Enam Potensi Pelanggaran Pilkada jadi Perhatian Bawaslu
Agus Pamintaher
Rabu | 17/06/2020 23.01 WIB
Enam Potensi Pelanggaran Pilkada jadi Perhatian Bawaslu
Ilustrasi: Rilis Lampung

RILIS.ID, Bandarlampung – Sedikitnya ada enam potensi pelanggaran yang bisa terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung

Delapan Kabupaten yang akan menggelar Pilkada yakni Lampung Selatan, Bandarlampung, Metro, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Waykanan dan Pesisir Barat.

Koordinator Devisi Bidang Hukum Bawaslu Lampung, Tamri Suhaimi mengatakan, untuk mengantisipasi itu semua, Bawaslu melakukan sosialisasi pemetaan terkait permasalahan dalam pengawasan tahapan pilkada pada masa bencana Covid-19.

Beberapa potensi pelanggaran menurut Tamri, diantaranya politik uang (money politik) atau kampanye secara virtual sulit dilakukan pengawasan. Kemudian verifikasi faktual calon perorangan rencananya akan dilakukan secara daring.

Ketiga, politisisasi pembagian bantuan social (Bansos) bagi calon petahana. Keempat Kampanye via daring mengalami hambatan akibat blank spot (hilang sinyal).

Kelima partisipasi pemilih menurun mengingat situasi pandemic Covid-19 membuat pemilih enggan datang ke TPS.

Keenam kesulitan rekrutmen saksi TPS karena kecilnya reward yang diterima mereka.

“Enam potensi pelanggaran itu yang menjadi tugas kita sebagai pengawas pemilu Kepala Daerah di lapangan,” kata Tamri, Selasa (16/6/2020).

Sementara itu, Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Lampung Selatan Wazzaki mengatakan, potensi masalah yang ada di daerah selain yang telah anggota Bawaslu Provinsi. Penggunaan APD yang digunakan harus memenuhi standar protocol kesehatan.

“Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan petugas dilapangan, penggunaan APD sangat penting. Karena di Provinsi Lampung ini, masih ada daerah yang masuk zona merah. Jadi jangan remehkan persoalan pandemic Covid-19,” kata Wazzaki. (*)

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID