Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raiju Warga Amerika, Komisi II DPR RI: Kita Kecolongan
lampung@rilis.id
Rabu | 03/02/2021 22.11 WIB
Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raiju Warga Amerika, Komisi II DPR RI: Kita Kecolongan
Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orient P Riwu Kore. Foto: Istimewa

RILIS.ID, Bandarlampung – Bupati terpilih dalam pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P Riwu Kore terbukti masih berstatus warga negara Amerika Serikat.

Hal itu terungkap setelah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, menerima surat balasan dari Kedubes Amerika di Jakarta.

"Kami sudah menerima surat dari Kedubes Amerika di Jakarta. Kami tanya apakah dia masih warga negara Indonesia atau sudah menjadi warga negara Amerika, dan informasi dari sana benar Orient Riwu Kore warga negara Amerika Serikat,” ungkap Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagihuma dikutip dari laman jpnn.com.

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengaku kecolongan.

"Saya kira ini kita kecolongan. Tadi saya sampaikan kepada ketua Bawaslu yang hari ini juga hadir. Saya bilang kenapa bisa terjadi seperti itu," ungkap Ahmad Doli saat melakukan kunjungan ke Bandarlampung, Rabu (3/2/2021) siang.

Ahmad Doli juga menyayangkan penjelasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang terlambat.

"Memang yang menjadi masalah adalah penjelasan dari Kedutaan Besar Amerika baru beberapa hari ini setelah proses pilkada selesai," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ahmad Doli menegaskan jika hal tersebut diketahui sejak awal, bisa dipastikan Orient P Riwu Kore tidak bisa menjadi kandidat, bahkan gugur sejak awal.

"Mungkin kalau lebih cepat bisa jadi diawal otomatis gugur," tegasnya.

Menurut Ahmad Doli hal ini harus dicari tahu masalahnya dari Bawaslu, KPU atau memang tindak penipuan.

"Kalaupun memang perlu kita cari tau persis masalahnya. Apakah memang ini kealpaan dari penyelenggara, KPU dan Bawaslu atau memang ini bisa jadi tindak pidana orang ini melakukan penipuan," tukas Ahmad Doli lagi.

“Kalau nanti kita temukan Bawaslu dan KPU sudah melakukan tugasnya dengan sebagaimana mestinya artinya memang yg bersangkutan telah melakukan tindak pidana penipuan. Ini harus diberi sanksi. Yang jelas harus digugurkan," pungkas Ahmad Doli. (*)

Laporan: Dora Afrohah

 

 

Editor Andry Kurniawan


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID