Catatan Merah Pendidikan Tinggi di Indonesia
lampung@rilis.id
Senin | 03/05/2021 06.42 WIB
Catatan Merah Pendidikan Tinggi di Indonesia
Yongki Davidson, Sekretaris Umum HMI MPO Bandarlampung

PENDIDIKAN secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu ducare, yang berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin.

Secara umum pendidikan merupakan proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Caranya, melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian.

Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, serta program spesialis --yang diselenggarakan Perguruan Tinggi (PT) berdasar kebudayaan bangsa Indonesia.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan pendidikan di Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

Namun pendidikan nasional belakangan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi mengalami gejala kapitalisasi, privatisasi, dan liberalisasi pascareformasi politik pada 1998. Tepatnya pada 21 Mei bersamaan kejatuhan rezim Soeharto.

Situasi seperti ini lumayan sulit diterjemahkan oleh masyarakat umum karena cara kerjanya yang amat begitu halus.

Akhirnya masyarakat berada dalam satu perangkap yang membuat dirinya tidak lagi dapat mengakses pendidikan baik dari pendidikan dasar sampai tinggi secara mudah seperti sebelumnya.

Pada tahun 1982 PT negeri (PTN) seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institusi Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan PT besar lainnya dapat diakses oleh orang miskin.

Tapi, di awal abad ke-21 akses itu terhenti karena biaya pendidikan yang tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat golongan menengah ke bawah.

Pada tingkat PT awal liberalisasi pendidikan dimulai dengan privatisasi empat PTN terkemuka, yaitu UI, UGM, ITB, dan IPB menjadi PTN BHMN (badan hukum milik negara) pada tahun 2000.

Pembentukan BHMN ini diterima oleh para senat guru besar atau kalangan akademisi di PTN masing-masing karena dibungkus dengan istilah otonomi kampus.

Semua tidak menyadari bahwa yang diotonomikan itu hanya pada pencarian dana dan pengelolaan keuangan. Sedangkan otonomi kampus secara keseluruhan tidak diberikan sepenuhnya.

Terbukti dalam hal pemilihan pimpinan PTN (rektor), Menteri Pendidikan Nasional memegang 35 persen suara. Ini merupakan jumlah yang sangat besar karena sangat menentukan seseorang dapat terpilih atau tidak sebagai rektor mengingat anggota Majelis Wali Amanah ( MWA)  hanya memiliki satu suara.

Mengapa perubahan status dari PTN ke PT BHMN menjadikan biaya kuliah di PT BHMN mahal? Hal itu tidak lepas dari dorongan ke arah otonomi dan kemandirian BHMN.

Menurut Satryo Soemantri Brodjonegoro (Dirjen PT 1998-2007), BHMN adalah status yang dalam hal ini PT bisa mengelola diri sendiri secara mandiri. Mereka mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan dan mengambil kebijakan sendiri.

Konsekuensi dari privatisasi itu adalah subsidi untuk PT BHMN berkurang atau tetap. Tapi PT yang bersangkutan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada mahasiswa. Akibatnya, mau tidak mau pimpinan PT memobilisasi pencarian dana dari banyak sumber. Salah satunya yang paling mudah adalah dari mahasiswa.

Maka sejak muncul kebijakan BHMN, SPP di semua PTN terkemuka terus naik secara signifikan setiap tahunnya. Dan, dikembangkan pula teknik-teknik penerimaan mahasiswa baru melegitimasi untuk mendapatkan sebuah keuntungan besar.

Lantas masih tepatkah Pembukaan UUD 1945 tersebut apabila melihat kondisi pendidikan Indonesia seperti ini?

Pada dasarnya, konsep kebebasan akademik diakui dan dihormati secara universal. Di Indonesia, keberadaannya dapat dikaitkan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, bahwa: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Lebih lanjut pula diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

Pasal 8 ayat (1) UU Dikti menyatakan, dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam PT untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.

Sedangkan yang dimaksud dengan akademik di sini bukan sekadar tempat seperti ruang kelas atau di lingkungan kampus. Akademik dimaksud adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam PT dan terbebas dari pengaruh politik praktis.

Artinya, apabila ada kegiatan di luar aktivitas belajar di kelas (nonakademik) namun tetap bersifat ilmiah, maka seluruh sivitas akademika juga dilindungi oleh konsep kebebasan akademik ini.

Kebebasan akademik juga berlaku untuk mahasiswa. Mahasiswa, bersama dengan dosen dan tenaga kependidikan adalah bagian dari sivitas akademika atau warga akademik pendidikan tinggi.

Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di PT untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.

Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

Dalam menerapkan kebebasan akademik tersebut, pimpinan PT wajib melindungi dan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU Dikti yang berbunyi: pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di PT merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan PT.

Jelas dalam hal ini bahwasannya pimpinan PT tidak melarang, melainkan wajib melindungi dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang bersifat ilmiah.

Namun dalam beberapa waktu belakangan, hal ini menjadi sebuah anomali belaka.

Bagaimana yang terjadi dengan sembila orang kawan- kawan mahasiswa Teknokrat yang di-drop out (DO) dan di-skorsing dikarenakan membangun sekretariat di luar kampus?

Kemudian bagaimana dengan lima gubernur jurusan di Politeknik Negeri Lampung  yang diberikan peringatan pertama oleh pihak kampus? Mereka dituduh akan melakukan sebuah gerakan yang dapat menggangu kegiatan belajar mahasiswa.

Kasus pembungkaman akademik tak hanya terjadi di Lampung. Daerah Jawa bahkan lebih banyak. Seperti teman kita dari Unnes yang di-skorsing oleh pihak rektorat karena melaporkan rektornya ke KPK. Belum lagi teman-teman yang berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lainnya.

Sungguh miris melihat kondisi pendidikan tinggi di Indonesia seperti ini!!!

Kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti diskusi ilmiah ini harusnya didukung oleh berbagai pihak. Karena berangkat dari diskusi seperti ini akan lahir sebuah pemikiran-pemikiran atau gagasan yang luar biasa.

Hal itulah yang harus diisi oleh seorang mahasiswa dan didukung oleh berbagai pihak guna menerapkan isi dari Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. (*)

Referensi:
- Edi Subkhan dkk , 2014 Melawan Liberalisme Pendidikan
- Prasetyo Eko , 2015 Bangkitlah Gerakan Mahasiswa
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID