Dana NPHD Bandarlampung Belum Cair 100 Persen - RILIS.ID
Dana NPHD Bandarlampung Belum Cair 100 Persen
Wirahadikusumah
Rabu | 16/09/2020 15.11 WIB
Dana NPHD Bandarlampung Belum Cair 100 Persen
Ketua KPU Lampung Erwan Boestami/FOTO RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung menjadi satu-satunya pemerintah daerah (pemda) di Lampung yang menggelar pilkada serentak yang belum menyerahkan dana naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) hingga 100 persen.

Informasi ini dibenarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Erwan Boestami. Menurut dia, memang hanya Pemkot Bandarlampung yang belum memberikan dana NPHD secara keseluruhan dalam APBD 2020 ini. Sementara, tujuh kabupaten/kota lainnya yang menggelar pilkada sudah menyerahkan dana NPHD secara keseluruhan.

”Laporan yang kami terima dari KPU Bandarlampung, dana NPHD dari Pemkot Bandarlampung baru diserahkan sekitar 66 persen dari Rp39 miliar dana total NPHD. Jadi masih sisa sekitar Rp13 miliar,” ujar Erwan kepada Rilislampung.id melalui sambungan telepon, Selasa (15/9/2020).

Kendati begitu, Erwan memastikan, kendati dana NPHD belum turun secara keseluruhan, tahapan pilkada yang dilaksanakan KPU Bandarlampung tidak mengalami gangguan.  

Terlebih, kata dia, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. telah menjanjikan kepada KPU akan membayarkan sisa dana NPHD pada Oktober atau November 2020.

”Saya mendengar janji Pak Wali Kota itu saat hadir di pemkot dalam acara supervisi kesiapan pilkada kota. Dia berkomitmen akan melunasi dana NPHD tersebut,” ucapnya.   

Ia berharap, komitmen itu ditepati lantaran pelaksanaan pilkada kota tentu akan terganggu jika dana NPHD tidak dibayarkan sesuai dengan kesepakatan.

”Makanya kami supervisi terus untuk mengetahui sejauh mana penyerahan NPHD itu. Alhamdulillah, KPU Bandarlampung juga telah mendapatkan hibah barang untuk penerapan protokol kesehatan. Sehingga kebutuhan masker dan lainnya sudah terpenuhi,” jelasnya.

Pastinya, imbuh dia, untuk dana NPHD, tidak hanya bersumber dalam APBD 2020 saja. Pada APBD 2021 juga harus dianggarkan lantaran masih ada tahapan lanjutan dalam pelaksanaan pilkada.

”Kan tahapan akan berlanjut jika ada sengketa dalam pilkada. Makanya di APBD 2021 juga harus dianggarkan,” pungkasnya.(*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID