Rilis Survei Indikator Politik Indonesia: 67,5 Persen Masyarakat Indonesia Belum Divaksin
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Rilis Survei Indikator Politik Indonesia: 67,5 Persen Masyarakat Indonesia Belum Divaksin

...
Sulaiman
Bandarlampung
25 Agustus 2021 - 19:36 WIB
Nasional | RILISID
...
Tangkapan layar Rilis Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Rabu (25/8/2021). FOTO: Sulaiman

RILISID, Bandarlampung — Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei perihal evaluasi publik terhadap kinerja penanganan pandemi, vaksinasi, dan peta elektoral terkini, pada Rabu (26/8/2021) melalui virtual.

Salah satu survei yang dilakukan adalah tentang ketidaktahuan masyarakat terhadap vaksin, seberapa besar keinginan masyarakat untuk divaksin, dan berapa banyak orang yang menolak untuk divaksin.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, survei dilakukan pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2021. 

"Survei menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah sampelnya 1.220 orang, dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka responden berusia 17 tahun keatas," ungkapnya.

Secara umum, Burhanuddin mengungkapkan, masyarakat yang tahu tentang program vaksinasi sebanyak 97,1 persen. Namun menurut hasil survei, hanya ada 11,1 persen orang yang telah melakukan vaksinasi dosis kedua. Kemudian dosis pertama 21,4 persen. Sebanyak 67,5 persen masyarakat Indonesia belum divaksin.

"Setelah saya lihat, data ini hampir sama dengan data Kemenkes. Ini sangat rendah sekali, padahal Presiden Jokowi sudah lama melaunching program vaksinasi," ujarnya.

Selain itu, lanjut Burhanuddin saat ditanya ketersediaan masyarakat untuk divaksin, sebanyak 13,9 persen sangat bersedia, kemudian yang menyatakan cukup bersedia sebanyak 28,6 persen. Kurang bersedia sebanyak 39,9 persen, dan yang tidak bersedia atau menolak sebanyak 16,9 persen.

"Namun, dari angka masyarakat yang bersedia, persediaan vaksin dan vasinator untuk melayani yang bersedia vaksin itu pun belum cukup," terusnya.

masyarakat yang menyatakan tidak bersedia divaksin memiliki beragam alasan. Seperti takut karena ada efek samping sebanyak 51,9 persen dan tidak efektif 16,8 persen.

"Bahkan ada yang menyatakan tidak perlu vaksin karena sudah sehat ada sebanyak 12,6 persen. Ada juga yang bilang tidak halal," kata dia.

Pemerintah Tingkatkan Target Vaksinasi

Menanggapi hal tersebut, juru bicara vaksin Satgas Covid-19 Pusat dr. Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, pihaknya memahami mengenai ketersedian vaksin. Namun proses vaksinasi akan dilakukan secara terus menerus.

"Pada periode pertama dilakukan dengan cara kelompok-kelompok seperti tenaga kesehatan, usia lanjut dan pekerja publik. Namun sejak Juli semua usia di atas 12 tahun," ujarnya.

Maka, dengan adanya penambahan sasaran yakni anak di atas 12 tahun, yang semula membutuhkan 181 juta dosis vaksin, kini yang diperlukan sebanyak 208 juta dosis. 

"Penambahan sasaran menjadi target yang harus kita kejar, dengan target dari presiden 2 juta perhari," terangnya.

Menurut Siti apa yang disampaikan dalam hasil survei sudah sangat benar. Warga yang sudah mendapatkan dosis kedua kurang lebih 11,9 persen. Saat ini sudah 91 juta dosis yang telah disuntikan dan ada 58 juta dosis pertama.

"Namun dengan begitu, sudah ada 58 juta orang yang menerima dosis pertama atau 15,7 persen. Jadi bila dibandingkan dengan hasil survei sudah betul," kata dia.

Siti juga menjelaskan, ketersedian vaksin di Indonesia memang tidak datang secara bersamaan. Dari kebutuhan sebanyak 426 juta dosis, baru diterima 168 juta dosis dan 130 juta dosis sudah didistribusikan.

"Animo masyarakat sangat besar namun vaksinasi harus dilakukan secara bertahap. Ini akan menjadi catatan kami untuk kedepannya," janjinya. (*)

Editor : Andry Kurniawan

TAG:

Berita Lainnya

Rilis Survei Indikator Politik Indonesia: 67,5 Persen Masyarakat Indonesia Belum Divaksin

...
Sulaiman
Bandarlampung
25 Agustus 2021 - 19:36 WIB
Nasional | RILISID
...
Tangkapan layar Rilis Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Rabu (25/8/2021). FOTO: Sulaiman

RILISID, Bandarlampung — Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei perihal evaluasi publik terhadap kinerja penanganan pandemi, vaksinasi, dan peta elektoral terkini, pada Rabu (26/8/2021) melalui virtual.

Salah satu survei yang dilakukan adalah tentang ketidaktahuan masyarakat terhadap vaksin, seberapa besar keinginan masyarakat untuk divaksin, dan berapa banyak orang yang menolak untuk divaksin.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, survei dilakukan pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2021. 

"Survei menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah sampelnya 1.220 orang, dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka responden berusia 17 tahun keatas," ungkapnya.

Secara umum, Burhanuddin mengungkapkan, masyarakat yang tahu tentang program vaksinasi sebanyak 97,1 persen. Namun menurut hasil survei, hanya ada 11,1 persen orang yang telah melakukan vaksinasi dosis kedua. Kemudian dosis pertama 21,4 persen. Sebanyak 67,5 persen masyarakat Indonesia belum divaksin.

"Setelah saya lihat, data ini hampir sama dengan data Kemenkes. Ini sangat rendah sekali, padahal Presiden Jokowi sudah lama melaunching program vaksinasi," ujarnya.

Selain itu, lanjut Burhanuddin saat ditanya ketersediaan masyarakat untuk divaksin, sebanyak 13,9 persen sangat bersedia, kemudian yang menyatakan cukup bersedia sebanyak 28,6 persen. Kurang bersedia sebanyak 39,9 persen, dan yang tidak bersedia atau menolak sebanyak 16,9 persen.

"Namun, dari angka masyarakat yang bersedia, persediaan vaksin dan vasinator untuk melayani yang bersedia vaksin itu pun belum cukup," terusnya.

masyarakat yang menyatakan tidak bersedia divaksin memiliki beragam alasan. Seperti takut karena ada efek samping sebanyak 51,9 persen dan tidak efektif 16,8 persen.

"Bahkan ada yang menyatakan tidak perlu vaksin karena sudah sehat ada sebanyak 12,6 persen. Ada juga yang bilang tidak halal," kata dia.

Pemerintah Tingkatkan Target Vaksinasi

Menanggapi hal tersebut, juru bicara vaksin Satgas Covid-19 Pusat dr. Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, pihaknya memahami mengenai ketersedian vaksin. Namun proses vaksinasi akan dilakukan secara terus menerus.

"Pada periode pertama dilakukan dengan cara kelompok-kelompok seperti tenaga kesehatan, usia lanjut dan pekerja publik. Namun sejak Juli semua usia di atas 12 tahun," ujarnya.

Maka, dengan adanya penambahan sasaran yakni anak di atas 12 tahun, yang semula membutuhkan 181 juta dosis vaksin, kini yang diperlukan sebanyak 208 juta dosis. 

"Penambahan sasaran menjadi target yang harus kita kejar, dengan target dari presiden 2 juta perhari," terangnya.

Menurut Siti apa yang disampaikan dalam hasil survei sudah sangat benar. Warga yang sudah mendapatkan dosis kedua kurang lebih 11,9 persen. Saat ini sudah 91 juta dosis yang telah disuntikan dan ada 58 juta dosis pertama.

"Namun dengan begitu, sudah ada 58 juta orang yang menerima dosis pertama atau 15,7 persen. Jadi bila dibandingkan dengan hasil survei sudah betul," kata dia.

Siti juga menjelaskan, ketersedian vaksin di Indonesia memang tidak datang secara bersamaan. Dari kebutuhan sebanyak 426 juta dosis, baru diterima 168 juta dosis dan 130 juta dosis sudah didistribusikan.

"Animo masyarakat sangat besar namun vaksinasi harus dilakukan secara bertahap. Ini akan menjadi catatan kami untuk kedepannya," janjinya. (*)

Editor : Andry Kurniawan

TAG:

Berita Lainnya