Akhir Sengketa Pilkada Bandarlampung
lampung@rilis.id
Selasa | 12/01/2021 20.15 WIB
Akhir Sengketa Pilkada Bandarlampung
Oleh: DR Budiyono (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) merupakan pesta demokrasi dalam rangka menemukan pemimpin di daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah.

Pelaksanaan Pilkada diatur secara nasional dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU Pilkada.

Pilkada meskipun tidak masuk dalam rezim Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD tahun 1945, tetapi prinsip-prinsip yang diterapkan merupakan conditio sine quo non dengan tercapainya Pemilu yang bermartabat melalui asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

Untuk menjamin penyelengaraan Pilkada sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu, UU Pilkada mengatur bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam perhelatan rakyat lima tahunan. Kualifikasi sanksi tersebut dapat berupa pidana (pilkada), ataupun administrasi.

Salah satu bentuk sanksi berat dalam pelanggaran administrasi penyelenggaraan Pilkada adalah pembatalan sebagai calon oleh KPU terhadap calon yang melakukan pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan terlebih dahulu melalui pemeriksaan, dan diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi serta setelah mendapatkan putusan Mahkamah Agung terhadap upaya hukum yang dilakukan calon dalam pembelaan hak hukumnya dari pembatalan yang diputuskan KPU.

Pelanggaran secara TSM

UU Pilkada mengatur sanksi pembatalan calon dalam Pasal 73 ayat (1) (2) sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 73 ayat (1) lebih mengedepankan pada hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian uang dan/atau materi lainnya yang dapat dilakukan calon dan/atau tim kampanye yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran yang berakibat diskualifikasi calon.

Menggunakan penafsiran sistematis, pemaknaan bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan memenuhi unsur Pasal 73 ayat (2) ditentukan secara ketat oleh pembuat undang-undang itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada yang menyebutkan bahwa ”Pelanggaran administrasi pemilihan merupakan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM).”

Secara original intent, pemaknaan pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM itu ditegaskan kembali dalam Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada sebagai berikut:

Badan Pengawas Pemilu yang oleh UU Pilkada diberikan kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 135A mengatur lebih lanjut prosedur pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam memeriksa laporan pelanggaran pasal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Waki Wali Kota yang terjadi secara TSM.

Di Provinsi Lampung pada 9 Desember 2020 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 7 kabupaten/kota. 2 Dari 7 kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak tersebut membawa proses hasil pemilihan tersebut ke sidang Bawaslu  Lampung yaitu Kota Bandarlampung dan Kabupaten Lampung Tengah   dengan laporan adanya dugaaan pelanggaran administrasi (TSM) yakni pasangan Eva-Deddy yang dilaporkan oleh pasangan Yusuf –Tulus (Kota Bandarlampung) dan pasangan Musa-Ardito yang dilaporkan oleh pasangan Nesy-Imam Suhadi (Lampung Tengah).

Bawaslu Provinsi Lampung telah mengeluarkan putusan terhadap dugaan pelanggaran administrasi (TSM) terhadap pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah (Pilkada) 2 Kabupaten/Kota yakni Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 untuk Kabupaten Lampung Tengah dan Putusan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 untuk Kota Bandarlampung.

Putusan Bawaslu Provinsi Lampung  Untuk Pilkada Lampung Tengah memutuskan menyatakan terlapor  (Musa–Ardito) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara TSM (pelanggaran administrasi); sementara untuk Pilkada Kota Bandarlampung Bawaslu Provinsi Lampung  memutuskan:

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara TSM berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih;

2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung No urut 03; dan

3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandarlampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandarlampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan.

Dari kedua Putusan Bawaslu Provinsi Lampung terhadap hasil Pilkada 2 (dua) kabupaten/kota di Provinsi Lampung, ada putusan yang menyatakan tidak terbukti terjadinya pelanggaran administrasi (TSM) untuk Lampung Tengah dan menyatakan terbukti terjadinya pelanggaran administrasi (TSM) untuk Pilkada Kota Bandarlampung.

Yang menarik  perhatian masyarakat Provinsi lampung dari kedua putusan tersebut adalah putusan Bawaslu untuk Pilkada Kota Bandarlampung di mana selain menyatakan terbukti adanya pelanggaran adminstrasi (TSM), yang dilakukan pasangan calon Eva–Deddy, Bawaslu membatalkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung  (Eva-Deddy); dan  memerintahkan kepada KPU Kota Bandarlampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandarlampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan.

Atas putusan Bawaslu Lampung untuk Pilkada Kota Bandarlampung tidak ada pilihan lain selain wajib menindaklanjuti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung mengeluarkan Keputusan Nomor: 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung tahun 2020 (Pasangan Eva-Deddy) atas dasar Putusan Bawaslu Provinsi Lampung.

Hal ini sesuai dengan UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

Pasal 135A ayat (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu provinsi.

Pasal 135A ayat (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.

Atas keluarnya keputusan KPU Kota Bandarlampung Keputusan Nomor: 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung tahun 2020 (Pasangan Eva-Deddy), maka Pasangan yang dibatallkan atau didiskualifikasi (Pasangan 03 atas nama Eva-Deddy)  dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan Pasal 135  A ayat (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan  sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke MA dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

Selanjutnya pada Pasal 135 Ayat 7  Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA.

Dalam persidangan di MA, MA akan mengeluarkan putusan menguatkan atau membatalkan Keputusan KPU Kota Bandarlampung yang dikeluarkan atas dasar perintah putusan Bawaslu Provinsi Lampung. Putusan MA yang menguatkan atau membatalkan mempunyai akibat atau konsekuensi hukum yang harus ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bandarlampung.

Putusan MA Membatalkan Keputusan KPU

MA dalam waktu paling lama 14 (hari) kerja akan mengeluarkan putusan tentang Pilkada Kota Bandarlampung, apabila putusan MA tersebut membatalkan keputusan KPU Kota Bandarlampung Keputusan Nomor: 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung tahun 2020, maka sesuai dengan Pasal 135 A ayat (8) dalam hal putusan MA membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon. Pasal 135 A ayat (9) Putusan MA bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan ketentuan tertulis di atas, maka KPU Bandarlampung wajib menetapkan atau mengembalikan hak pasangan calon yang dibatalkan (pasangan Eva-Deddy) sebagai pasangan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Bandarlampung tahun 2020 dan putusan MA tersebut bersifat final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh dua pasang calon yang bersengketa.

Putusan MA Menguatkan Keputusan KPU

Yang menarik adalah apabila Putusan MA menguatkan putusan KPU Kota Bandarlampung Nomor: 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung tahun 2020.

Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ada ketentuan yang menegaskan apabila Putusan MA menguatkan putusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih maupun ketentuan yang menetapkan dilaksankan Pemilihan Suara Ulang (PSU) mengigatkan Putusan MA hanya membatalkan atau menguatkan keputusan KPU Provinsi/kabupaten/Kota.

Artinya keputusan untuk penyelenggaran Pilkada selanjutnya diserahkan Kepada KPU Bandarlampung apakah menetapkan pasangan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih atau melakukan pemungutan suara ulang.

Berdasarkan hal tersebut maka ada kekosogan hukum apabila MA menguatkan putusan KPU Kota Bandarlampung. Di mana akibat hukum dari putusan MA tersebut apabila ingin dilaksanakan, apakah menetapkan pasangan calon dengan suara terbanyak kedua ditetapkan sabagai calon terpilih atau PSU  di Kota Bandarlampung dengan dua pasang calon tersisa.

Ini mengingat putusan Bawaslu Provinsi Lampung yang membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon karena terbukti melakukan pelanggaran administrasi (TSM) baru pertama kali terjadi selama penyelenggaran pilkada atau selama Bawaslu menangani pelanggaran administrasi pilkada di Indonesia.

Apabila KPU Kota Bandarlampung memutuskan atau menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali kota Bandarlampung ini akan menjadi persoalan.

Pertama, Pilkada Kota Bandarlampung diikuti oleh tiga pasang calon, apabila salah satu pasangan calon dibatalkan maka masih tersisa dua pasangan calon sehingga pelanggaran administrasi (TSM) yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon merugikan dua pasangan calon lainnya. Kecuali hanya dua paslon yang ikut pilkada, maka otomatis satu paslon tersebut ditetapkan sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Ini akan menimbulkan gugatan kembali oleh pasangan calon lain yang merasa dirugikan walaupun pasangan calon tersebut tidak melakukan gugatan ke Bawaslu.

kedua, gugatan pelanggaran administrasi ini adalah gugatan terhadap electoral process, bukan hasil penghitungan suara. Artinya proses pelaksanaan Pilkada-nya yang jadi persoalan.

Selanjutnya apabila KPU Bandarlampung melakukan PSU, apa yang menjadi dasar atau syarat pemungutan suara ulang tersebut karena UU  telah mensyaratkan PSU berdasarkan Pasal 112 UU No 1 tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU.

Berikut bunyi Pasal 112:

  1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan,
  2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagaiPemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Atas kekosongan hukum tersebut dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru dalam sengketa Pilkada Bandarlampung, MA sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia dan berwenang menemukan hukum, maka MA membuat putusan yang apabila menguatkan putusan KPU Kota Bandarlampung, sebaiknya tidak hanya menguatkan. Tetapi juga menetapkan calon terpilih atau melakukan PSU Kota Bandarlampung meskipun hal ini menyebabkan Putusan MA ”dianggap” melebihi batas kewenangan yang dimilikinya sehingga terjadilah ultra vires dan ultra petita.(*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID