Soal Polemik KPU dan Ike Edwin-Zam Zanariah; Akademisi: Bawaslu, Aktif Dong!
Wirahadikusumah
Rabu | 26/08/2020 15.12 WIB
Soal Polemik KPU dan Ike Edwin-Zam Zanariah; Akademisi: Bawaslu, Aktif Dong!
Pengamat Politik Lampung Budi Kurniawan/FOTO RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Polemik yang terjadi antara KPU Bandarlampung dan tim bakal pasangan calon (bapaslon) Ike Edwin-Zam Zanariah menyita perhatian berbagai pihak.

Di antaranya pengamat politik Budi Kurniawan. Dosen Fisip Universitas Lampung ini meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandarlampung aktif dalam menyikapi polemik tersebut.

”Kesan yang dirasakan kan, Bawaslu seperti tak aktif. Seharusnya jangan menunggu laporan saja dong. Sebaiknya, tanpa ada laporan juga, turun saja. Kalau menunggu laporan dulu, kok seperti kerjanya birokrat saja,” ujarnya kepada Rilislampung.id, melalui sambungan telepon, Selasa (25/8/2020).

Padahal, terus dia, komisioner Bawaslu banyak yang sebelumnya merupakan mantan aktivis, sehingga seharusnya memiliki sense of social yang tinggi.

”Mungkin memang, secara aturannya menunggu laporan, tapi kan akan lebih baik lagi, jika tidak menunggu. Jangan sampai diibaratkan seperti kucing yang melihat tikus lalu lalang di depannya, tapi nggak ngapa-ngapain, karena menunggu laporan dari kucing lain,” ingatnya.

Intinya, kata dia, Bawaslu harus aktif dalam peristiwa ini. Sehingga kesannya, bukan hanya menggelar kegiatan yang berupa sosialisasi atau pelatihan saja. Tetapi penanganan sengketa pilkada juga dilakukan.

”Bawaslu ini kan sudah hierarki juga. Jadi, Bawaslu Provinsi juga mendorong dong Bawaslu Bandarlampung untuk bergerak,” pintanya.

Minimal, terus dia, Bawaslu berbicara ke publik, atau langsung ke bapaslon, untuk menyarankan melapor ke lembaga tersebut.

”Kan bisa bicara ke media, kami menyarankan untuk melapor ke Bawaslu, silakan kita mengujinya di Bawaslu,” harapnya.

Perihal informasi di media yang mengabarkan Caden Ike Edwin-Zam Zanariah akan menempuh juga jalur pidana dalam sengketa tersebut, Budkur-sapaan akrab Budi Kurniawan- menilai hal tersebut adalah hak caden.

”Nggak apa-apa. Itu haknya Caden. Asal jangan sampai motivasinya malah ingin mengkriminalisasi KPU. Sebab, kalau seperti itu malah akan merusak demokrasi juga,” ingatnya.

Karenanya, dalam hal ini, ia menyarankan proses penyelesaiannya ke Bawaslu. Atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

”Sebab, saya menilai ini masih dalam ranah sengketa pilkada. Tapi kalau mau ke pidana murni, ya itu haknya caden. Jika memang ada bukti kuat, silakan saja. Dengan catatan, motivasi yang kata saya tadi,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Budkur juga kembali menyanyangkan sikap KPU Bandarlampung yang dinilainya belum transparan dalam hal kinerja. Terutama soal verifikasi faktual dukungan masyarakat terhadap caden.

Padahal, kata dia, jika sejak awal terbuka dengan menjelaskan bagaimana prosedur penetapan dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau memenuhi syarat (MS), kemungkinan tidak akan timbul kericuhan seperti yang terjadi dalam pleno kota.

”Kalau nggak terbuka seperti ini kan wajar jadinya banyak yang menduga-menduga. Sehingga akhirnya tidak tahu mana yang benar. Apakah KPU? Atau Caden? Itu karena tidak terbuka dari awal, sehingga tidak ada informasi yang utuh, karena tidak ada keterbukaan,” jelasnya.

Sebenarnya, terus dia, masalah ini, bisa diselesaikan dengan mekanisme terbuka, sehingga kinerja KPU profesional.

”Dengan sistem terbuka saja banyak terjadi anarkis, apalagi tertutup. Jadi, wajar jika kericuhan terjadi kemarin,” nilainya.

Harusnya, kata dia, KPU membuka peluang bagi siapapun, termasuk media, untuk mengetahui mekanisme tersebut sehingga bisa tersampaikan informasi yang objektif kepada publik.

”Jangan terlalu kaku dong dalam memaknai regulasi. Sebab, inti dari regulasi itu sebenarnya semua hal boleh dilakukan, kecuali ada larangannya. Misal seperti kasus Caden Firmansyah-Bustomi yang kala itu meminta daftar nama masyarakat yang dinyatakan TMS oleh KPU, kan tidak diberikan oleh KPU dengan alasan tidak diatur dalam regulasi,” paparnya lagi.

Karenanya, dalam hal ini, ia menilai dari kapabilitas komisioner KPU, yang seharusnya bisa lebih terbuka. Termasuk ia menilai partisifatif dari masyarakat yang kurang.

”Pastinya, jika manajemen nggak transparan, menjadi wajar ketika ada yang berspekulasi. Sebab, selama tidak terbuka, orang hanya bisa berspekulasi,” pungkasnya.(*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID