BKD Dorong Gubernur Ajukan Surat Izin Pelantikan Eselon II ke Mendagri - RILIS.ID
BKD Dorong Gubernur Ajukan Surat Izin Pelantikan Eselon II ke Mendagri

Senin | 10/12/2018 17.01 WIB
BKD Dorong Gubernur Ajukan Surat Izin Pelantikan Eselon II ke Mendagri
Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Lampung, Rendi Reswandi. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Bayumi Adinata

RILIS.ID, Bandarlampung – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung mendorong agar Gubernur M. Ridho Ficardo segera mengajukan surat izin ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo untuk pengisian dan pelantikan pejabat Eselon II Pemprov.

Plt. Kepala BKD Lampung, Rusli Syofuan mengatakan sesuai UU No 10/2016, pengisian kekosongan jabatan eselon II bisa dilakukan jika mendapat izin atau persetujuan Mendagri.

Dia menjelaskan dalam UU tersebut dinyatakan, gubernur  atau, wali kota atau wakil walikota, bupati dan wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan (AMJ).

“Kecuali mendapatkan persetujuan dari Mendagri,"  jelasnya melalui Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, Rendi Reswandi, Senin (10/12/2018).

Rendi mengatakan, gubernur sudah tidak bisa melakukan rolling, karena AMJ pada tanggal 2 Juni 2019. 

“Jadi jika merujuk UU tersebut, dengan menghitung mundur, maka seharusnya gubernur melakukan rolling pada 2 Desember 2018 lalu. Karena sudah melewati aturan itu, rolling bisa dilakukan jika gubernur meminta izin ke Mendagri terlebih dahulu. Kalau diizinkan, maka rolling bisa dilakukan," paparnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lampung, Ismet Roni sudah lama mengingatkan kepada Pemprov segera mengisi kekosongan jabatan eselon II.

Karena jabatan eselon II sudah cukup lama kosong hanya dijabat Plt, sehingga menganggu aktivitas kenerja pegawai.

“Sedangkan kewenangan Plt kan terbatas melakukan tugas dan tupoksi mereka. Untuk itu kembali kita tegaskan jangan menghambat proses pelayanan masyarakat. Itu yang terpenting," tegas Ismet.

Jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Lampung yang saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yakni Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Barang dan Jasa, BKD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Asisten I Bidang Pemerintahan.

Selanjutnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perindustrian Provinsi Lampung dan Dinas Cipta Karya SDA.(*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID