Diperiksa KPK, Zulhas Bilang Tak Tahu Dugaan Suap sang Adik
Rilis.id
Selasa | 18/09/2018 15.05 WIB
Diperiksa KPK, Zulhas Bilang Tak Tahu Dugaan Suap sang Adik
Zulkifli Hasan memberikan keterangan usai diperiksa KPK, Selasa (18/9/2018). FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengaku tidak tahu soal dugaan aliran dana dari mantan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan, ke organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI).

Ia mengatakan meski dirinya menjabat Wakil Ketua Majelis Pembina Tarbiyah, namun pria yang kerap disapa Zulhas ini tak mengurus masalah teknis dan administrasi.

"Pembina itu tidak urusin teknis, tidak ikut dalam keputusan rapat eksekutif harian. Tugas pembina adalah membina dan memberi nasihat. Panitia tentu tersendiri karena pembina dianggap sepuh-sepuh walaupun saya masih muda," katanya usai diperiksa penyidik KPK, Selasa (18/9/2018).

Ia menjelaskan hal yang berkaitan dana rapat kerja nasional (rakernas) Perti diurus panitia. Sementara, pria yang juga kakak Zainuddin Hasan itu tidak masuk kepengurusan di rakernas Perti yang digelar beberapa bulan lalu.

"Saya dewan pembina tarbiah, tidak mengurusi soal teknis. Apakah saya jadi panitia? Ya tidak mungkin karena dewan pembina dianggap sesepuh, tugasnya membina dan menasehati," ulangnya.

Zulkifli Hasan sebelumnya diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan suap di Lampung Selatan (Lamsel) yang menyeret adiknya Zainuddin Hasan. Ia memenuhi panggilan sekitar pukul 10.30 WIB ke gedung KPK di Jakarta.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan Zulkifli diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Majelis Pembina Tarbiyah PERTI di Lamsel. "Zulkifli Hasan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka GR (Gilang Ramadhan, pemilik CV 9 Naga, Red)," kata Febri.

Ketua Umum PERTI Basri Bermanda lebih dulu diperiksa KPK sebelum Zulhas. Ia membantah adanya sumbangan uang dari Zainuddin Hasan untuk rakernas yang diadakan pada 27-28 Juli 2018. Menurutnya, Zainuddin sama sekali tidak memberikan uang sepeser pun dalam acara itu.

"Walah. Nggak ada. Nggak nyumbang," katanya di gedung KPK.

Ia bahkan menyebut Zainuddin tidak datang ke acara rakernas PERTI itu. Sehingga menurutnya tak mungkin jika ada sumbangan masuk dari adik Ketua MPR Zulkfili Hasan itu.

"Bupati, nggak (hadir)," tegasnya.

Lebih jauh, ia mengaku tak tahu menahu apa alasan penyidik memeriksanya. Menurutnya, ini lantaran ada pemberitaan di mana ada kabar Zainuddin menggunakan uang suap untuk sumbangan ke PERTI.

"Nggak tahu (kaitannya apa). Ada berita seperti itu ya saya diminta keterangan," paparnya.

Zainuddin sendiri pernah menegaskan suap yang diterimanya tidak ada kaitan dengan partai. Namun ia menyampaikan dirinya hanya membantu tarbiyah.

"Enggak ada urusan seperti itu, kita hanya membantu tarbiyah," katanya sebelum memasuki mobil tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat malam (27/7/2018).

Selain itu, tiga tersangka lainnya juga ditahan oleh KPK. Mereka adalah Agus Bhakti, anggota DPRD Lampung, Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara, dan pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan.

"Penahanan keempat tersangka dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di 4 Rumah Tahanan berbeda," kata pelaksana kabiro humas KPK Yuyuk Andriati.

Zainudin ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK; Anjar di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur; Gilang di Rutan pada Kepolisian Resor Jakarta Timur; dan Agus Bhakti di Rutan pada Kepolisian Resor Jakarta Pusat.

Dalam kasus ini, Zainudin, Agus Bhakti, dan Anjar Asmara diduga menerima suap Rp600 juta dari Gilang. Uang itu terkait penunjukkan Gilang sebagai pelaksana proyek.

Menurut Basaria, Agus Bhakti mengatur proses lelang sehingga Gilang mendapatkan 15 proyek pada tahun 2018 di Dinas PUPR. Ada 15 proyek senilai total Rp20 miliar.

Akibat perbuatannya, KPK menetapkan Zainudin tersangka. Begitu juga dengan tiga orang lainnya yaitu diduga pemberi adalah Gilang selaku pihak swasta, Agus Bhakti, dan Anjar .

Zainudin juga meminta Anjar selaku Kepala Dinas PUPR Lamsel berkoordinasi dengan Agus Bhakti terkait fee proyek tersebut.

Anjar kemudian diminta mengumpulkan fee proyek tersebut sebagai dana operasional atau dana taktis Dinas PUPR. Dana taktis ini diduga penggunaannya sebagian besar untuk keperluan Zainuddin.

Gilang bisa mendapat banyak proyek di Lamsel dengan meminjam banyak nama perusahaan orang lain.

Dari tangan Agus, KPK mengamankan ung Rp200 juta yang diduga terkait bagian dari permintaan Zainudin kepada Anjar sebesar Rp400 juta.

Uang Rp200 juta diduga berasal dari pencairan uang muka untuk 4 proyek senilai Rp2,8 miliar.

Adapun empat proyek tersebut adalah Box Culvert Waysulan dan rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa yang keduanya dimenangkan CV Langit Biru.

Lalu, peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug dimenangkan oleh CV Menara 9 dan Peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota dimenangkan CV Laut Merah.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Gilang disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Zainudin bersama Agus dan Anjar Asmara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID