Eksekutor Kebiri
lampung@rilis.id
Rabu | 10/02/2021 16.16 WIB
Eksekutor Kebiri
Oleh: Wirahadikusumah

Ini kali kedua saya menulis tentang hukuman kebiri. Terhadap predator seksual. Kali pertama saya menulisnya pada 29 Agustus 2019. Tulisan itu berjudul ”Hukuman Kebiri”. Terbit di disway.id.

Dalam tulisan dulu, saya membahas tentang vonis hukuman kebiri. Yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Saat itulah untuk kali pertamanya hukuman kebiri diterapkan di Indonesia.  

Kala itu, yang dijatuhi hukuman adalah seorang terdakwa pemerkosa anak. Bernama M. Aris. Umurnya 20 tahun. Predator anak ini juga diganjar pidana penjara 12 tahun. Tambah denda Rp100 juta -subsider enam bulan pidana kurungan.

Aris, menurut majelis hakim, terbukti memperkosa 9 anak. Dalam kurun waktu tiga tahun. Dari 2015 hingga 2018. Saat melakukan aksinya, tak jarang Aris juga berlaku kasar.

Topik hukuman kebiri pernah hangat juga sebelumnya. Tepatnya 25 Mei 2016. Yakni saat Presiden Jokowi menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Itulah Perpu perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ada dua pasal yang diubah. Yaitu Pasal 81 dan Pasal 82. Juga menambah satu Pasal 81A.

Dalam Perppu itu diatur tentang hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal penjara 20 tahun dan minimal 10 tahun.

Selain itu, ada tambahan tiga jenis hukuman, yaitu kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Perppu itu akhirnya resmi menjadi undang-undang. Setelah disahkan melalui rapat paripurna DPR pada 12 Oktober 2016.

Tapi sejak itu belum pernah ada hakim yang menjatuhkan hukuman kebiri.

Baru vonis hakim PN Mojokerto itulah yang pertama. Pada 29 Agustus 2019 itu.

Dalam tulisan itu juga, saya mengungkapkan adanya reaksi. Dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Organisasi ini menolak jika ditugasi menjadi eksekutor. Sikap ini juga pernah dinyatakan IDI saat Perppu tersebut diwacanakan hingga disahkan menjadi undang-undang.

Mengapa IDI menolak jadi eksekutor?

Ketua Biro Hukum dan Pembinaan Anggota IDI Nazrial Nazar menjelaskannya. Ia mengatakan, persoalan utama IDI adalah kode etik.

Ketika menjadi eksekutor hukuman itu seorang dokter melanggar kode etik.

Ketika zat kimia kebiri disuntikkan kepada manusia, akan terjadi banyak efek samping. Di antaranya terjadi kegemukan yang luar biasa, wajah menjadi sembab, keluar keringat dari seluruh pori-pori, merusak ginjal, hingga menyebabkan keroposnya tulang.

”Jadi, walaupun itu atas nama hukuman, tapi itu penyiksaan! Kode etik tidak mengizinkannya,” tegasnya kala itu.

Pendapat senada juga disampaikan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Budi Wiweko.

Dikutip dari Kompas.com, ia mengatakan, pekerjaan seperti itu (kebiri kimia) bukanlah pekerjaan yang boleh dilakukan seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya.

Sebab, dokter terikat sumpahnya. Salah satu bunyinya menghormati makhluk hidup insani sejak pembuahan.

Menurutnya, ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan digunakan untuk kemaslahatan atau kebaikan umat manusia.

Sikap IDI kala itu tentunya membuat pusing pihak kejaksaan. Vonis itu harus dijalankan jaksa demi menjalankan undang-undang.

Padahal yang memiliki kompetensi dalam mengeksekusi hukuman seperti itu adalah dokter. Karenanya, kejaksaan harus meminta dokter yang melakukannya.

Saya pun cukup bingung kala itu menyikapinya. Sebab, hukuman kebiri sudah menjadi undang-undang dan harus dilaksanakan. Sementara, dokter sebagai suatu profesi juga harus taat terhadap kode etiknya.

Itu pun berlaku bagi jurnalis. Juga profesi lainnya.

Karenanya, akankah UU bakal mengalahkan kode etik profesi kedokteran? Atau malah sebaliknya?

Hingga 9 Februari 2021 ini, saya masih menunggu siapa pemenangnya? Sebab, sampai saat ini belum diketahui, apakah vonis itu sudah dieksekusi?

Lalu mengapa saya menulis kembali tentang hukuman kebiri?

Itu karena tadi sore (9/2/2021) saya membaca berita. Tentang hukuman kebiri lagi. Yang kali ini terjadi di Lampung.

Adalah majelis hakim PN Sukadana, Lampung Timur yang memutuskan vonis tersebut. Kepada terdakwa perkara pencabulan anak di bawah umur. 

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim PN Sukadana Eti Purwaningsih secara virtual, majelis hakim menjatuhkan vonis selama 20 tahun penjara. Lalu membayar denda Rp800 juta subsider 3 bulan penjara. Kemudian membayar restitusi kepada korban Rp7,7 juta. Terakhir, majelis hakim juga menambahkan vonis hukuman kebiri terhadap terdakwa.

Majelis hakim memberikan waktu satu tahun setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah), untuk mengeksekusi hukuman kebiri.

Siapakah terdakwanya kali ini?

Namanya Dian Anshori. Ia mantan oknum anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur.

Terdakwa merudapaksa anak perempuan di bawah umur. Juga menjual bocah malang itu pada lelaki hidung belang berinisial BA. Dengan imbalan Rp200 ribu.

Padahal, Dian yang saat itu merupakan petugas P2TP2A Lampung Timur harusnya melindungi korban.

Gadis cilik ini diketahui berlindung di bawah P2TP2A. Setelah kehormatannya dicemari sebelum dirinya bertemu Dian.

Pastinya saat ini, saya kembali bingung. Siapakah pengeksekusi hukuman  kebiri itu?

Sebab, dari hasil saya browsing tadi malam (9/2/2021), IDI belum juga bersikap terkait vonis hukuman kebiri.

Padahal pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, disebutkan dokter atas perintah jaksa melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan.

”Di internal kami sedang ditelaah juga apa opsi-opsi jalan tengah,” ujar Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Nazrial Nazar seperti yang saya kutip dari CNNIndonesia.com.

Nazar mengaku heran ada aturan yang mengatur dokter menjadi pelaksana tindakan kebiri kimia. Sebab, menurutnya itu bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter.

Ia menegaskan, IDI akan berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan pihak terkait lainnya untuk membahas lebih lanjut PP tersebut.

Jika melihat pernyataan IDI itu, kemungkinan besar belum satu pun vonis hukuman kebiri di Indonesia dieksekusi.

Lalu, profesi apakah yang pantas untuk eksekusi hukuman kebiri selain dokter?

Tentu jawabannya bukan tukang sunat! (Wirahadikusumah)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID