Demo Mahasiswa Dilaporkan Polisi, Ini Kronologis versi Warek III UBL
Dwi Des Saputra
Jumat | 26/02/2021 12.23 WIB
Demo Mahasiswa Dilaporkan Polisi, Ini Kronologis versi Warek III UBL
Wakil Rektor III UBL Bambang Hartono saat memberikan keterangan kepada media./Foto Dwi Des Saputra/RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Wakil Rektor III Universitas Bandar Lampung (UBL) Bambang Hartono menanggapi terkait mengapa pihaknya melaporkan mahasiswanya yang mengadakan unjuk rasa di tengah pandemi ke polisi. 

Menurutnya, sebelum terjadinya demonstrasi, pihaknya telah memanggil mahasiswa tersebut. Pertemuan itu dilakukan untuk menannyakan kepada mahasiswa, apa nama lembaga yang dipakai dalam unjuk rasa dan atas dasar apa mengadakan unjuk rasa. 

”Mereka mengatasnamakan Keluarga Besar Mahasiswa UBL, kan ini ilegal nggak ada lembaganya,” ujar Bambang, Kamis (25/2/2021).

Padahal, ada lembaga resmi yang dapat menyalurkan aspirasi mahasiswa, ini menurutnya dapat memicu konflik horizontal antar mahasiswa. 

Kemudian, Bambang menanyakan esensi dari demo tersebut mengenai apa. Akhirnya mahasiswa itu menjawab ingin mengadakan unjuk rasa karena menuntut keringanan uang SPP.

Padahal, sudah terjadi pertemuan antara pimpinan UBL dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan BEM UBL pada 27 Janurai 2021. 

Dalam pembahasan itu, keluarlah Surat Edaran (SE) Rektor UBL yang mengakomodir pemotongan atau keringanan SPP mahasiswa di tengah pandemi. 

”Sudah diakomodir, ada yang dipotong 50 persen, 75 persen,  bahkan ada yang 100 persen karena keluarga terdampak pandemi ini,” ujar Bambang. 

Ia juga sempat mengimbau untuk tidak menggelar demi di tengah pandemi ini, dikarenakan kemungkinan dapat menimbulkan klaster Covid-19 baru di UBL. 

”Nanti berdampak kepada mahasiswa lain, dosen, dan penilaian terhadap UBL jadi rendah karena tidak bisa mencegah penyebaran wabah ini, bisa-bisa di lock down kampus kita,” kata Bambang saat ditemui di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Ia juga menegaskan, demo di tengah pandemi melanggar ketentuan tentang Covid 19, Kepres, dan UU Karantina.

”Kena pasal 160, apa lagi menghasut dan mengajak melalui media," tegasnya. 

Diketahui, UBL melaporkan Sultan Ali Saban, Reno Pahlevi ke polisi. UBL beralasan, ketiga mahasiswanya itu melakukan penghasutan tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan.(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID