Tiga Bupati Dijerat KPK, Pengamat: Biaya Pilkada Besar - RILIS.ID
Tiga Bupati Dijerat KPK, Pengamat: Biaya Pilkada Besar

Minggu | 29/07/2018 18.05 WIB
Tiga Bupati Dijerat KPK, Pengamat: Biaya Pilkada Besar
Bupati Lamsel yang juga Ketua DPW PAN Lampung Zainudin Hasan. FOTO: RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, Bandarlampung – Tertangkapnya Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan menambah daftar kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Total sudah tiga bupati di Lampung yang terjerat kasus suap.

Bupati Lampung Tengah nonaktif, Mustafa divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/7/2018) malam. Dia terbukti menyuap DPRD atas persetujuan dan pernyataan rencana pinjaman daerah Lamteng ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Jauh sebelumnya, mantan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan juga berurusan dengan KPK terkait gratifikasi senilai Rp943 juta. Dana itu juga berkaitan dengan pembahasan APBD tahun 2016.

Akademisi Universitas  Lampung (Unila) Eddy Rifai mengatakan, banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan KPK akibat tingginya biaya pencalonan kepala daerah.

Hal ini membuat kepala daerah mau tak mau harus menempuh segala cara untuk mengembalikan modal pencalonannya dan kepentingan kelompok atau partainya.

“Kesempatan terbuka melakukan korupsi. Apalagi ini yang Lampung Selatan ini (Zainudin Hasan) dia menerima suap, artinya bisa juga karena sistem pilkada yang cukup tinggi membuat kepala daerah memakai langkah seperti itu," jelas Eddy, Minggu (29/7/2018).

Menurut dia, biaya besar itu dimulai dari proses bakal calon hingga calon kepala daerah. Begitu mereka terpilih, maka akan berusaha mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan selama kontestasi.

“Saya kira ini murni hukum. Bagi KPK, sebagaimana tercantum dalam KUHAP, dua alat bukti sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi tersangka, artinya murni karena adanya perbuatan melawan hukum,” kata tenaga pengajar Fakultas Hukum Unila ini.

KPK resmi menetapkan Zainudin Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap empat proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan.

Selain Zainudin, KPK juga menetapkan Gilang Ramadhan (pengusaha), Agus Bhakti Nugroho (Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung), dan Anjar Asmara (Kepala Dinas PUPR) sebagai tersangka.

”KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus berulang hingga hari ini KPK telah menangani total 98 kepala daerah,” ujar Jubir KPK Febri Diansyah kepada rilislampung.id. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID