Sama dengan Kesepakatan Produsen Tapioka, Arinal Tetapkan Harga Singkong Rp900/Kg
lampung@rilis.id
Rabu | 24/03/2021 18.54 WIB
Sama dengan Kesepakatan Produsen Tapioka, Arinal Tetapkan Harga Singkong Rp900/Kg
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. FOTO: BIRO ADPIM

RILIS.ID, Bandarlampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menetapkan harga minimal pembelian singkong milik petani sebesar Rp900 per kilogram (Kg) dengan rafaksi atau potongan timbangan maksimal 15 persen.

Kesepakatan itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri kalangan pengusaha di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Rabu (24/3/2021). Di antaranya PT Budi Starch & Sweetener Tbk. Group, PT Darma Agrindo, PT Florindo Makmur, dan CV Gajah Mada Internusa.

Penetapan harga tersebut serupa dengan yang disepakati Forum Komunikasi Produsen Tapioka Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) pada Kamis (18/3/2021). Baca: Forum Produsen Tapioka Sepakati Harga Singkong Rp900/Kg, Sekkab Lamteng: Belum Ditetapkan

"Tidak ada lagi yang di bawah harga itu (Rp900/kg). Kenapa Rp900/kg minimal? Besok lusa ada perubahan tentang ekonomi internasional yang membuat kebangkitan harganya lebih baik, maka minimal itu berubah menjadi yang sesuai," kata Arinal dalam keterangannya.

Arinal mengucapkan terima kasih kepada para pengusaha yang telah menyepakati harga pembelian ubi kayu dari petani. Rakor juga menyepakati pembinaan kepada petani terkait produksi dan kualitas, termasuk permodalan.

"Alhamdulillah kita banyak sekali kesepakatan, kita ingin ke depan bersama-sama dengan tugasnya masing-masing seperti pemerintah melakukan penyuluhan secara intensif, bagaimana meningkatkan produksinya, bagaimana meningkatkan kualitasnya, dan kalau membutuhkan permodalan kita juga akan bantu dalam bentuk KUR," tuturnya.

Kemudian, terdapat kesepakatan agar para pengusaha menggunakan alat timbang kadar pati digital agar adanya keterbukaan dalam penentuan kadar pati.

"Karena masih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain ketika umur singkong masih 5-6 bulan sudah dilakukan pencabutan dan dijual, ini bermasalah karena kadar aci nya masih rendah dan kadar air nya tinggi, sehingga ini tidak menguntungkan bagi petani dan pengusaha," ujar Arinal.

Untuk itu, menurut Arinal, harus ada kesepakatan untuk menggunakan alat yang sama dengan menggunakan alat kir atau timbangan digital untuk mengetahui kadar aci.

"Sehingga tidak ada alasan lagi petani menyalahkan pengusaha, sebaliknya pengusaha sudah sangat terbuka," tandasnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID