Asa untuk Bank Lampung - RILIS.ID
Asa untuk Bank Lampung
lampung@rilis.id
Senin | 06/07/2020 06.00 WIB
Asa untuk Bank Lampung
Nick Kurniawan Rozali, SAB, MM, Alumni HMI Komsospol Unila

DATA Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan satu sebesar 1,7 persen, terendah ke-8 di Sumatera dan di bawah rata-rata pertumbuhan Sumatera dan nasional.

Mengacu pada Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Bank Indonesia (KEKR-BI) Provinsi Lampung pada Analisis PDRB dari sisi Lapangan Usaha (LU) perlambatan ekonomi Lampung pada triwulan I 2020 disebabkan penurunan kinerja di hampir semua LU.

Perlambatan ekonomi pada periode laporan terutama disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada LU pertanian, kehutanan, dan perikanan (-2,84% yoy) lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (4,07% yoy) yang merupakan LU utama perekonomian Lampung (29,65% PDRB).

Masih pada laporan tersebut diterangkan lebih rendahnya kinerja pertumbuhan LU pertanian ini tercermin dari penurunan indeks NTP (Nilai Tukar Petani) pada periode laporan sebesar 96,72, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 100,53.

Beberapa faktor yang menarik ke bawah pertumbuhan LU pertanian, perkebunan, dan perikanan antara lain mundurnya musim panen dikarenakan periode tanam pada tahun sebelumnya yang tertunda akibat EL Nino yang terjadi pada triwulan III 2019. Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan penyaluran kredit pertanian pada triwulan I 2020 masih terkontraksi sebesar -0,80% (yoy), meskipun lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya (7,88% yoy).

Bukan kompetensi penulis untuk memberikan solusi tentang permasalahan di sektor pertanian, namun beruntung bagi masyarakat Lampung yang memiliki Gubernur dengan kompetensi di bidang tersebut ditunjang  dengan program unggulan Kartu Petani Berjaya (KPB) diharapkan akan mampu mengimplementasikan solusi atas permasalahan yang ada.

Namun yang memantik semangat penulis adalah peranan sebuah bank daerah yang diharapkan mampu berkontribusi secara maksimal terutama sokongannya sebagai pompa jantung perekonomian daerah Lampung.

Tidak ada yang salah dari kinerja, karena menurut laporan keuangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung tahun 2019 menerangkan sebuah prestasi, baik dari pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta peningkatan laba sebagai sumber pendapatan daerah.

Prestasi tersebut juga sangat membanggakan, karena di tengah banyaknya tantangan yang mesti dihadapi oleh Bank Buku I secara nasional, Bank Lampung mencatatkan performa yang sangat gemilang.

Penulis akan membahas, peranan ideal dan harapan akan keberpihakan bank daerah tersebut kepada lapisan masyarakat Lampung seluas-luasnya.

Fokus Pembiayaan di Agribisnis
Yang menarik dikaji oleh penulis adalah peranan dan pengorbanan dari Bank Lampung yang mungkin masih menjadi penonton tentang kesulitan yang dialami oleh para petani kita.

Penyaluran kredit pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan (PPP) oleh seluruh bank yang ada di Lampung pada laporan KEKR-BI mengenai pembiayaan kepada sektor ini mengalami penurunan pada triwulan terakhir. Triwulan I 2020 terkontraksi sebesar -0,80% (yoy), dengan periode sebelumnya (-7,88% yoy).

Apakah bagi perspektif bankir BPD sektor PPP yang berkontribusi sebesar 29,65% PDRB  adalah sektor usaha yang beresiko tinggi dan cukup suram dengan acuan NTP yang <100 otomatis akan dipertanyakan akankah para petani yang diberikan pembiayaan mampu memenuhi kewajiban pinjamannya?

Berdasarkan Annual Report Bank Lampung 2019, rincian laporan keuangan menyebutkan,  kredit yang telah disalurkan berdasarkan  jenis usaha Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan berkisar Rp61.918.529.603 (61M) secara rasio komposisi kredit pada sektor PPP hanya sebesar 0,01% dari total kredit yang disalurkan oleh BPD Lampung sebesar Rp5.136.173.880.618 (5,1T).

Dari Dana Pihak Ketiga yang dihimpun baik dari masyarakat umun maupun suntikan modal dari Pemda masih belum bisa mengenai sasaran untuk kesejahteraan petani dari skema pembiayaan modal.

Butuh sebuah program yang sinergis dari kebijakan pemerintah, terutama bantuan permodalan dari Bank Daerah dapat berkontribusi sejalan dengan implementasi KPB ataupun inovasi baru untuk meningkatkan produktivitas petani maupun mencanangkan pembaruan teknik pertanian yang mampu menekan biaya produksi, karena bukan hal mudah untuk mengedukasi petani kita agar mau mengikuti program inovasi tersebut dengan konotasi “program coba-coba” yang apabila tidak cocok dan berhasil akan membuat para petani kita gigit jari karena merugi.

Untuk itu, salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda),  diharapkan Pemda mampu memberikan jaminan kepada kreditur (dalam hal ini BPD Lampung) bahwa kesinambungan bisnis petani dapat berjalan mulus, dan dengan intervensinya, pemerintah bersedia menanggung segala kerugian yang timbul apabila kegagalan diderita oleh petani kita akibat dari implementasi program inovasi dari pemerintah maupun seperti kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana. Program tersebut lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai produk ’asuransi petani’.

Sebagai pemilik saham mayoritas BPD Lampung, semoga pemerintah mampu melihat potensi BPD Lampung sebagai kunci sukses program kemakmuran rakyat terutama di sektor pertanian dengan kesinambungan program dari pemerintah akan menurunkan resiko bisnis petani, yang turunannya juga akan menurunkan resiko bisnis bank yang memberikan pembiayaan kepada sektor PPP. Dengan menurunnya resiko bisnis bank, harapan akan ekspansifnya pembiayaan kepada sektor PPP akan dapat tumbuh signifikan.

Harapan begitu besar dari penulis, bahwa janji pemimpin yang akan mengantarkan Lampung Berjaya dapat terwujud meskipun masyarakat mungkin sudah biasa dengan sebuah janji manis politisi yang tersisa hanyalah janji. 

Mengutip statement dari Winston Churchill, Mantan Perdana Mentri (PM) Inggris; ”Politisi harus mempunyai kemampuan untuk memberikan janji apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan, dan harus mampu menjelaskan kembali kenapa janji-janji itu tidak terjadi”.

Semoga yang disampaikan oleh mantan PM Inggris tersebut tidak akan terjadi di Lampung, karena latar belakang Pak Gubernur adalah seorang insinyur pertanian, dan mantan birokrat yang telah lama berkutat di bidang pertanian. Bukan hanya sebatas seorang politisi/ketua partai politik di Lampung yang cuma memiliki kemampuan menjelaskan kembali kenapa janjinya tidak terjadi. Sehingga menjelang berakhirnya suksesi kepemimpinan gubernur–wakil gubernur di tahun 2024, kita akan mendapat pemberitaan akan suksesnya program ’Lampung Berjaya, Petani Berjaya’.  Insyaallah.

Perluasan Layanan
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung pada Agustus 2019 sebanyak 4.249,4 ribu orang. Dengan komposisi sebanyak 4.077,9 ribu orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 171,5 ribu orang menganggur.

Yang menarik adalah komposisi yang menerangkan besaran status pekerjaan pada orang yang bekerja di sektor formal dengan pekerja informal. Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan.

Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pendekatan pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya sebagian besar termasuk pekerja informal.

Berdasarkan pendekatan identifikasi ini, maka pada Agustus 2019 sekitar 1,29 juta pekerja (31,53 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 2,79 juta pekerja (68,47 persen) bekerja pada kegiatan informal.

Sebagai bank daerah, ’Bank-nya Masyarakat Lampung’ sebagai lembaga intermediasi core business Bank Lampung ada pada kredit konsumsi, produk unggulannya adalah kredit konsumsi kepada kalangan ASN, pensiunan, dan anggota DPRD (disampaikan pada Laporan Direksi oleh Bapak Eria Desomsomi, Direktur Utama BPD Lampung pada Annual Report Bank Lampung 2019).

Masih jauh dari angan untuk hadir di tengah mayoritas rakyat Lampung, terutama memenuhi pembiayaan konsumsi kepada kalangan pekerja informal yang berjumlah 68,47% dari total pekerja, yang seharusnya dapat diakomodasi melalui kredit personal loan sebagai alternatif pembiayaan.

Keunggulan kredit konsumsi pada pegawai juga terang terlihat namun terasa timpang, karena berdasarkan Annual Report Bank Lampung 2019, besaran kredit yang disalurkan kepada pegawai sebesar Rp4.526.323.286.890 (4,5T), yang secara rasio komposisi kredit tersebut sebesar 88% dari total kredit yang disalurkan oleh BPD Lampung sebesar Rp5.136.173.880.618 (5,1T).

Kesempatan tersebut sejatinya juga pantas dirasakan oleh masyarakat banyak, terutama kepada pekerja informal yang didalamnya adalah buruh, free lance, & karyawan swasta yang telah berkontribusi sangat nyata menggerakan perekonomian. Penulis asumsikan pinjaman yang dapat tersentuh adalah produk Personal Loan yang pada Annual Report Bank Lampung 2019 baru tersalurkan sebesar Rp1.203.678.004 (1,2M), jumlah yang masih sangat minim dan ruang untuk pertumbuhan di sektor ini padahal begitu tinggi.

Pinjaman Personal Loan tersebut perlu diperbaharui agar dapat tepat sasaran serta dapat menjadi pinjaman ramah biaya bagi masyarakat Lampung,  penulis yakin produk tersebut dapat diandalkan untuk memacu bisnis bank dan perbaikan tersebut harus terus di sosialisasikan secara terus menerus, karena peranan konsumsi rumah tangga sangat berperan menggerakan ekonomi, dan salah satu pompa peningkatan konsumsi tersebut adalah pembiayaan yang terukur sesuai dengan kesanggupan calon peminjam dari kalangan pekerja informal.

Dengan status sebagai pekerja informal, alternatif pembiayaan sangat terbatas dengan pilihan pembiayaan berbiaya tinggi dari lembaga leasing/multifinance dan terbaru dari lembaga Fintech, keadaan pekerja informal tersebut ketika membutuhkan pembiayaan sangat rentan karena masih adanya praktek pinjaman dari rentenir dan fintech illegal yang menawarkan pinjaman praktis, mudah di approve namun dengan bunga yang sangat mencekik dapat menjerumuskan masyarakat kita ke lubang kemiskinan.

Menggembleng Pelaku UMKM
Masih dengan data pada Annual Report Bank Lampung 2019, dengan waktu yang sedikit mundur, Pada posisi Juni 2019 penyaluran kredit produktif Bank Lampung sebesar Rp204,82 miliar dengan Market Share kredit produktif sebesar 0,52% dari total portofolio kredit produktif perbankan di Provinsi Lampung yang sebesar Rp39,64 triliun.

Dengan total 8 jenis kredit modal kerja dan 4 jenis kredit investasi, seharusnya Bank Lampung memiliki keunggulan lebih karena dapat masuk memberikan pembiayaan hampir ke seluruh sektor usaha yang sebagian lain bank swasta tidak berniat masuki karena pertimbangan resiko.

Keberanian Bank Lampung untuk merubah rencana bisnis bank dengan menggenjot realisasi kredit produktif kepada sektor UMKM perlu mendapat perhatian dan dukungan.

Keberanian tersebut mesti sejalan dengan tujuan memampukan dan menaruh kepercayaan kepada pengusaha UMKM bahwa meskipun tidak ditunjang dengan data keuangan yang memadai (bankable) tapi dari sisi prospek bisnis masih menjanjikan dan membutuhkan pendampingan agar keberlangsungan usaha terus tumbuh dengan bantuan pembiayaan.

Kehati-hatian dalam menganalisa pemberian kredit mesti dilakukan karena tidak sedikit calon debitur nakal yang memanfaatkan kerenggangan kebijakan dari Bank milik pemerintah.

Perlu kerjasama dengan pihak ketiga mengenai reputasi calon debitur baik dari karakter dan perilaku calon debitur bermasyarakat maupun reputasi calon debitur dari para pelanggan maupun suplier, karena sebuah entitas bisnis tidak akan berjalan sendiri, dalam hal ini jaringan sosial & bisnis yang dimiliki pimpinan bank adalah kunci.

Sehingga dari banyaknya referensi yang ada, pelaku UMKM walau terbatas dengan data keuangan yang terekam di bank dan tidak memiliki jaminan akan dapat dipertimbangkan kelayakannya untuk mendapat pembiayaan sehingga potensi kredit bermasalah sejak dini di prediksi dapat terkendali.

Bantuan permodalan adalah sebuah kebutuhan yang mendesak, tidak sedikit mungkin para Pemimpin Daerah dalam mensupport pelaku UMKM dengan suntikan modal, baik dari segi pemberian tunai secara cuma-cuma (subsidi) maupun dengan pinjaman modal tanpa bunga.

Penulis meragukan efektivitas cara tersebut, karena adanya pengaruh yang membuat pelaku usaha menjadi tidak mandiri (selalu berharap bantuan) dan terjadinya moral hazard, dengan tidak mengembalikan modal karena tidak perlu pertanggung jawaban dan lebih terasa seperti bantuan pemerintah tersebut tidak ada sanksi apabila dilanggar.

Untuk membangun sebuah usaha yang berkesinambungan pelaku usaha harus di tempa dengan mandiri, kesadaran akan pentingnya nilai kejujuran, sadar akan tanggung jawab terutama mengenai sumber permodalan.

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam pelaksanaannya bank tidak diperkenankan untuk membiayai seluruh kebutuhan modal debitur (Full Financing) karena kerjasama bank dan debitur (pelaku usaha) adalah kerjasama bisnis dengan sense of belong (saling memiliki). Bak mata pisau, permodalan dari bank yang tepat guna dapat mensupport dan membuat usaha menjadi berkembang dan tumbuh besar, sekaligus juga apabila pembiayaan permodalan itu berlebihan pulalah yang membuat banyak pelaku usaha kita gulung tikar.

Mengutip seorang pengusaha asal Lampung yang sukses di kancah Nasional hingga Internasional, Ir. Aburizal Bakrie,’Kalau orang tidak berani berhutang, Tidak bisa besar.’  Sejalan dengan jejak langkah yang beliau lakukan ketika mengakuisisi PT Arutmin Indonesia (Perusahaan Tambang batu bara yang saat itu menjadi salah satu sumber pendapatan utama Grup Usaha Bakrie) dengan pinjaman dari Bank Mandiri dan Jamsostek.

Inspirasi tersebut dapat menjadi sebuah tradisi kemajuan karena mentalitas yang terbangun untuk para pelaku usaha akan tertuju kepada sebuah achievement/ target yang harus dicapai agar usahanya berkembang, serta mampu menunaikan kewajibannya apabila sumber modal atas usahanya didapat dari pinjaman.

Aktivitas tersebut harus ditunjang dari keteladanan pimpinan bank yang profesional dan anti fraud serta tetap dengan penerapan penyaluran kredit yang hati-hati (prudent) sesuai dengan assesment bank yang memberikan pembiayaan secara tepat guna, sesuai dengan kesanggupan/kapasitas peminjam. Wallahualam Bis Sawab. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID