Dosen FH Unila Sosialisasikan Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dan Bahaya Covid-19
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Dosen FH Unila Sosialisasikan Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dan Bahaya Covid-19

Bandarlampung
21 Oktober 2021 - 15:10 WIB
Pendidikan | RILISID
...
Ketua pelaksana PKM FH Unila Prof Maroni. Foto: Istimewa

RILISID, Bandarlampung — Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) melakukan sosialisasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan kepada masyarakat Lampung Selatan (Lamsel).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) FH Unila itu digelar di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Lamsel, beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang dibuka ketua pelaksana Prof Maroni itu dihadiri 40 orang dari unsur perangkat Desa Merak Belantung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rilisid Lampung, Kamis (21/10/2021), Kepala Desa Merak Belantung Joni Arizon menyampaikan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pengabdian ini.

Selain penting untuk mencegah penularan Covid-19, menurut Joni, kegiatan pengabdian ini sangat bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat sehingga tidak melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan.

Secara sederhana dapat digambarkan bahwa kegiatan pengabdian ini paling tidak telah membawa pesan moral bagi peserta sosialisasi bahwa pelanggaran terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 tidak saja merupakan pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran moral yang membahayakan diri sendiri dan orang banyak.

Mereka yang selama ini tidak memahami UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan, jadi mengerti dan mematuhi hukum.

Hasil kegiatan ini mengungkap penyebab ketidakpatuhan warga terhadap penerapan protokol kesehatan 3M yang didasarkan pada poin-poin dalam Health Belief Model (HBM).

Pelanggaran yang dilakukan ternyata tidak sepenuhnya karena ketidakpatuhan. Masih banyak warga yang melakukan pelanggaran karena belum memahami secara pasti tentang Covid-19, bahaya penularannya, serta manfaat penerapan 3M.

Persepsi hambatan (perceived barriers) menjadi salah satu penyebabnya karena diantara para pelanggar ada yang mengalami hambatan dalam memperoleh dan memahami informasi lengkap tentang Covid-19, baik hambatan yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri (lingkungan).

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 tidaklah main-main, terbukti jika masyarakat tidak mengikuti aturan protokol kesehatan, maka pemerintah akan memberikan penegakan hukum secara tegas secara sanksi pidana.

Hal ini terkandung dalam Pasal 92, 93, 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah”.

Kemudian ancaman pidana bagi yang berkerumun dikenakan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular bahwa “Menghalangi Pelaksanaan Penanggulan Wabah, diancam pidana penjara 1 tahun”.

Seperti halnya juga dalam Pasal 212 KUHP yang dapat diancam dengan pidana penjara. Apabila masyarakat menolak atau melawan aparat dalam melaksanakan tugas pencegahan Covid-19, maka akan ditindak sesuai pidana umum yang ada pada Pasal 212, Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP.

Sulit mendisiplinkan masyarakat apabila tidak ada sanksi hukum yang adil dan menyeluruh. Penerapan sanksi tersebut merupakan jalan terakhir apabila protokol kesehatan masih tetap tidak dipatuhi oleh masyarakat. Efektivitas sebuah kebijakan tidak berhenti di secarik kertas, namun seberapa jauh seluruh stakeholder mampu memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Dosen FH Unila Sosialisasikan Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dan Bahaya Covid-19

...
[email protected]
Bandarlampung
21 Oktober 2021 - 15:10 WIB
Pendidikan | RILISID
...
Ketua pelaksana PKM FH Unila Prof Maroni. Foto: Istimewa

RILISID, Bandarlampung — Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) melakukan sosialisasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan kepada masyarakat Lampung Selatan (Lamsel).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) FH Unila itu digelar di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Lamsel, beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang dibuka ketua pelaksana Prof Maroni itu dihadiri 40 orang dari unsur perangkat Desa Merak Belantung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rilisid Lampung, Kamis (21/10/2021), Kepala Desa Merak Belantung Joni Arizon menyampaikan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pengabdian ini.

Selain penting untuk mencegah penularan Covid-19, menurut Joni, kegiatan pengabdian ini sangat bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat sehingga tidak melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan.

Secara sederhana dapat digambarkan bahwa kegiatan pengabdian ini paling tidak telah membawa pesan moral bagi peserta sosialisasi bahwa pelanggaran terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 tidak saja merupakan pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran moral yang membahayakan diri sendiri dan orang banyak.

Mereka yang selama ini tidak memahami UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan, jadi mengerti dan mematuhi hukum.

Hasil kegiatan ini mengungkap penyebab ketidakpatuhan warga terhadap penerapan protokol kesehatan 3M yang didasarkan pada poin-poin dalam Health Belief Model (HBM).

Pelanggaran yang dilakukan ternyata tidak sepenuhnya karena ketidakpatuhan. Masih banyak warga yang melakukan pelanggaran karena belum memahami secara pasti tentang Covid-19, bahaya penularannya, serta manfaat penerapan 3M.

Persepsi hambatan (perceived barriers) menjadi salah satu penyebabnya karena diantara para pelanggar ada yang mengalami hambatan dalam memperoleh dan memahami informasi lengkap tentang Covid-19, baik hambatan yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri (lingkungan).

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 tidaklah main-main, terbukti jika masyarakat tidak mengikuti aturan protokol kesehatan, maka pemerintah akan memberikan penegakan hukum secara tegas secara sanksi pidana.

Hal ini terkandung dalam Pasal 92, 93, 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah”.

Kemudian ancaman pidana bagi yang berkerumun dikenakan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular bahwa “Menghalangi Pelaksanaan Penanggulan Wabah, diancam pidana penjara 1 tahun”.

Seperti halnya juga dalam Pasal 212 KUHP yang dapat diancam dengan pidana penjara. Apabila masyarakat menolak atau melawan aparat dalam melaksanakan tugas pencegahan Covid-19, maka akan ditindak sesuai pidana umum yang ada pada Pasal 212, Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP.

Sulit mendisiplinkan masyarakat apabila tidak ada sanksi hukum yang adil dan menyeluruh. Penerapan sanksi tersebut merupakan jalan terakhir apabila protokol kesehatan masih tetap tidak dipatuhi oleh masyarakat. Efektivitas sebuah kebijakan tidak berhenti di secarik kertas, namun seberapa jauh seluruh stakeholder mampu memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya