BPN Lampung Utara Targetkan 25 Ribu Sertifikat Diterbitkan
Isti Febri Wantika
Rabu | 05/02/2020 19.02 WIB
BPN Lampung Utara Targetkan 25 Ribu Sertifikat Diterbitkan
Kepala ATR/BPN Lampung Utara, Agus Purwanto (kiri) bersama Waka Polres Kompol Zulkarnain. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Isti Febri Wantika

RILIS.ID, Lampung Utara – Badan Pertanahan Negara (BPN) Lampung Utara kumpulkan 22 camat untuk sosialisasi PTSL(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Selain itu juga dihadiri oleh Wakapolres Lampura Kompol Zulkarnain dan perwakilan dari Kejari Lampura Budiawan termasuk Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Kepala ATR/BPN Lampung Utara Agus Purwanto di ruang siger Pemkab Lampura, Rabu, (5/2/2020) mengatakan dengan dikumpulkannya camat ini untuk mendapatkan arahan terkait PTSL.

Adapun target dari BPN Lampura tahun ini ada sebanyak 25 ribu bidang tanah yang harus disertifikatkan.

Sejak awal tahun ini saja yang mendaftar untuk disertifikatkan tanahnya ada sebanyak 12 ribu pendaftar.

"Saat ini sudah mencapai 12 ribu pendaftar dari 77 desa dengan 22 kecamatan yang telah diajukan untuk disertifikatkan tanahnya," katanya.

Setelah administrasi lengkap, pengukuran maka sekitar 14 hari sertifikat tanah itu sudah diterbitkan.

Tetapi pembagiannya nanti masih menunggu pemerintah pusat sesuai amanatnya.

"Kalau sertifikat itu akan digunakan yang sangat mendesak seperti biaya pendidikan dan sakit atas izin kepala desa dan pokmas maka akan dipinjamkan.

Lalu biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik tanah untuk biaya administrasinya Rp 200 ribu perbidang tanahnya.

Jika melebihi administrasi awal maka dibuatlah kesepakatan bersama dengan cara musyawarah.

Anggaran tersebut memang diperuntukan untuk kepentingan administrasi, seperti patok hingga materai.

"Program pemerintah ini harus kita sukseskan bersama dan tidak ada sepeserpun yang diambil oleh pihak BPN," katanya.

Selain itu juga setiap pengurusan memang ada honor untuk pokmas yang telah disepakati oleh tiga menteri dan keputusan bupati.

Diantaranya Menteri ATR (Agraria Tata Ruang), Mendagri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Lampung ini masuk wilayah kategori IV meliputi Provinsi yang ada di Sumatera, Kalimantan hingga Papua.

Dengan target pada 2024 semua tanah di Lampura ini telah bersertifikat dan ini harapan semua pihak.

Waka Polres Lampura Kompol Zulkarnain mengatakan kalau program PTSL ini yang diamanahkan pemerintah sudah jelas.

Mengharapkan untuk kesejahteraan masyarakat dan payung hukumnya juga jelas bertujuan untuk melaksanakan program ini.

Termasuk dana Rp 200 ribu itu ketetapan dan tetapi jika kendala maka ditambahkan lagi ada solusi musyawarah mufakat.

"Jarak tempuh, lokasi dan sebagainya tapi pertanggungjawaban dengan musyawarah juga," katanya

Kalau ada permasalahan maka polisi akan membuat terang, dan Polri dibantu dengan TNI akan mensukseskan program ini.

Camat Abung Tengah Mulyadi mengatakan didaerahnya ada sekitar 80 persen masyarakatnya telah memiliki sertifikat.

Sedangkan sisanya masih ada dalam proses termasuk pada tahun ini juga akan diajukan kembali pembuatan sertifikat tersebut.

"Pihak kecamatan akan terus mendukung program yang digulirkan oleh pemerintah pusat ini," katanya.(*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID