Ombdusman Ungkap Pungli UNBK di Lampura
lampung@rilis.id
Rabu | 26/12/2018 18.10 WIB
Ombdusman Ungkap Pungli UNBK di Lampura
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/ Anto RX

RILIS.ID, Bandarlampung – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung merilis dugaan pungutan liar (pungli) biaya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di beberapa sekolah di Kabupaten Lampung Utara (Lampura).

Dalam keterangannya yang diterima Rilislampung.id, Rabu (26/12/2018), Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan pihaknya tengah memonitoring dugaan pungutan yang diperoleh dari berbagai sumber.

“Benar, Ombudsman sedang memonitoring dugaan pungutan diluar ketentuan kepada wali murid di Lampung Utara dengan alasan persiapan UNBK. Alasannya antara lain pembelian komputer, sewa komputer, dan lain sebagainya,” katanya.

Dugaan pungutan diluar ketentuan diduga terjadi di SMPN 1 Abung Tengah, SMPN 1 Sungkai Jaya, SMPN 1 Kotabumi dan SMPN 6 Kotabumi Utara. Baik dari pihak sekolah langsung maupun melalui pihak komite.

Namun, Ombudsman mengaku baru menerima laporan dari SMPN 1 Abung Tengah setelah melakukan turun lapangan beberapa waktu yang lalu.

Dari laporan tersebut diketahui SMPN 1 Abung Tengah telah mengembalikan pungutan dengan menunjukkan bukti-bukti pengembalian berupa absensi dan kuitansi tanda bayar yang menjadi bukti pengembalian oleh pihak sekolah.

Untuk itu, Ombudsman menghimbau segera dilakukan pengembalian bagi semua sekolah yang diduga melakukan pungutan diluar ketentuan.

“Kami telah menyurati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara melalui surat nomor 0117/ORI-SRT-BDL/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018, terakhir berkoordinasi mereka sudah kooperatif, hanya sampai saat ini kami masih menunggu perkembangan laporan pengembalian di sekolah-sekolah lain yang diduga melakukan pungutan yang sama. Pungutan diluar ketentuan termasuk perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu harus segera dicegah,” jelas Nur.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau satuan pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua atau wali murdi, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

Sebab, biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan.

Menurut Nur, pelaksanaan UNBK sebenarnya bisa disiasati dengan ujian berbasis kertas. Dia meminta dinas terkait tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan membebankan biaya kepada wali murid.

Apalagi jika alasan pelaksanaan UNBK agar para siswa mahir menggunakan perangkat komputer. Sebab, hal itu seharusnya sudah masuk dalam proses kegiatan belajar mengajar agar para siswa bisa melek teknologi dan informasi salah satu dengan mahir menggunakan perangkat komputer.

“Maka dalam pembiayaan sekolah baik dari dana BOS atau anggaran pemerintah daerah untuk memprioritaskan pengadaan perangkat komputer tersebut sehingga dapat dirasakan manfaatnya,” tegas Nur.

Ombudsman juga menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan dibawah pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Lampung untuk tidak melakukan penarikan biaya UNBK.

Masyarakat juga dihimbau untuk berani melapor kepada Ombudsman melalui kanal lampung@ombudsman.go.id atau WhatsApp 081373899900. Bisa juga datang langsung ke kantor Ombudsman di Jalan Way Semangka No 16 A Pahoman Kota Bandarlampung.

“Jangan khawatir identitas dapat kami rahasiakan,” pungkas Nur. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID