Bawaslu Semprit Bacaleg Curi Start Kampanye

Minggu | 26/08/2018 16.33 WIB
Bawaslu Semprit Bacaleg Curi Start Kampanye
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Anto RX

RILIS.ID, Bandarlampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung, semprit beberapa bakal calon legislatif (bacaleg) beserta partai politik, agar tidak mencuri start kampanye sebelum masa kampanye tiba.

Sebab, dari pengawasan mereka selama ini, sudah banyak dijumpai sejumlah alat peraga kampanye.

"Beberapa bacaleg sudah memasang alat peraga yang berlogo parpol dan ada nomornya," jelas Divisi Pengawasan Bawaslu Lampung, Iskardo P Panggar, via whatsapp, Minggu (26/8/2018).

Iskardo mengungkapkan aturan yang mengatur tentang larangan dan sanksi bagi yang melanggar tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019.

Dalam PKPU itu disebutkan kampanye dapat dilaksanakan pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Kampanye pada tanggal tersebut dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga kampanye.

“Sedangkan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan pada 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019," tegasnya. 

Mantan Ketua KPU Waykanan ini menyebutkan sanksi bagi yang melakukan kampanye sebelum tahapan dimulai, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 492.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. 

Dia berharap masyarakat ikut serta berpartisipasi aktif mengawasi pelanggaran partai politik yang melakukan kampanye sebelum waktunya. Namun, masyarakat diminta tidak bertindak sendiri dengan mencopot alat peraga yang mereka anggap melanggar  namun melaporkan kepada lembaga yang berwenang. 

"Silahkan laporkan kepada kami,  Sebab yang berwenang adalah Satpol PP dalam melakukan penertiban. Bawaslu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota , sehingga ketika menertibkannya sesuai prosedural," tegasnya. 

Sementara itu,  Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan bacaleg boleh kampanye setelah 3 hari ditetapkannya sebagai daftar calon tetap (DCT) . 

"DCT akan ditetapkan pada 20 September mendatang, sebelum itu bacaleg tidak boleh berkampanye," kata Nanang.

Oleh karenanya dia mendorong Bawaslu proaktif dalam melakukan pengawasan tersebut. (*)

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID