AMHLS Demo di KPK Bawa Nama Daerah, Tokoh Adat Lamsel Membantah
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

AMHLS Demo di KPK Bawa Nama Daerah, Tokoh Adat Lamsel Membantah

...
Ahmad Kurdy
Lampung Selatan
13 Januari 2022 - 20:24 WIB
Daerah | RILISID
...
Aksi massa AMHLS di gedung KPK. Foto: istimewa

RILISID, Lampung Selatan — Aliansi Masyarakat Hanggum Lampung Selatan (AMHLS) melakukan aksi di halaman Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Dalam orasinya, orator menyatakan  AMHLS juga mengatasnamakan masyarakat adat Lampung Selatan (Lamsel). 

Namun beberapa tokoh adat Lamsel tegas membantah keterlibatan masyarakat adat dalam aksi tersebut. 

Hal itu disampaikan oleh Pangikhan Tihang Makhga Sai Batin Marga Legun Kebandakhan Kesugihan, Azhar Marzuki dan Tumenggung Nimbang Makhga Legun Kebandakhan Way Urang, Sopiyan.

Kemudian, Pangikhan Punyimbang Agung Sai Batin Makhga Rajabasa, David Merison; Pangikhan Naga Bringsang V Sai Batin Makhga Dantaran, Ahmad Fajirin; dan Panglima Sindang Kunyaiyan Batin Jaksa Zamroni.

“Terkait aksi unjuk rasa tersebut tidak ada keterlibatan atau pun mengutus perwakilan secara adat khususnya adat di Lamsel," tandas Azhar.

Hal itu ia sampaikan kepada sejumlah wartawan di Lamban Marga Legun Kebandakhan Kesugihan, Kamis petang.

Dia menegaskan justru mendukung penuh program pembangunan bupati Lamsel, Nanang Ermanto. 

Sopiyan mengungkapkan hal sama. Menurut dia, jika ada segelintir orang yang termasuk warga adat mengikuti aksi itu, dipastikan ia mengatasnamakan pribadi. 

“Kami juga tidak dapat intervensi rekan-rekan di sana. Sebab, memang dilindungi undang-undang. Tapi, jika ada potensi gejolak di masyarakat dengan adanya aksi tersebut, maka kami berhak ambil tindakan,” imbuhnya.

David Merison menyatakan hal serupa. Ia memastikan dari pihak Sai Batin Marga Rajabasa tidak mengirim utusan untuk mengikuti aksi itu.

Zamroni menambahkan, masalah pengusutan dugaan fee proyek di Lamsel, semestinya masyarakat dapat mempercayakan kerja tersebut kepada KPK.

“Saya rasa KPK adalah orang-orang pilihan. Kalau memang KPK perlu ada yang harus dikembangkan, maka pasti akan dikembangkan. Tidak perlu mengintervensi,” tegasnya.

Dia berpendapat semestinya pengunjuk rasa di KPK dapat memahami terlebih dahulu bagaimana penanganan dan pengembangan kasus. Agar, mereka tidak kebablasan untuk memberikan pressure terhadap kerja KPK.

“Harapannya, agar Lamsel tetap kondusif dan seluruh masyarakat dapat mendukung program pembangunan Bupati Lamsel, Nanang Ermanto,” tukasnya. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya

AMHLS Demo di KPK Bawa Nama Daerah, Tokoh Adat Lamsel Membantah

...
Ahmad Kurdy
Lampung Selatan
13 Januari 2022 - 20:24 WIB
Daerah | RILISID
...
Aksi massa AMHLS di gedung KPK. Foto: istimewa

RILISID, Lampung Selatan — Aliansi Masyarakat Hanggum Lampung Selatan (AMHLS) melakukan aksi di halaman Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Dalam orasinya, orator menyatakan  AMHLS juga mengatasnamakan masyarakat adat Lampung Selatan (Lamsel). 

Namun beberapa tokoh adat Lamsel tegas membantah keterlibatan masyarakat adat dalam aksi tersebut. 

Hal itu disampaikan oleh Pangikhan Tihang Makhga Sai Batin Marga Legun Kebandakhan Kesugihan, Azhar Marzuki dan Tumenggung Nimbang Makhga Legun Kebandakhan Way Urang, Sopiyan.

Kemudian, Pangikhan Punyimbang Agung Sai Batin Makhga Rajabasa, David Merison; Pangikhan Naga Bringsang V Sai Batin Makhga Dantaran, Ahmad Fajirin; dan Panglima Sindang Kunyaiyan Batin Jaksa Zamroni.

“Terkait aksi unjuk rasa tersebut tidak ada keterlibatan atau pun mengutus perwakilan secara adat khususnya adat di Lamsel," tandas Azhar.

Hal itu ia sampaikan kepada sejumlah wartawan di Lamban Marga Legun Kebandakhan Kesugihan, Kamis petang.

Dia menegaskan justru mendukung penuh program pembangunan bupati Lamsel, Nanang Ermanto. 

Sopiyan mengungkapkan hal sama. Menurut dia, jika ada segelintir orang yang termasuk warga adat mengikuti aksi itu, dipastikan ia mengatasnamakan pribadi. 

“Kami juga tidak dapat intervensi rekan-rekan di sana. Sebab, memang dilindungi undang-undang. Tapi, jika ada potensi gejolak di masyarakat dengan adanya aksi tersebut, maka kami berhak ambil tindakan,” imbuhnya.

David Merison menyatakan hal serupa. Ia memastikan dari pihak Sai Batin Marga Rajabasa tidak mengirim utusan untuk mengikuti aksi itu.

Zamroni menambahkan, masalah pengusutan dugaan fee proyek di Lamsel, semestinya masyarakat dapat mempercayakan kerja tersebut kepada KPK.

“Saya rasa KPK adalah orang-orang pilihan. Kalau memang KPK perlu ada yang harus dikembangkan, maka pasti akan dikembangkan. Tidak perlu mengintervensi,” tegasnya.

Dia berpendapat semestinya pengunjuk rasa di KPK dapat memahami terlebih dahulu bagaimana penanganan dan pengembangan kasus. Agar, mereka tidak kebablasan untuk memberikan pressure terhadap kerja KPK.

“Harapannya, agar Lamsel tetap kondusif dan seluruh masyarakat dapat mendukung program pembangunan Bupati Lamsel, Nanang Ermanto,” tukasnya. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya