Covid-19 dan Pengawasan Pilkada
lampung@rilis.id
Rabu | 15/04/2020 06.01 WIB
Covid-19 dan Pengawasan Pilkada
Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P; Anggota Bawaslu Kota Bandarlampung

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Penyakit ini tidak pernah dikenal sebelum mewabah di wilayah tersebut.

Keberadaannya sangat mengagetkan masyarakat di belahan dunia manapun, bahkan mampu memporak-porandakan pondasi ekonomi, sosial, dan politik sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia.

Gejala–gejalanya yang bersifat ringan seperti demam, lelah, batuk kering, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, ternyata membuat sebagian orang tidak sadar betapa bahaya dan masifnya penularan dari virus ini.

Hal ini setidaknya dibuktikan dari bertambahnya data pasien/kasus setiap harinya, mulai dari yang positif maupun meninggal di 34 (tiga puluh empat) provinsi yang ada di Indonesia.

Di Indonesia, pandemi coronavirus ini diawali dengan temuan penderitanya pada 02 Maret 2020, dan mulai sejak itu muncul istilah – istilah ODP (Orang dalam Pemantauan), PDP (Pasien dalam Pengawasan), maupun OTG (Orang Tanpa Gejala).

Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB) yang ketuanya juga merangkap sebagai Ketua Gugus Percepatan Penanggulangan Covid-19, Doni Monardo, menyatakan status tanggap darurat untuk menghadapi penyebaran virus ini sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Sebelumnya hanya sampai tanggal 29 Februari 2020 melalui Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Artinya masa tanggap darurat diperpanjang selama 91 (sembilan puluh satu) hari dengan maksud untuk memotong rantai penyebaran Covid-19 ini.

Atas dasar itulah kemudian muncul kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya dalam rangka percepatan penanggulangan penyebaran virus ini. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang kemudian menjadi rujukan bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

 

Penundaan Tahapan Pilkada 2020
Penyebaran Covid-19 di Indonesia terjadi bersamaan dengan berjalannya tahapan Pilkada tahun 2020 di 270 daerah. Terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pada akhirnya ini mendorong Bawaslu --yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pasal 22A, untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU pada tanggal 16 Maret 2020 untuk melakukan langkah-langkah antisipatif menghadapi dampak Covid-19 terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada tahun 2020.

Yakni dengan menyusun mekanisme teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik antar penyelenggara pemilihan dengan masyarakat; melakukan sinkronisasi langkah antisipasi dari adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; serta memberikan kepastian hukum kepada Pengawas Pemilihan, partai politik, dan bakal calon perseorangan dalam situasi bencana nasional yang ditetapkan Pemerintah.

Hal ini dilakukan mengingat pelaksanaan verifikasi faktual calon perseorangan, pencocokan dan penelitian dalam rangka pemutakhiran data pemilih, kampanye, dan pemungutan suara berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19.

Rekomendasi ini sangat mungkin dilaksanakan oleh KPU, karena diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 120, 121, dan 122, terkait dengan pengaturan Pemilihan Lanjutan atau Pemilihan Susulan yang diakibatkan dari adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian (Pasal 120) maupun seluruh (Pasal 121) tahapan pemilihan, namun hal tersebut baru dapat dilakukan setelah penetapan penundaan diterbitkan.

 

Pengawasan Pilkada
KPU pada akhirnya merespons rekomendasi Bawaslu dengan mengeluarkan Surat Edaran KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan tahun 2020 tertanggal 19 Maret 2020, yang terkait dengan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi calon perseorangan, dan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan coklit.

Pembentukan PPS, baik pelantikan maupun bimteknya, berdasarkan SE tersebut : (a) tidak dilakukan secara bersamaan dalam jumlah yang banyak; (b) pelantikan dan bimtek dapat dilakukan di masing-masing kecamatan; (c) pelantikan dan bimtek PPS dilaksanakan secara bergelombang dengan waktu menyesuaikan kesiapan personil KPU Kabupaten/Kota; (d) dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan dan bimtek PPS sebagaimana huruf b, maka KPU Kabupaten/Kota melimpahkannya kepada Ketua PPK dengan syarat-syarat tertentu; (e) dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan dan bimtek PPS sebagaimana yang diatur huruf b dan d, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan SK Pengangkatan PPS kepada masing-masing Anggota PPS melalui PPK, dan dapat melaksanakan pelantikan setelah masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing; (f) PPS yang sudah menerima Salinan SK Pengangkatan wajib menandatangani Pakta Integritas dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; dan (g) KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan metode bimbingan teknis tanpa tatap muka dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi daerah setempat.

Sementara itu, untuk tahapan verifikasi faktual calon perseorangan, menurut SE tersebut: (a) KPU melalui verifikator calon perseorangan sedapat mungkin membatasi kontak langsung dengan pihak yang diverifikasi; (b) membatasi kegiatan yang melibatkan jumlah yang massif baik di dalam maupun di luar ruangan, dan (c) mematuhi ketentuan penggunaan masker, menyiapkan hand sanitizer dan menghindari berjabat tangan.

Oleh karenanya, Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan dengan memperhatikan tingkat kerawanan wilayah berdasarkan pada hasil verifikasi dari dokumen administrasi, daerah perbatasan, kepadatan wilayah, dan daerah yang belum 100 perse perekaman KTP Elektronik-nya.

Tidak hanya itu, pengawas pemilihan juga melakukan audit atas kehadiran verifikator KPU setelah verifikasi dilakukan dengan tujuan memastikan pelaksanaan terhadap ada atau tidaknya verifikasi faktual.

Pada saat melakukan pengawasan verifikasi faktual, pengawas pemilihan wajib: (a) mencuci tangan menggunakan sabun atau membawa hand sanitizer; (b) menjaga jarak 1 (satu) meter dengan petugas verifikator dan pendukung calon perseorangan dan orang-orang di sekitarnya; (c) tidak melakukan kontak langsung dengan para pihak yang melakukan proses verifikasi. Menunjukkan sikap hormat dengan cara bersalaman diganti dengan siku atau menundukkan badan dengan tangan di dada; (d) memberikan saran kepada petugas verifikator untuk selalu melakukan pencegahan terhadap infeksi Covid 19, utamanya ketika melakukan verifikasi dengan jumlah yang massif; dan (e) memakai masker pada saat melakukan pengawasan terutama pada saat dalam keadaan batuk atau flu.

Sedangkan untuk pembentukan PPDP, PPS sedapat mungkin dituntut untuk membatasi kontak langsung dengan calon PPDP, PPS dapat menggunakan metode bimtek tanpa tatap muka dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat, dan mematuhi ketentuan penggunaan masker, menyiapkan hand sanitizer serta menghindari jabat tangan dalam pelaksanaan coklit. Namun, belum sempat PPS dilantik dan dibimtek, serta PPDP direkrut, KPU mengeluarkan SE untuk menunda 4 (empat) tahapan Pemilihan.

 

Mekanisme Pengawasan
Sekalipun jajaran Pengawas Pemilihan sudah siap melakukan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, ternyata pada tanggal 21 Maret 2020, KPU kembali mengeluarkan SK KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan SE KPU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SK tersebut, yang pada intinya adalah menunda 4 (empat) tahapan yaitu : (1) Pelantikan PPS; (2) Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan; (3) Pembentukan PPDP; dan (4) Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Penundaan Pilkada yang dilakukan oleh KPU tentunya harus tetap diawasi oleh jajaran Bawaslu. Oleh karenanya, Bawaslu mengeluarkan SE Nomor 0252/K.BAWASLU/ PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya  Pencegahan Penyebaran Covid 19, agar jajarannya melaksanakan hal – hal : (a) melakukan pengawasan penundaan Pilkada 2020 yang dilakukan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; (b) dalam hal KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota masih menjalankan tahapan Pilkada 2020 maka Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan saran untuk melakukan penundaan; (c) dalam hal saran penundaan tidak dilaksanakan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi dan menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; (d) dalam hal pelantikan PPS tetap dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penundaan;  dan (e) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan penundaan aktivitas pemilihan yang dilaksanakan oleh badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 yaitu PPK dan PPS dijalankan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan cara melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas badan adhoc Penyelenggara Pemilihan yang dalam hal ini PPK dan PPS.

Bukan hanya itu, melalui SE yang sama, Bawaslu juga menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan hal – hal : (a) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemetaan terhadap situasi terkini di masing-masing daerah terhadap perkembangan Covid-19 yang berdampak pada penyelenggaraan Pemilihan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; (b) Selama masa penundaan tahapan Pilkada, Bawaslu tetap bertanggung jawab menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan dengan melakukan upaya peningkatan kapasitas pengawasan dan koordinasi antar pengawas pemilihan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi; (c) Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa yang sudah dilantik agar menunda semua aktivitas terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020; (d) Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa akan melakukan aktivitasnya kembali sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu; (e) Bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang belum dilantik, pelantikannya ditunda sampai dengan adanya petunjuk lebih lanjut; (f) Bawaslu Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menunda masa kerja Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan (g) Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi segera menyampaikan laporan terkait Panwaslu Kelurahan/Desa yang sudah maupun yang belum dilantik.

SK KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 kemudian dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP pada 30 Maret 2020. Pada RDP tersebut, semua yang hadir menyepakati adanya penundaan Pilkada Serentak Tahun 2020 seiring makin meluasnya Pandemi Covid-19. Hanya saja masih terjadi perdebatan sampai kapan ditundanya dan bagaimana dengan payung hukum penundaannya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa KPU menawarkan 3 (tiga) pilihan/opsi terkait dengan usulan waktu perubahan tahapan Pilkada Serentak Jilid IV yang akan dilanjutkan pasca terjadinya Pandemi Covid-19, yaitu : (A) 9 Desember 2020; (B) 17 Maret 2021; dan (B) 29 September 2021. Apabila opsi A yang dipilih, maka masa kerja PPK dan PPS akan dimulai kembali akhir Mei 2020 sampai dengan akhir Januari 2021. Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan pada tanggal 25 – 27 Juli 2020 dan penetapan Pasangan Calon dilaksanakan 10 Agustus 2020. Sedangkan masa kampanye akan digelar selama 115 (seratus lima belas) hari, dari 13 Agustus – 05 Desember 2020.

Apabila opsi B yang dipilih, maka masa kerja PPK dan PPS akan dimulai kembali pada awal September 2020 dan berakhir di akhir April 2021. Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan pada 26 – 28 Oktober 2020 dan penetapannya pada 11 November 2020. Sedangkan masa kampanyenya dilaksanakan pada 11 November 2020 sampai 13 Maret 2021 atau 120 (seratus dua puluh) hari. Terakhir, apabila opsi C yang dipilih, masa kerja PPK dan PPS berkisar antara akhir Februari 2021 sampai dengan akhir Desember 2021. Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan 19 – 21 April 2021 dan penetapannya tanggal 05 Mei 2021. Sedangkan masa kampanye akan dimulai 08 Mei 2021 dan berakhir pada 25 September 2021.

Opsi apapun yang kemudian dipilih, harus ada payung hukumnya, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Payung hukum ini sangat urgen dan substantif keberadaannya untuk menegaskan, memperjelas dan memastikan penundaan Pilkada Tahun 2020 karena akan mempengaruhi hari pemungutan suara sekaligus kapan harus kembali mengoperasionalisasikan jadwal dan tahapan Pilkada Serentak Jilid IV.

 

Inovasi Pengawasan Pilkada
Menghadapi Covid-19, Bawaslu meminta jajarannya untuk tetap melaporkan hasil kerja pengawasan melalui online atau daring. Sekalipun Bawaslu sudah memiliki Siwaslu dan Gowaslu, penggunaannya harus lebih diintensifkan lagi sehingga sekalipun berada dalam masa Pandemi Covid-19, pengawasan tetap optimal.

Selama masa penyebaran Covid-19 ini, jajaran Bawaslu memanfaatkan rapat melalui teleconference, baik antara Bawaslu dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Panwaslu Kecamatan (sebelum dinonaktifkan).

Hal ini menuntut jajaran Pengawas Pemilihan melek teknologi informasi karena apabila masih tertinggal secara otomatis akan terlambat dalam menyerap informasi yang berkembang di lapangan. Model pengawasan Pemilihan yang bersifat konvensional sudah saatnya diganti menjadi model pengawasan yang lebih modern, interaktif, kolaboratif, dan partisipatif. Misalnya menggunakan tools sebagai bentuk implementasi e–government dalam mendukung kinerja pengawasan dan pelaporan/pengaduan berupa : server pengaduan, sms center, media sosial (facebook, whats-app, instagram, twitter), website, email, dan lain-lain.

Covid-19 juga tidak menghalangi Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran dan Sengketa Pemilihan. Melalui SE Bawaslu Nomor 0254/K.BAWASLU/PM.00.00/III/2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Setelah Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 serta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Bawaslu menjalankan fungsi penanganan pelanggaran dengan prinsip-prinsip cepat, tepat, murah, dan transparan dengan mengedepankan komunikasi dan koordinasi berjenjang.

Pengawas Pemilu dalam melakukan penanganan pelanggaran menggunakan jaringan teknologi informasi dengan ketentuan wajib menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan nomor kontak atau alamat email yang digunakan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.

Pemberitahuan syarat formil dan materiil dapat dilakukan melalui email dan/atau whatsapp atau alat komunikasi lainnya. Begitupun sampai dengan selesainya proses penanganan pelanggaran, segala sesuatunya dapat disampaikan melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Melalui SE Bawaslu Nomor 0257/K.BAWASLU/PM.07.00/III/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19), penyelesaian sengketa pemilihan juga dilakukan secara online dengan ketentuan disiapkannya : (a) jaringan internet yang memadai untuk pelaksanaan video conference; (b) komputer, laptop, handphone atau perangkat digital lainnya yang memungkinkan untuk melaksanakan video conference; dan (c) software/aplikasi pendukung. Hal yang sama juga diberlakukan untuk pemohon dan termohon dalam sengketa proses Pemilihan.

Agenda Bawaslu selanjutnya yang bersinggungan dengan khalayak ramai adalah Launching Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring.

SKPP Daring ini diadakan untuk menjawab kebutuhan keterbatasan waktu tatap muka sehingga dilakukan melalui jaringan teknologi infomasi dan komunikasi.

Penyampaian materinya pun diformat dalam bentuk teks dan audio visual. Materi diskusinya mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang Pemilu dan Pilkada, dilakukan melalui aplikasi meeting online (misalnya : zoom meeting, google meeting, webex meeting, dan lain-lain). Diakhir pembelajarannya akan dilakukan evaluasi secara online (misalnya menggunakan aplikasi socrative). SKPP ini sebagai bukti bahwa Bawaslu tetap menunjukkan eksistensinya di tengah meluasnya penyebaran wabah Covid-19 untuk melahirkan kader – kader pengawasan partisipatif.

SKPP memiliki 2 (dua) tujuan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, SKPP bertujuan untuk membentuk pengawas partisipatif, sedangkan untuk jangka panjangnya, SKPP bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi bangsa.

Oleh karenanya, kader/alumni SKPP diharapkan menjadi pioneer di daerah masing-masing untuk dapat mendirikan lembaga pemantau di daerah dan bersinergi dengan Bawaslu di daerah.

 

HUT Bawaslu dan Lawan Corona
Goodwill Bawaslu dalam melawan Covid-19 dibuktikan secara serius dengan dikeluarkannya SE Nomor 0236/K.BAWASLU/PM.01.00/3/2020 Tentang Penundaan Bawaslu Expo dan Pelaksanaan Kegiatan HUT Bawaslu Ke-12 Tertanggal 16 Maret 2020, sehingga peringatan HUT Bawaslu Ke – 12 yang jatuh pada hari Kamis, 09 April 2020 diselenggarakan secara sederhana dengan pemotongan tumpeng dan “Doa Bersama” untuk kesuksesan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan keselamatan Bangsa Indonesia dari infeksi Covid-19 yang dilaksanakan secara serentak di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, Bawaslu dalam memperingati usianya yang ke-12 mengangkat tema, “Bangun Solidaritas Kebangsaan Melawan Covid-19”.

Peringatan Hari Jadi Bawaslu Ke-12 dimulai dengan teleconference (Zoom Meeting) antara Bawaslu dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia dan setelahnya diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat sebagai bentuk perlawanan terhadap Covid-19, seperti : donor darah, penyerahan bantuan Alat Perlindungan Diri (APD), penyemprotan disinfektan, pembagian sembako, dan sebagainya.

Banyak harapan yang ditujukan kepada Bawaslu diusianya yang ke-12 ini. Setidaknya hal tersebut berkaitan dengan positioning Bawaslu sebagai lembaga pengawal tonggak demokrasi bangsa yang diperhitungkan oleh pemilih dan peserta Pemilu sehingga kedepan dengan komitmen dan kerja-kerja pengawasan (pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa) yang berkualitas, Bawaslu mampu menjaga setiap momentum Pemilu dan Pilkada agar terselenggara dengan jujur, adil, berintegritas, dan tetap bermakna.

 

Penutup
Penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 akibat Covid-19 ini tentunya mengandung konsekuensi yang harus ditanggung bersama oleh stakeholders terkait. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan penundaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yaitu : (a) Diperlukan adanya revisi UU Pemilihan, atau setidaknya Pemerintah menerbitkan Perppu; (b) Pemerintah Daerah, bersama penyelenggara pemilihan (KPU dan Bawaslu) harus mengkalkulasi ulang kebutuhan anggaran Pilkada di tahun 2021; (c) Diperlukan adanya perubahan payung hukum yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan, seperti : Peraturan KPU, SK KPU, Peraturan Bawaslu, SK Bawaslu, dan lain-lain; (d) KPU, sebagai penyelenggara pemilihan harus segera melakukan adaptasi situasi dan kondisi pada setiap tahapan pemilihan; (e) Kemendagri juga harus segera menerbitkan Permendagri dan turunannya yang mengatur hal-hal teknis tentang Pemilihan; dan (f) kembali melakukan sosialisasi waktu pemungutan suara pemilihan yang akan dilaksanakan di tahun 2021.

Intinya, mengutip salah satu petuah dari Anggota Bawaslu RI, Rahmat Badja, “Covid-19 boleh menghentikan sementara warga keluar rumah. Tapi gerak dan semangat Bawaslu mengawal agenda demokrasi dan membangun solidaritas kebangsaan melawan Covid-19 tetap menggelora”.

Selamat Hari Jadi Bawaslu Ke-12. “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

Wallahu’alam bisawab. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID