Bedah Buku: Diduga Langgar RTRW, Wakil PT SGC Tidak Hadir

Selasa | 27/02/2018 22.03 WIB
Bedah Buku: Diduga Langgar RTRW, Wakil PT SGC Tidak Hadir
Tiga akademisi Unila me-launching buku Konflik Lahan Perkebunan di Gedung A Fisip Unila, Selasa (27/2). FOTO: IST

RILIS.ID, Bandarlampung – Tiga dosen Universitas Lampung (Unila) Dedi Hermawan, Yusdianto Alam, dan Darmawan Purba menggelar seminar dan launching buku bertemakan Konflik Lahan Perkebunan; Mengungkap Perlawanan Rakyat Melawan Kooptasi Tanah atas Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Grup Companies (SGC).

Hasilnya, ketiga penulis buku dimaksud merekomendasikan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur ulang karena menduga SGC melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW). Acara digelar di Gedung A Fisip Unila, Selasa (27/2).

Yusdianto menyampaikan masyarakat di kawasan HGU PT SGC di Tulangbawang dan Lampung Tengah, menganggap pembebasan lahan dilaksanakan dengan pendekatan rezim kekuasaan. Selain itu ada pengawalan oleh aparat keamanan dan melanggar rencana tata ruang wilayah serta melenyapkan wilayah konservasi dengan merampas hak ulayat masyarakat.

”Hal itu tentu menambah ketidakadilan dan merugikan rakyat setempat. Dari penelusuran penulis, masyarakat telah memperjuangkan haknya melalui pintu eksekutif (pemerintah), legislatif, dan peradilan. Namun apa yang terjadi semuanya belum membuahkan hasil yang memuaskan masyarakat,” sebutnya.

Menurut dia, hasil penelusuran panitia khusus (pansus) lahan SGC DPRD Tuba, juga diketahui adanya dugaan pelanggaran tata ruang, pelanggaran terhadap lahan perlindungan/ konservasi lahan basah rawa bakung yang masuk ke dalam wilayah HGU yang ditelantarkan, dan terindikasi tumpang-tindih penguasaan lahan.

Adanya konflik yang telah bertahun-tahun inilah, yang kemudian mendorong penulis untuk menyusun buku yang berangkat dari perjuangan masyarakat. ”Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengungkapkan fenomena historis dari permasalahan sengketa tanah yang seolah-olah tidak pernah terselesaikan,” paparnya.

Dia berharap buku dapat menyumbangkan pemikiran dan melengkapi data-data serta memperkaya bahan-bahan penelitian yang sudah ada terkait perjuangan rakyat khususnya kooptasi lahan melalui izin HGU perkebunan. ”Melalui penelusuran gugatan masyarakat di sekitar SGC, rangkaian kegiatan dimulai dengan pengumpulan data, pengumpulan, dokumentasi dan verifikasidata dan pengelohan data,” ujarnya.

Dedi Hermawan mengingatkan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dasarnya adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945.

Atas dasar itu, menurut dia, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta terselenggaranya perlindungan hukum bagi rakyat. ”Apalagi bagi golongan petani dengan tetap mempertahankan kelestarian, kemampuan dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan,” ingatnya.

Secara umum, konflik agraria dimulai dari keluarnya surat keputusan pejabat publik. Antara lain Menteri Kehutanan (sekarang Kemen LHK), Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (sekarang Kemen ATR/BPN), gubernur, dan bupati. Terkesan, selama ini kebijakan yang dibuat pemerintah inkonsisten, cenderung menguntungkan pengusaha, ambivalen antara satu kebijakan dengan yang lain dengan peraturan yang tumpang-tindih.

Namun sayang dalam bedah buku itu tidak ada perwakilan dari PT SGC untuk menjawab tudingan tersebut. "Kami sudah mengundang pihak PT SGC. Tapi mereka tidak hadir," pungkas Yusdianto. (*)
 

 


 

Editor Gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID