Tidak Mau Divaksin di Waykanan, Siap-siap Kena Sanksi
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Tidak Mau Divaksin di Waykanan, Siap-siap Kena Sanksi

...
Yulianto
Waykanan
22 Oktober 2021 - 16:47 WIB
Daerah | RILISID
...
Bupati Waykanan Raden Adipati Surya. Foto: istimewa

RILISID, Waykanan — Bupati Waykanan Raden Adipati Surya mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang vaksinasi, Jumat (22/10/2021). 

SE ditujukan pada camat, lurah, dan kepala kampung se-Kabupaten Waykanan.

Isinya, memerintahkan warga untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 di wilayahnya masing-masing. 

Dalam SE, Adipati menegadkan akan memberikan sanksi administrasi kepada mereka yang tak mau vaksin. 

SE berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Sanksi dimaksud berupa penundaan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. 

Juga, tertunda atau terhentinya layanan administrasi pemerintahan dan atau denda.

Sanksi administrasi pemerintahan dimaksud dapat berupa penundaan persyaratan nikah, KK, KTP, akta lahir, akta kematian. 

Pemberian sanksi disebabkan mereka yang tidak mau divaksin menghalangi  pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19. (*) 

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya

Tidak Mau Divaksin di Waykanan, Siap-siap Kena Sanksi

...
Yulianto
Waykanan
22 Oktober 2021 - 16:47 WIB
Daerah | RILISID
...
Bupati Waykanan Raden Adipati Surya. Foto: istimewa

RILISID, Waykanan — Bupati Waykanan Raden Adipati Surya mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang vaksinasi, Jumat (22/10/2021). 

SE ditujukan pada camat, lurah, dan kepala kampung se-Kabupaten Waykanan.

Isinya, memerintahkan warga untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 di wilayahnya masing-masing. 

Dalam SE, Adipati menegadkan akan memberikan sanksi administrasi kepada mereka yang tak mau vaksin. 

SE berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Sanksi dimaksud berupa penundaan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. 

Juga, tertunda atau terhentinya layanan administrasi pemerintahan dan atau denda.

Sanksi administrasi pemerintahan dimaksud dapat berupa penundaan persyaratan nikah, KK, KTP, akta lahir, akta kematian. 

Pemberian sanksi disebabkan mereka yang tidak mau divaksin menghalangi  pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19. (*) 

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya