Corona Menggila, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda
lampung@rilis.id
Minggu | 20/09/2020 20.10 WIB
Corona Menggila, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Kalbi Rikardo

RILIS.ID, Bandarlampung – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah dan DPR menunda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.

Dalam pernyataan sikapnya yang diterima Rilislampung, Minggu (20/9/2020), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengungkapkan pilkada dapat memunculkan potensi kerumunan massa meskipun protokol kesehatan Covid-19 dilakukan secara ketat.

"Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya," kata Said Aqil.

PBNU meminta agar anggaran Pilkada 2020 direalokasikan untuk penanganan krisis kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, anggaran pilkada pun bisa digunakan untuk penguat jaring pengaman sosial.

“Meminta untuk merealokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial," imbuhnya.

Berikut pernyataan sikap PBNU terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020:

1. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya.

2. Meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

3. Selain itu, Nahadlatul Ulama perlu mengingatkan kembali rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID