DPRD Ingatkan SMAN 1 Metro Taat Zonasi, Bukan Surat Domisili
Haris Riyanto
Jumat | 19/06/2020 19.07 WIB
DPRD Ingatkan SMAN 1 Metro Taat Zonasi, Bukan Surat Domisili
Wakil Ketua l DPRD Kota Metro Anna Morinda. Foto: Rilis Lampung/Haris Riyanto

RILIS.ID, Metro – Menanggapi keluhan wali murid terkait dugaan permainan surat domisili untuk kepentingan Penerimaaan Peserta Didik Baru (PPDB), DPRD Kota Metro angkat bicara.

Wakil Ketua l DPRD Kota Metro Anna Morinda mengaku banyak mendapat laporan dari warga Metro terkait PPDB di SMAN1 Kota Metro.

"Banyak yang diterima dengan surat domisili, bahkan ada anak yang tinggal 800 meter rumah keluarganya di situ dengan menggunakan KK (Kartu Keluarga) itu tidak dapat diterima, kalah dengan yang domisili," kata Anna, Jumat (19/6).

Dengan mencuatnya keluhan itu, Anna meminta pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung bijaksana dan menghormati peraturan yang sudah ditetapkan.

"Kami minta SMAN 1 dan juga Dinas Pendidikan Provinsi untuk menghormati peraturan menteri mengenai zona itu. Jadi kita minta nanti ketika daftar ulang semua yang domisili itu harus sesuai dengan KK. Jangan sampai orang Metro, yang asli tinggal di sana itu kalah dengan surat domisili. Ini menjadi perhatian kita, dan kita minta SMAN 1 Metro untuk bertindak bijaksana mengenai peraturan zonasi dari kementerian," ujarnya.

Anna kembali menegaskan bahwa PPDB menjadi persoalan serius yang harus dijalankan secara profesional, agar citra Metro sebagai Kota Pendidikan tetap pada fungsinya.

"Disdukcapil kita itu bekerja dengan sangat cepat dan profesional, jadi kalo orang sudah domisili setahun belum punya KTP dan KK itu aneh. Untuk itu kita meminta kepada SMA N 1 agar mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Ketika nanti daftar ulang surat domisili harus dengan melampirkan KK asli," tandasnya.

Sementara, salah seorang calon wali murid, Naimmullah Prahana mempertanyakan proses PPDB yang hanya melampirkan surat domisili, namun tidak melampirkan Kartu Keluarga (KK) asli. 

Dia mengaku prihatin dengan proses PPDB 2020/2021 di SMAN 1 Metro. Sebab, memakai jalur zonasi dari berbagai wilayah luar zona hanya pake surat domisili, diterima semua. Karena jaraknya selalu dibuat di bawah 200 meter, padahal orangnya tidak berdomisili di wilayah SMAN 1 Metro.

“Orangnya dari Sukadana, Pekalongan orang-orang di luar zona hanya bermodal keterangan fiktif dapat surat keterangan domisili, sehingga anak-anak di wilayah sekolah ini tersingkir, karena rata-rata pake surat domisili jaraknya dibuat paling jauh hanya 150 meter," ungkapnya.

Kepada media ia mengaku telah menyampaikan surat keluhan calon wali murid yang dikirimkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) dengan tembusan Gubernur Lampung, Kadisdikbud Provinsi Lampung, Wali Kota Metro hingga pihak SMAN 1 Metro. (*)

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID