Menanti Keputusan MA dalam Pemilihan Wali Kota Bandarlampung
lampung@rilis.id
Senin | 18/01/2021 21.17 WIB
Menanti Keputusan MA dalam Pemilihan Wali Kota Bandarlampung
DR. Budiyono (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung)

Putusan Mahkamah Agung (MA) RI terkait keberatan atau upaya hukum yang dilakukan pasangan 03 (Eva Dwiana-Deddy Amarullah) terkait dengan keluarnya  keputusan KPU  Nomor :007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kota/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon (Paslon) Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung tahun 2020 (Eva Dwiana-Deddy Amarullah) atas dasar Putusan Bawaslu Provinsi Lampung atas pelanggaran administrasi (Terstruktur, Sistematis, dan Massif) dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  Kota Bandarlampung, seharusnya sudah bisa publik atau masyarakat Bandarlampung memperoleh hasil. Apakah keberatan yang diajukan paslon Eva Dwiana-Deddy Amarullah diterima atau ditolak oleh MA?

Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Pasal 135A ayat (6) paslon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke MA dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota ditetapkan.

Selanjutnya pada Pasal 135 ayat 7 MA memutus upaya hukum pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA.

Berdasarkan ketentuan tertulis di atas, artinya batas waktu yang diberikan undang-undang tersebut mempunyai ketentuan limitatif terhadap upaya hukum yang dilakukan pasangan yang merasa dirugikan dengan keluarnya keputusan KPU Bandarlampung yang membatalkan paslon kepala daerah/wali kota Bandarlampung.

Artinya, gugatan upaya hukum tersebut sudah tahap pemeriksaan oleh hakim MA, mengingat keputusan KPU Bandarlampung tersebut dikeluarkan tanggal 8 Januari 2021. Berarti, sudah lebih dari lima hari sejak keputusan KPU Bandarlampung, pembatalan paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tetapi, berdasarkan pemberitaan beberapa media online maupun certak di Lampung, gugatan dan upaya hukum paslon Eva Dwiana-Deddy Amarullah belum terdaftar dan teregistrasi di MA karena menurut informasi dari media belum terdaftar atau teregistrasi gugatan atau upaya hukum yang dilakukan paslon tersebut dikarenakan MA sedang menutup layanan (WFH) dikarenakan wabah covid 19.

Yang menjadi persoalan adalah, bagaimana akibat hukum terhadap gugatan atau upaya hukum yang dilakukan pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah apabila didaftarkan atau teregistrasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat upaya hukum tersebut dibatasi dengan waktu?

Persoalan wabah atau pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia bahkan dunia bukanlah persoalan yang baru saja terjadi melainkan hampir satu tahun kita menghadapi wabah Covid-19. Artinya, semua aktivitas negara atau pemerintahan  serta masyarakat beralih dari yang tadinya offline atau tatap muka menjadi online untuk menghindari penyebar luasaan virus Covid-19. Termasuk lembaga peradilan.

Jadi, wabah Covid-19 yang terjadi, tidaklah menghambat pelayanan terhadap masyarakat apalagi masyarakat pencari keadilan. Terhadap pelayanan masyarakat  yang mencari keadilan di tengah wabah Covid-19 yang belum hilang MA telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan MA dan badan Peradilan Yang Berada  di bawahnya. Surat edaran tersebut dikeluarkan tanggal 23 Maret 2020.

Sebelumnya, MA telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara elektronik: (1) Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait. (3) Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.  

PERMA ini secara lengkap mengatur administrasi perkara secara elekronik termasuk pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, artinya tidak menjadi suatu hambatan apabila ada kebijakan WFH dari lembaga MA dalam proses pendaftaran yang dilakukan paslon Eva Dwiana-Deddy Amarullah termasuk juga pemeriksaan berkas perkara dapat  dilakukan secara elektronik.

Dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, tidak ada yang dapat menghambat proses pendaftaran dan pemeriksaan perkara di lingkungan MA, termasuk gugatan dan upaya hukum yang dilakukan oleh paslon Eva Dwiana-Deddy Amarullah di MA sesuai dengan ketentuan peratutaran perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2016.

Walaupun, di dalam Surat Edaran Mahkamh Agung  Nomor 1 Tahun 2020 ada ketentuan dalam angka 2 huruf c: terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu  pemeriksaanya oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tengang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketetntuan perundang-undangan dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam berita acara siding adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.

Artinya, surat edaran ini hanya mengatur waktu pemeriksaan, bukan mengatur pendaftaran perkara dan sifatnya fakultatif (pilihan), bukan imperatif (perintah) walaupun menjadi suatu pertanyaan juga karena surat edaran dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No.10 Tahun 2016) walaupun surat edaran ini dikeluarkan dalam keadaan luar biasa (Covid-19) harusnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) dalam hal ini pemerintah (Presiden) bukan surat edaran (diskresi).

Lembaga negara atau pemerintah (MA) dapat melakukan diskresi, tetapi dalam mengelarkan diskresi ada syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

Lingkup Diskresi                                                    

Pasal 23

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;

b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;

c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan

d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas

Persyaratan Diskresi Pasal 24

Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat:

a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);

b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Sesuai dengan AUPB;

d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan

f. Dilakukan dengan iktikad baik.

Berdasarkan ketentuan tertulis di atas, jelas surat edaran (diskresi) harus memenuhi syara-syarat undang-undang. Sebenarnya, surat edaran hanya sebatas untuk tertib administrasi.

Persoalan yang sekarang, di mana informasi yang ada di masyarakat (media online dan media cetak), gugatan atau upaya hukum paslon Eva Dwiana-Deddy Amarullah belum terdaftar atau teregristrasi di MA sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peruandang-undangan (informasi yang diperoleh bahwa paslon Eva Dwiana-Deddy Amarullah melakukan pendaftaran pada Senin, 18-1-2021).

Persoalan ini harus bisa dijawab MA. Jangan sampai ada kerugian terhadap masyarakat pencari keadilan karena ada wabah pandemi Covid-19 sehingga tidak terlayani.

Sekarang, kewenangan untuk menerima dan menolak ada di MA. Saya mengharapkan, MA dalam memberi keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan sehingga apapun keputusan MA tidak menimbulkan persoalan baru.

Keputusan MA harus memuat prinsip keadilan. Kebenaran dan kepastian hukum yang memang ditunggu masyarakat Lampung, terutama masyarakat kota Bandarlampung yang telah memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah/wali kota dan wakil kepala daerah/wakil wali kota di Kota Bandarlampung.(*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID