Merasa Keberatan, Esti Layangkan Surat ke DKPP

Sabtu | 15/02/2020 12.36 WIB
Merasa Keberatan, Esti Layangkan Surat ke DKPP
Direktur Utama Rilislampung.id Wirahadikusumah saat mewawancarai langsung Komisioner KPU Lampung Esti Nur Fathonah di kediaman Esti, di Desa Sidorejo Kecamatan Sidmulyo Lampung Selatan, Jumat (14/2/2020). FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Taufik Rohman

RILIS.ID, Lampung Selatan – Merasa keberatan dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pemberhentian tetap sebagai anggota KPU Lampung.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Esti Nur Fatonah layangkan surat keberatan atas putusan DKPP Nomor: 329-PKE-DKPP/XII/2019 yang memberhentikan tetap dirinya sebagai anggota KPU.

Surat keberatan itu dikirimkan Esti sapaan akrabnya Esti Nur Fathonah pada Jumat (14/2/2020) melalui kantor pos. Yang ditujukan kepada Ketua DKPP dan ditembuskan ke KP? RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Lampung dan Bawaslu Provinsi Lampung.

Dimana isi surat itu, Esti mengajukan keberatan atas keputusan DKPP Nomor : 329-PKE-DKPP/XII/2019, yang memutuskan : Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Esti Nur Fathonah selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung terhitung sejak putusan dibacakan. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanäan putusan ini.

Esti menilai putusan itu tidak memenuhi rasa keadilan dan tendensius di politisasi, karena dari awal proses rekrutmen sampai dengan dilantiknya Esti sebagai anggota KPU Lampung peride 2019-2024 banyak pihak yang tidak menginginkannya duduk sebagai penyelenggara pemilu.

“Semenjak dilantiknya saya sebagai Anggota KPU Provinsi Lampung periode 2019-2024, banyak pihak yang tidak menginginkan saya untuk menjabat terutama dari pihak pelapor saudara Budiyono dan kelompoknya. Bahwa dengan berbagai upaya, pelapor yang juga Timsel KPU Provinsi Lampung, membangun opini-opini di berbagai media cetak dan online. Membuat gaduh kondisi hasil seleksi dengan menciptakan opini di masyarakat bahwa saya dapat menjadi Anggota KPU Provinsi Lampung akibat suap menyuap yang pada akhirnya tidak dapat dibuktikan oleh pelapor. Baik secara upaya hukum pidana maupun dalam persidangan DKPP RI,” tegasnya.

Selain itu, kata Esti akibat tidak terbukti adanya suap menyuap, maka pelapor dengan sedemikian rupa merekayasa berbagai cerita dengan membabi buta untuk menjatuhkannya.

“Dia membuat opini sedemikian rupa, seolah-olah rekayasa mereka itu terjadi. Sehingga dapat menjadi suatu kebenaran untuk menjatuhkan saya sebagai anggota KPU Provinsi Lampung. Dan saya menyayangkan hakim DKPP RI terpengaruh dan teríntimidasi didalam menjatuhkan putusan. Untuk itu saya mengucapkan Innallillahi wainna ilaihirojiun, atas matinya demokrasi dan integritas Hakim DKPP RI,” ucap Esti.

Menurutnya, banyak fakta-fakta dalam persidangan yang dihadirkan oleh teradu dikesampingkan dan tidak dijadikan pertimbangan sebagai hak pembelaan teradu tidak bersalah dan melanggar azas-azas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu.

“Bahwa atas kejanggalan lahirnya putusan itu, maka saya akan menempuh upaya hukum dan mencari keadilan untuk menyatakan dan membenarkan bahwa saya memang tidak bersalah, sebagaimana yang telah diputuskan,” tandasnya.

Upaya itu, kata Esti sebagai bentuk penolakan bahwa keputusan DKPP tidak berprinsip keadilan.

“Upaya ini saya lakukan sebagai bentuk tanggungjawab saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hukum serta menegakkan empat pilar kebangsaan. Turut serta menjaga pemilu berintegritas demokratis, jujur dan adil,” demikian dikatakan Esti.

Selain itu juga, Esti berencana mem-PTUN kan putusan DKPP, karena menurutnya kemungkinan masih ada pembelaan bagi dirinya melalui jalur PTUN tersebut.

“Sepertinya bisa di PTUN kan. Saya masih minta saran dengan teman-teman yang tahu hukum. Karena kalau saya kurang paham dengan bahasa-bahasa hukum. Saat ini sedang saya pelajari terlebih dahulu putusan DKPP ini secara detail, nanti saya konsultasikan dengan teman-teman saya yang ahli di bidang hukum,” tegasnya. (*)

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID