Aroma Politisasi Bansos Covid-19 - RILIS.ID
Aroma Politisasi Bansos Covid-19
lampung@rilis.id
Rabu | 06/05/2020 06.01 WIB
Aroma Politisasi Bansos Covid-19
Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., Koordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandarlampung 

POLITISASI bantuan sosial Covid-19 di saat penundaan Pilkada Serentak Jilid IV sebaiknya memang tidak dilakukan oleh semua bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, baik petahana maupun bukan.

Jika memang ingin membantu, tentu saja hal tersebut sangat baik dan tidak salah, namun tetap perlu memperhatikan etika politik. Misal, penyalurannya menggunakan institusi/lembaga donasi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menerima dan mendistribusikan bantuan sosial tersebut.

Sekalipun demikian, memang untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, Dinas Sosial kabupaten/kota-lah yang menjadi leading sector penanggung jawab pendistribusian bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19.

Hal inilah yang kemudian menimbulkan kegaduhan politik lokal setempat, karena diduga ditunggangi oleh kepentingan politik petahana. Fenomenanya pun bahkan sudah menasional.

Bawaslu RI sudah merespons hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran, termasuk terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan Covid-19.

Untuk menghindari politisasi, bantuan seyogyanya tidak ada ”embel-embel” bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, baik petahana maupun bukan.

Jika bantuan dari pemerintah daerah, cukup diberikan logo/lambang pemerintah daerah tanpa disertai foto dan/atau nama kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Begitupun jika bantuan berasal dari bakal calon yang bukan petahana. Tidak perlu diberikan nama, gambar diri/foto, atau bahkan visi dan misi sebagai ”casing. Karena sedikit-banyak akan terdapat muatan pencitraan maupun sosialisasi dalam rangka menghadapi kontestasi elektoral.

Lalu, bagaimana dengan sanksinya? Dalam ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pasal 71 ayat (1) disebutkan, ”Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon”.

Selanjutnya pada ayat (3) juga disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih. Terkait sanksi, dalam hal ini tercantum dalam ayat (5) yaitu petahana, dikenai sanksi pembatalan pencalonannya. Namun, apabila bukan petahana, sanksinya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 188 pun menyebutkan bahwa, “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 76 ayat (1) huruf (a) juga menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan huruf (d), menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut Bawaslu Kota Bandarlampung sudah berupaya memberikan imbauan pencegahan baik lisan maupun tulisan. Isinya norma terkait etika politik maupun aturan perundang-undangan, sekaligus meminta keterangan dari Pemerintah Kota Bandarlampung untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan transparan dan benar-benar tepat sasaran.

Bawaslu Kota Bandarlampung pada 3 Mei 2020 juga telah meminta keterangan dari Pemkot Bandarlampung terkait mekanisme pendistribusian bantuan sosial Covid-19 di Kota Bandarlampung.

Mulai tahap perencanaan hingga pelaporan, siapa yang terlibat dalam pendistribusian, sumber dana, siapa penerima, dan lain sebagainya untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Diterima rakyat sebagai kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan akibat adanya Pandemi Covid-19. Bukan kebijakan yang dipolitisasi dan diperuntukan untuk satu kelompok kepentingan saja.

Hal ini dapat dijadikan contoh untuk Bawaslu kabupaten/kota lainnya yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Jilid IV, khususnya di Provinsi Lampung untuk meminta keterangan pemerintah kabupaten/kota-nya masing-masing, memastikan keberadaan bansos, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19.

Sebagaimana diketahui, tahapan Pilkada saat ini sedang ditunda dan belum ada kepastian hukum kapan akan dilanjutkan kembali.

Dalam situasi seperti ini tentu belum terdapat pasangan calon, apalagi memasuki masa kampanye. Oleh karenanya, Bawaslu pun tidak serta merta dapat melakukan penindakan karena terjadi kekosongan hukum.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) misalnya, terdapat setidaknya 4 (empat) unsur. Pertama, subyeknya yaitu Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Kedua, adanya program atau kegiatan pemerintahan, dan ketiga, dilakukan 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon. Tiga unsur tersebut terpenuhi namun karena belum ada pasangan calon, maka belumlah lengkap.

Kendati demikian, untuk memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kota Bandarlampung sebagai institusi pengawasan elektoral juga mengharapkan dukungan dan komitmen dari institusi pengawasan lainnya di daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, eksekutif tidak bekerja sendiri. Ada DPRD Kota Bandarlampung sebagai mitra strategis Pemkot Bandarlampung yang juga mempunyai fungsi pengawasan atas kerja-kerja pemerintah daerah. Ada Inspektorat, sebagai pengawas internalnya.

DPRD Kota Bandarlampung melalui hak interpelasinya dapat meminta keterangan kepada pemerintah kota terkait apa-apa saja yang dilakukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan dampaknya.

Tidak cukup sampai di situ, mengingat hal ini sudah terjadi di lebih dari satu kabupaten/kota, dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah perlu mengambil kebijakan strategis terkait hal tersebut.

Mengapa diperlukan peran serta institusi pengawasan non-elektoral? Karena Bawaslu, sebagai institusi pengawasan elektoral dibatasi aturan mengenai Pilkada, baru dapat melakukan penindakan apabila sudah adanya pasangan calon yang ditetapkan. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID