Didakwa Korupsi Sumur Bor, Dua Mantan Pejabat Lampura Diadili
Dwi Des Saputra
Rabu | 03/03/2021 20.42 WIB
Didakwa Korupsi Sumur Bor, Dua Mantan Pejabat Lampura Diadili
Sidang korupsi sumur bor Lampung Utara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Dwi Des Saputra

RILIS.ID, Bandarlampung – Dua mantan pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan Lampung Utara (Lampura) mulai diadili dalam kasus korupsi sumur bor di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (3/3/2021).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budiawan Utama dan Hardiansyah menyatakan kedua terdakwa merugikan keuangan negara Rp638 juta lebih. 

Terdakwa Rusdie Baron merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Adip Sapto Putranto saat itu menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 

Mereka mengerjakan pembangunan irigasi tanah dalam (sumur bor) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2015 sebesar Rp4,5 miliar lebih. 

"Terdakwa Adip tidak melakukan tugasnya sehingga tidak mengetahui kemajuan pekerjaan di lapangan," ungkap JPU.

Selain itu, terus JPU, tidak berpedoman pada item-item pekerjaan yang tertera dalam kontrak.

Sementara, Adip dalam berita acara pemeriksaan (BAP) membantah tudingan itu.

Dia menyatakan mengetahui progress pekerjaan dari konsultan dan mempelajari laporan pengawas teknis. 

Adip karenanya menyatakan pekerjaan membuat 25 sumur bor tersebut telah diselesaikan dengan cukup baik sesuai kontrak. 

Atas dasar ini, seluruh rekanan sudah menerima pembayaran 100 persen dikurangi pajak.

Namun, kenyataannya pada saat penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan tahap pertama, tidak ada satu pun pekerjaan yang selesai. 

Demikian juga ketika sampai penandatanganan tahap kedua, ada beberapa pekerjaan yang belum beres. 

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) karenanya memberikan catatan atas kekurangan beberapa pekerjaan dimaksud.

Menanggapinya, Penasehat Hukum (PH) Adip Sapto Putranto, Nasip Supriyadi, menerangkan akan fokus padap pembuktian. 

“Termasuk tugas pokok dan fungsi serta peran panita dan pihak rekanan. Sebab, mereka bekerja berdasarkan SK,” paparnya. 

Dia juga menjelaskan kliennya sejauh ini  kooperatif sehingga persidangan itu dapat segera terlaksana. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID