Sesalkan Pungutan Sekolah di Masa Pandemi, Jihan: Mengkebiri Hak Pendidikan Masyarakat
Segan Simanjuntak
Jumat | 12/03/2021 23.23 WIB
Sesalkan Pungutan Sekolah di Masa Pandemi, Jihan: Mengkebiri Hak Pendidikan Masyarakat
Anggota DPD RI Dapil Lampung Jihan Nurlela. FOTO: IST

RILIS.ID, Bandarlampung – Anggota DPD RI Dapil Lampung dr. Jihan Nurlela menyayangkan dugaan pungutan uang sekolah di luar ketentuan selama masa pandemi untuk tingkat SMA dan SMK.

Apalagi di masa pandemi ini, menurut Jihan, masyarakat tengah mengalami dampak ekonomi yang sulit. Jika ditambah pungutan liar, maka sama saja mengkebiri hak pendidikan masyarakat.

“Pungutan uang sekolah untuk tingkat SMA/SMK, mencederai hak pendidikan masyarakat yang merupakan hak setiap warga negara, yang diatur dalam pasal 31 UUD 1945. Pungutan dengan dalih sumbangan, juga tentu tidak selaras dengan visi Lampung Berjaya. Apalagi ini dilakukan di masa pandemi,” katanya, Jumat (12/3/2021).

Menurut Senator cantik yang membidangi Komite III, salah satunya di bidang pendidikan ini, sangat disayangkan masih ada keluhan masyarakat terkait pungutan berkedok sumbangan di sekolah setingkat SMA/SMK.

“Masa pandemi Covid 19 ini, pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan dengan berbagai program bantuan, misalnya kuota untuk belajar, sangat disayangkan jika di Lampung justru ada pungutan uang sekolah,” ujarnya.

Pungutan dan sumbangan, tambah Jihan, jelas berbeda. Meski sudah disepakati oleh komite sekolah.

“Apapun itu namanya, sumbangan yang disepakati oleh komite sekolah, namun diwajibkan itu bukan sumbangan. Sumbangan itu sesuatu yang tidak mengikat, bersifat sukarela dan tidak memaksa, jadi kalau ada sumbangan tapi wajib, ini patut dicurigai sebagai pungutan liar,” pungkasnya.

Dinas Pendidikan Lampung sendiri sudah mengeluarkan surat edaran nomor 420/1062/V.01/DP.2/2020. Dalam surat edaran yang ditujukan kepada sekolah-sekolah ini diminta untuk tidak ada pungutan sekolah. 

Dalam surat ini disebutkan, dalam rangka meningkatkan aksesabilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik di sekolah, serta pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, diminta kepada kepala sekolah SMA/SMK/SLB negeri dan swasta se-Provinsi Lampung penerima dana BOS reguler dan BOSDA, untuk tidak melakukan penarikan SPP atau sumbangan lainnya terhadap wali murid peserta didik.

Namun, belakangan terjadi pungutan di sekolah SMA/SMK di Lampung. Di antaranya di SMAN 3, SMAN 15, dan SMKN 3 Bandarlampung.

Bahkan sejumlah wali murid telah mengadukan pungutan tersebut kepada Ombudsman Perwakilan Lampung. Ombudsman pun tengah menyelidiki hal itu.

"Ini ada yang sedang ditangani laporannya di Ombudsman," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID