Pulau Tegal Mas Terancam Disegel, Thomas Klaim Sudah Ajukan Izin - RILIS.ID
Pulau Tegal Mas Terancam Disegel, Thomas Klaim Sudah Ajukan Izin

Senin | 01/07/2019 22.01 WIB
Pulau Tegal Mas Terancam Disegel, Thomas Klaim Sudah Ajukan Izin
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Pemprov Lampung menggelar audiensi. Foto Rilislampung.id/Bayumi Adinata

RILIS.ID, Bandarlampung – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Lampung, mengacam melakukan penyegalan terhadap Pulau Tegal Mas. 

Ancaman itu lantaran pembangunan dan aktifitas di tempat itu dinyatakan tidak mempunyai izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K),

Hal ini disampaikan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Lampung, Fauziah kepada rilislampung.id saat audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di ruang rapat utama Pemprov Lampung, Senin (1/7/2019)

Menurut Fauziah hal ini merupakan tidak lanjut laporan KPK, bahwa Pulau Tegal Mas tidak mengantongi izin usaha.

"Ini sudah kita rapatkan di Jakarta bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung bahwa perusahaan Tegal Mas tidak mengantongi izin usaha dari PMPTSP," ujarnya.

Fauziah karenanya meminta perusahaan Tegal Mas segera menyelesaikan izin tersebut, sebelum melakukan pembenahan dan penambahan di Pulau Tegal Mas.

“Karena sejauh ini pihak Tegal Mas baru mengantongi izin Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung yang dilaporkan ke kami. Maka dari itu sebelum ada komitmen terkait perizinan, kami akan menyegel atau memberhentikan sementara kegiatan di pulau Tegal Mas," kata Fauziah.

Kepala Koordinator Wilayah Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Perwakilan Wilayah Lampung, Dian Patria membenarkan Pulau Tegal Mas tidak mengantongi izin WP3K.

Di Lampung sendiri mempunyai 122 pulau dan salah satunya Pulau Tegal Mas yang tidak memiliki satupun izin. Baik itu izin lokasi maupun izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Maka dari itu, Pulau Tegal Mas kami bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati), Polda Lampung, dan Pemkab Pesawaran sepakat untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan yang ada disitu, sebelum izin dikeluarkan oleh PMPTSP," tegasnya. 

Sementara itu, pemilik usaha Tegal Mas, Thomas Riska mengklaim bahwa soal izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) sudah dilakukan sejak Januari 2018. Perizinan itu disampaikan melalui Pemkab Pesawaran.

"Faktor pendirian perusahaan dan lainnya secara rinci sudah kita lakukan, kalau tidak ada izin soal itu keliru lah," ujarnya kepada Rilislampung.id, Senin (1/7/2019).

Lanjut Thomas, izin tersebut diteruskan tahap selanjutnya ke Provinsi Lampung. Pada saat itu Gubernurnya masih Ridho Ficardo yakni Juni 2018.

"Tanda terima dan berkas izin tersebut sudah kita lakukan. Itu sudah sesuai tahapan yang kita ikuti. Apalagi sudah beberapa kali dirilis," paparnya.

Namun  lanjtu Thomas, dengan adanya kesibukan pemilihan gubernur pada waktu itu, maka pihaknya belum sempat terima perizinan tersebut dari Pemprov yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

"Justru kami meminta izin ini diawasi oleh KPK dan pihak terkait, agar perizinan ini bisa cepat dikeluarkan. Pada intinya izin tersebut sudah kita mohonkan," terangnya.(*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID