah memberitakan adanya dugaan penyelundupan benur di Pesisir Barat,” ujarnya melalui sambungan telepon, Rabu (25/11/2020) malam.

Karenanya, ia berharap, penegak hukum mendalami informasi dari media massa tersebut.

”Jika memang ada keterlibatannya, kami meminta penegak hukum untuk mengusutnya tuntas. Komisi II DPRD Lampung sangat mendukung langkah itu,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Senin (22/10/2020), Rilislampung.id menerima press release terkait informasi adanya penyelundupan benur lobster dan lobster ilegal yang terjadi di sekitar pantai Barat Lampung. 

Informasi dari press release itu, penyelundupan benur tersebut berasal dari Bengkulu, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Lampung Selatan.

Benur lobster itu dikirim secara estafet dari Bengkulu. Kemudian dikumpulkan bersama benur dari Krui dan Bengkunat, Pesisir Barat. Selanjutnya, diambil dari Kotaagung, Tanggamus lalu dibawa ke luar Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. 

”Penyelundupan terjadi hampir tiap hari, namun hingga kini belum pernah ditangkap. Setiap hari puluhan ribu benur lobster ke luar. Katanya sudah bebas dan tak perlu izin. Benur-benur itu diambil nelayan dari laut sekitar sini,” ujar Heri, warga Bengkunat, Pesisir Barat, dalam press release tersebut.

Biasanya, benur dan lobster ilegal itu dibawa menggunakan pikup Mitsubishi L300 dari Krui sekitar pukul 16.00 WIB. Ditargetkan, benur itu sampai di Pelabuhan Bakauheni tengah malam. Tujuannya agar dapat mengelabui petugas karantina.

”Di Pelabuhan Bakauheni biasanya hanya diperiksa sebentar oleh petugas karantina. Untuk pengiriman ke Bengkulu memakai mobil Avanza dan pengiriman ke Jakarta menggunakan L300,” katanya lagi.

Cara penyelundupan benur dan lobster ilegal itu diselipkan dalam bak air di mobil pengangkut lobster tersebut. Modusnya, lobster diletakkan paling atas, sedangkan benuh ditaruh paling bawah sehingga tidak terdeteksi. Informasinya, setelah sampai di Jakarta, benur lobster itu di ekspor ke Vietnam. 

Diketahui, praktek pengiriman benur dan lobster tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kemudian, melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Sementara, maraknya penyelundupan benur lobster di Pesisir Barat itu juga pernah disikapi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung.

Kepala DKP Lampung Febrizal Levi Sukmana mempersilakan untuk melakukan investigasi dan penindakan sesuai peraturan yang berlaku.

”Tanggapan terhadap penyelendupan benur lobster dan lobster? Silakan dilakukan investigasi dan penindakan sesuai aturan yang berlaku, terutama Permen KP No. 12 Tahun 2020," ujar Levi ketika dihubungi Rilislampung.id melalui pesan berbasis aplikasi WhatsApp miliknya, Kamis (5/11/2020).

Namun, Levi tidak menjelaskan secara gamblang terkait langkah satuan kerjanya untuk mengungkap aksi penyelendupan benih lobster dan lobster tersebut.

Padahal, ia mengaku sudah banyak mendapatkan informasi tersebut melalui pemberitaan media massa.

"Saya juga sudah dapat berita-berita sejenis dari media lainnya," ucap Levi.

Levi mengklaim, DKP berusaha menerapkan pelaksanaan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditandatangani pada 4 Mei 2020.(*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID