Ssst...Kejati Pelajari Temuan BPK di Diskes Lampung

Senin | 08/07/2019 10.48 WIB
Ssst...Kejati Pelajari Temuan BPK di Diskes Lampung
Asisten PIdana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Andi Suharlis/FOTO: kejati-lampung.kejaksaan.go.id

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Adanya temuan bermasalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Anggaran tahun 2018 direspons Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Salah satu yang sedang dipelajari adalah temuan di Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Lampung. Yakni, berupa kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung radiologi di Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) Kotabaru, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam LHP BPK RI, temuan di Diskes itu memang menjadi satu dari 12 temuan yang dilaporkan dalam rapat paripurna laporan hasil panitia khusus pembahasan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI atas keuangan Pemprov Lampung yang dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Lampung, Selasa (25/6/2019).

Kepada Rilislampung.id, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Andi Suharlis membenarkan jika pihaknya tengah mempelajari temuan-temuan tersebut, khususnya di Diskes.

”Ya, kami sedang coba tindak lanjuti dengan mempelajarinya,” ujarnya, Senin (8/7/2019).

Andi menyatakan, setelah dipelajari, pihaknya akan menentukan langkah selanjutnya. Langkah yang ditempuh di antaranya berupa penyelidikan untuk memastikan apakah terjadi tindak pidana korupsi dalam temuan BPK RI di Diskes tersebut.

”Setelah kami mendapat datanya, kami akan aktif menyelidiki,” tegasnya.

Sayang, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Lampung Reihana belum berhasil dikonfirmasi mengenai temuan BPK RI tersebut. Pesan whatsapp yang dikirimkan ke handphone-nya pada Senin (8/7/2019) tidak dibalas.

Sebelumnya, Reihana juga terkesan menghindari pertanyaan wartawan saat ingin meminta keterangan terkait temuan tersebut.

”Maaf, ibu (Kadiskes) lagi enggak bisa diwawancarai,” ujar staf perempuan yang mendampingi Reihana saat ditemui wartawan rilislampung.id di lingkungan Pemprov Lampung belum lama ini.

Diketahui, dari data yang dihimpun rilislampung.id melalui LPSE, pembangunan gedung radiologi di RSBNH itu senilai Rp4.899.065.479,54. Dikerjakan oleh PT Alvin Akbar Konstruksindo yang beralamatkan di Jl. Mawar Indah, RT.002 RW.02, Labuhandalam, Tanjungsenang, Bandarlampung tahun 2018.

Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum asal Universitas Lampung menyanyangkan sikap Kadiskes yang terkesan bungkam.

Menurut Budiono, seharusnya Kadiskes terbuka dan transparan menerangkan atau menanggapi temuan BPK RI atas kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung radiologi di RSBNH Kotabaru itu. 

”Karena kalau menghindar bisa menimbulkan kecurigaan publik. Harusnya bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi kekuarangan volume tersebut?” sesalnya kepada rilislampung.id, Sabtu (6/7/2019).

Menurutnya, temuan itu harus ditindak lanjuti DPRD Lampung, karena laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna. Apabila ternyata menimbulkan kerugian negara, maka DPRD Lampung harus merekomendasikan kepada penegak hukum untuk dilakukan langkah selanjutnya.

”Kekurangan volume berarti ada yang dikurangi dengan kesengaajaan,” nilainya.

Jika temuan tersebut dalam unsur kesengajaan, terus dia, maka masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, karena telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara.

”Perbuataan mengurangi volume ini sudah termasuk penyalahgunaan kewenangan,” nilainya lagi.(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID