Mentahkan Klaim Thomas, KPK Pastikan Pulau Tegal Mas Tidak Ada Izin - RILIS.ID
Mentahkan Klaim Thomas, KPK Pastikan Pulau Tegal Mas Tidak Ada Izin

Selasa | 02/07/2019 13.45 WIB
Mentahkan Klaim Thomas, KPK Pastikan Pulau Tegal Mas Tidak Ada Izin
FOTO: ISTIMEWA

RILIS.ID, Bandarlampung – Boleh-boleh saja Thomas Riska selaku pemilik Pulau Tegal Mas mengklaim sudah mengurus perizinan lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K).

Baca: Pulau Tegal Mas Terancam Disegel, Thomas Klaim Sudah Ajukan Izin

Namun, nyatanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kepala Koordinator Wilayah Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Perwakilan Wilayah Lampung, Dian Patria, mementahkan klaim itu.

Dian menegaskan, bahwa sampai hari ini Selasa (2/7/2019) Pulau Tegal Mas di wilayah Kabupaten Pesawaran itu tidak mengantongi izin tersebut.

Meski informasinya mereka sudah mengajukan ke Pemprov Lampung. "Ini sesuai kesepakatan dirapat pada Bulan Mei 2019 yang lalu," tandasnya saat dihubungi rilislampung.id, Selasa (2/7/2019).

Dian juga menjelaskan rapat 21 Mei 2019 dengan Pemprov Lampung, Pemkab Pesawaran, KKP Pusat, Kanwil BPN dan Manager Pulau Tegal Mas di Pesawaran beberapa waktu lalu, telah disepakati dan menandatangani fakta integritas oleh Manager Wisata Pulau Tegal Mas, Rafsanzani Fatria.

Adapun 6 poin yang ditangani fakta integritas tersebut yakni: 

1. Akan melengkapi dokumen perizinan atas aktivitas usaha Wisata Pulau Tegal Mas Islan;

2. Bersedia menghentikan kegiatan reklamasi dan aktivitas pegelolaan ruang laut pada wilayah pesisir Pulau Tegal sampai diterbitkannya perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3. Menghentikan aktivitas penyeberangan dari dan Pulau Tegal di Pantai Marita Sari; 

4. Tidak memungut biaya atas kunjungan ke Pulau Tegal sebab Pulau Tega? adalah wilayah publik yang dapat dikunjungi siapa pun secara cuma-cuma; 

5. Bersedia memenuhi kewajiban perpajakan daerah atas aktivitas usaha Wisata Pulau Tegal Mas Island sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB dan BPHTB serta Pajak Air Tanah dan Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

6. Bersedia membayar kewajiban Pajak Hotel atas penggunaan fasilitas penginapan yang disediakan Wisata Pulau Tegal Mas Island pada 2 (dua hari setiap pekan selama 4 (empat) pekan atau 8 hari setiap bulan dengan dasar pengenaan jumlah penerimaan atas jasa penginapan selama 8 pekan.

"Maka dari itu, KPK moratorium semua kegiatan di Pulau Tegal Mas dan harus penuhi aturan yang berlaku," tegasnya

Lanjut Dian, moratorium tersebut berisi yakni hentikan kegiatan pesisir dan penggunaan ruang laut dan paralel di Tegal Mas dan harus menyelesaikan izin-izinnya WP3K, hentikan penggunaan dermaga penyebrangan pulau tegal (menganggu kerja), Tegal Mas dan Sari Ringgung harus lapor dan bayar pajak, Tegal Mas melepas penyu yang ditangkar dan terakhir jika Pulau Tegal Mas dan Sari Ringgung masih ingkar akan dilakukan penyegelan.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Lampung, Fauziah tetap berkomitmen Pulau Tegal Mas belum melakukan pengurusan izin WP3K.

“Untuk itu, saya meminta perusahaan Tegal Mas segera menyelesaikan izin tersebut sebelum melakukan pembenahan dan penambahan di pulau Tegal Mas," tandasnya

Sejauh ini, lanjut Fauziah pihak Tegal Mas belum mengantongi izin tersebut, terkait surat izin yang diterima pihak Tegal Mas melalui PMPTSP tersebut bukan tanda tangan Kepala Dinas dan disitu hanya petugas dan stempel saja.

"Maka dari itu sebelum ada komitmen terkait perizinan, kami akan menyegel atau memberhentikan sementara kegiatan di pulau Tegal Mas, " tutur Fauziah

Sementara hingga berita ini diturunkan, pemilik Pulau Tegal Mas, Thomas Riska belum merespons pertanyaan rilislampung.id, meski pesan WhatsApp yang dikirimkan sudah dibaca.(*)

 

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID