Soal Temuan BPK, Pengamat Sesalkan Bungkamnya Kadiskes

Sabtu | 06/07/2019 18.49 WIB
Soal Temuan BPK, Pengamat Sesalkan Bungkamnya Kadiskes
Paripurna laporan hasil panitia khusus terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Lampung atas LKPD Pemprov Lampung Tahun Anggaran 2019, Selasa (25/6/2019). FOTO: RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, Bandarlampung – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Lampung terdapat 12 temuan bermasalah dalam Anggaran tahun 2018. Ssalah satunya di Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Lampung yakni terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung radiologi di Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) Kotabaru, Kabupaten Lampung Selatan.

Hal ini disampaikan dalam paripurna Laporan hasil panitia khusus pembahasan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas keuangan Pemprov Lampung tahun 2019 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Lampung, Selasa (25/6/2019) beberapa lalu.

Data yang dihimpun rilislampung.id melalui LPSE Pembangunan gedung radiologi senilai Rp4.899.065.479,54 yang dikerjakan

PT. Alvin Akbar Konstruksindo yang beralamatkan Jl. Mawar Indah RT.002 RW.02 Labuhandalam, Tanjungsenang, Kota Bandarlampung tahun 2018 bermasalah atas temuan BPK RI.

Menanggapinya, Kadiskes Provinsi Lampung, Reihana terkesan menghindari pertanyaan wartawan saat ingin meminta keterangan terkait temuan tersebut. 

"Maaf, ibu (Kadiskes) lagi enggak bisa diwawancarai," ujar staf perempuan yang mendampingi Rheihana saat ditemui wartawan rilislampung.id di lingkungan Pemprov Lampung belum lama ini.

Menanggapi hal tersebut, Budiono selaku pengamat hukum dan pemerintahan Unila menyanyangkan sikap Kadiskes yang terkesan bungkam.

Seharusnya menurut Budiono, Kadiskes justru mesti terbuka dan transparan menerangkan atau menanggapi temuan BPK RI atas kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung radiologi di RSBNH Kotabaru itu. 

"Karena kalau menghindar bisa menimbulkan kecurigaan publik .Harusnya bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi kekuarangan volume tersebut," ujarnya kepada rilislampung.id, Sabtu (6/7/2019).

Menurutnya, temuan itu harus ditindak lanjuti oleh DPRD Lampung, karena laporan tersebut disampaikan didepan paripurna. Apabila ada atau menimbulkan kerugian negara maka DPRD Lampung harus menyampaikan ini ke aparatur penegak hukum.

"Kekurangan volume berarti ada yang dikurangi dengan kesengaajaan," kata dia.

Masih kata dia, kalau temuan tersebut dalam unsur kesengajaan maka ini sudah masuk tindak pidana korupsi, karena telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara.

"Perbuataan mengurangi volume ini sudah termasuk penyalahgunaan kewenangan," tutur dia.(*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID