Disomasi Mahasiswa, UTI Minta Waktu Sepekan untuk Menjawab
Dora Afrohah
Senin | 19/04/2021 22.52 WIB
Disomasi Mahasiswa, UTI Minta Waktu Sepekan untuk Menjawab
LBH Bandarlampung saat melakukan konferensi pers terkait sembilan mahasiswa yang di-DO dan skorsing oleh UTI. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Dora Afrohah

Enam dari sembilan mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) yang terkena sanksi drop out (DO) dan skorsing melakukan perlawanan.

Mahasiswa yang seluruhnya dari jurusan Teknik Sipil ini menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung sebagai kuasa hukum.

Mereka adalah Ulil Absor Abdalla dan Agung Fernando Habeahan, angkatan 2017 yang terkena sanksi DO.

Lalu, M Iqbal Surya Putra dan Ahmad Mu'fatus Sifa'i, angkatan 2017 yang dijatuhi skorsing dua Semester.

Berikutnya, Handri Kusuma dan Abdullah Azzam, angkatan 2018 yang juga kena skorsing dua semester.

Para mahasiswa ini sebenarnya sudah sejak 26 Maret 2021 mengadu ke LBH Bandarlampung.

Mereka merasa keberatan dengan isi Surat Keputusan (SK) dari UTI yang dianggap tidak sesuai dan merugikan pihak mahasiswa.

Kepala Divisi Advokasi LBH Bandarlampung, Kodri Ubaidillah, menjelaskan, pihaknya telah mengirim surat somasi dan permintaan klarifikasi dari UTI pada Jumat (16/4/2021).

UTI meminta waktu satu minggu untuk menjawab secara tertulis.

LBH Bandarlampung juga meminta UTI mencabut SK DO dan skorsing terhadap sembilan mahasiswa.

"LBH akan terus mengawal kasus ini. Bila perlu kami minta Dikti dan Kementerian untuk mengevaluasi UTI dalam proses dugaan pelanggaran yang tidak prosedural,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (19/4/2021).

M Iqbal Surya Putra, menjelaskan pada 2018 mereka meminta sekretariat kepada kampus untuk kegiatan Himpunan Mahasiswa Tehnik Sipil. Namun pihak kampus tidak menanggapi.

Kemudian, ia dan teman-temannya mendapat bantuan dari pihak kantin untuk menggunakan lahan di sana sebagai sekretariat.

”Kami tahunya lahan milik pengelola kantin karena mereka punya akta tanah,” terangnya.

Pada 17/2/2021), mereka mendapat surat DO dan skorsing yang diberitahukan via WhatsApp oleh kepala program studi dan dekan.

"Sebelum itu, kami belum pernah dipanggil terkait masalah kami bertempat di sana. Setelah bayar SPP semester genap 2021, sekitar dua minggu kemudian, surat sanksi kami terima,” paparnya.

Agung menambahkan dirinya merasa kecewa terkait penjatuhan sanksi tanpa lebih dulu ada surat peringatan ini.

"Saya baru jujur ke orang tua setelah sembilan hari dapat SK itu. Saya takut untuk menceritakan kalau saya di-DO. Karena orang tua tahunya 1 tahun lagi saya lulus," keluh Agung.

Sementara itu, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Tehnik dan Ilmu Komputer, Auliya Rahman Isnain, sebelumnya membenarkan UTI menjatuhkan sanksi tegas.

Mereka menganggap para mahasiswa itu telah merusak citra kampus. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) mereka pun tidak memenuhi standar.

Sampai semester akhir, IPK Vernanda, Ulil, dan Agung –tiga mahasiswa yang di-DO, tidak sampai 2,00. Sedangkan IPK minimal adalah 2,75. (Baca juga: DO dan Skorsing Massal: 9 Mahasiswa Melawan, UTI Yakin Sesuai Aturan). (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID