Fraksi Puji PAD Mesuji Naik, tapi Ramai-Ramai Soroti WDP - RILIS.ID
Fraksi Puji PAD Mesuji Naik, tapi Ramai-Ramai Soroti WDP
Juan Situmeang
Rabu | 15/07/2020 20.51 WIB
Fraksi Puji PAD Mesuji Naik, tapi Ramai-Ramai Soroti WDP
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Mesuji – DPRD Mesuji kembali menggelar rapat paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 di dedung dewan setempat, Rabu (15/7/2020).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Mesuji, Elfianah Khamami. Hadir Sekkab Syamsudin, beberapa kepala OPD dan diikuti 23 dari 35 anggota dewan.

Dalam pembukaan sebelum pandangan umum fraksi, Elfianah mengatakan paripurna kali ini adalah lanjutan dari rapat sebelumnya, yakni penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD 2019.

Pandangan umum fraksi-fraksi secara berurutan dibacakan perwakilan masing-masing fraksi. Fraksi NasDem dibacakan M Jodi Saputra, F-PKB (Jhon Tanara), F-Gerindra (Yulidarsa),  F-PDIP (Femi Yusapela), F-Golkar {Alkat Ardianto), F-PAN (Mardinatha), dan F-Mesuji Bersatu Budi Susanto).

Hampir semua fraksi mengapresiasi peingkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  104 persen dari Rp43 Miliar ke Rp45 miliar.  Namun nyaris semua menyoroti belum bergeraknya opini BPK RI atas laporan keuangan dengan predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP). Sehingga dua tahun berturut-turut WDP tak bergerak.

Kemudian mengenai temuan BPK terkait kelebihan pembayaran terhadap volume pekerjaan di beberapa dinas. Juga terkait pembayaran honorarium yang tidak sesuai aturan di tiga OPD. Yakni Bappeda, Dinas PMD, dan sekretariat pemda setempat mengenai pembelian gas dan lain-lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dari pandangan umum Fraksi NasDem, Jodi mengatakan pihaknya menyampaikan beberapa hal.

Pertama, mengingatkan penerapan protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19.

Kedua, mengenai postur APBD harus lebih besar belanja langsung daripada belanja pegawai.

Ketiga, tidak boleh lagi terjadi ada kegiatan yang sudah dianggarkan, tiba-tiba tidak bisa dilaksanakan. 

Beberapa poin lain yang disorot yaitu pengaspalan alun-alun Pasar Panggungjaya yang dikembalikan ke kas sebesar Rp262 juta. Juga mengenai penggunaan dana dari BTT di BPBD yang tidak sesuai dengan standar kebencanaan.

Dari Fraksi PKB, Jhon Tanara justru memberi pandangan berbeda dengan lainnya mengenai naiknya PAD hingga 104 persen.

"Kami menilai ini bukti tidak cermatnya OPD dalam mengoptimalkan taget pendapatan dari retribusi. Masih dangkal. Baik dari kenaikan, tapi tidak dalam perencanaan. Sehingga semua ini belum menggambarkan keberhasilan OPD secara signifikan," tandasnya.

Berikutnya Fraksi PDIP,  Femi Yusapela dalam pandangan fraksinya mengatakan sama dengan fraksi-fraksi sebelumnya mengenai Dinas PU, Perkim, pembangunan alun-alun, pasar dan honorarium tiga dinas, pengembalian temuan BPK dan penilaiannya.

PDIP juga menyorot Dinas Pendidikan mengenai penggunaan dana BOS di tujuh SD dan SMP di Mesuji yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan dana BOS.

"Penggunaan APBD yang tidak untuk rakyat akan menyakiti hati rakyat,” ingatnya.

Sedangkan pendangan Fraksi Gerindra yang dibacakan Yulidarsah berharap Mesuji berusaha mendapat kembali predikat WTP yang sudah sempat diraih dua tahun sebelumnya di tahun 2017.

Kemudian menindaklanjuti temuan BPK dan segera memgembalikan kelebihan pembayaran baik dari pekerjaan fisik maupun non-fisik seperti honor-honor dan lainnya.

"Kami juga minta agar jembatan-jembatan yang sebelumnya sudah direncanakan dengan box culvert segera dibangun, jangan terbengkalai seperti sekarang,” katanya.

Senada, Fraksi Golkar yang dibacakan Alkat Ardianto, selain poin-poin yang sama dengan fraksi sebelumnya, menambahkan mengenai kondisi batu yang saat ini berada di stockpile tersebar di Mesuji.

“Itu salah satu biang masalah hingga BPK menilai ketidakwajaran dari Tahun 2018 lalu. Tolong segera dibuat regulasinya seperti apa untuk memanfaatkan semua batu dan pelaporan administrasinya sehingga dinilai wajar oleh BPK. Karena temuan itu menjadi catatan terus menerus dua tahun berturut-turut,” terangnya.  

Dari Fraksi PAN, Mardinatha menyampaikan mengenai akses jalan di Mesuji dan penggunaan BOS di sekolah harus sesuai dengan aturan. Begitu juga dengan program Baperlahu dan sejenisnya untuk disalurkan sesuai dengan kriteria.  

Terakhir Fraksi Bersatu,  Budi Susanto mengatakan bupati secepatnya menyelesaikan kelebihan pembayaran Rp3 miliar hasil temuan BPK pada APBD 2019.

"Supaya cepat selesai. Jangan jadi tunggakan dan masalah lagi,” katanya. 

Sedangkan mengenai tujuh temuan dari BPK itu harus segera diselesaikan. Kemudian menurut pandangan fraksinya semua persoalan tersebut karena ketidakpatuhan OPD di Kabupaten Mesuji.

"Ke depan, agar Kepala OPD, PPK, PPTK, tim pengawas melakukan tugas secara bertanggungjawab dan profesional sehingga tidak ditemukan lagi catatan-catatan BPK,” terangnya. 

Fraksinya juga menyoroti lemahnya pelayanan kesehatan yang jauh dari standar. Ia meminta agar rumah sakit umum daerah dan puskes-puskes memberi pelayanan yang baik dan prima kepada warga. Jugan mengenai BPJS kesehatan yang tidak tepat sasaran.

Begitu juga dengan status tanah sengketa yang di sekitar gerbang RSUD Mesuji.

“Saat ini diklaim warga. Sudah seperti apa persoalan dan perkembangannya, ke depan jangan lagi kita membangun jika lahannya belum selesai dengan warga,” katanya.

Terakhir F-Mesuji Bersatu menyoroti bantuan perumahan layak huni (baperlahu) agar tepat sasaran. Kemudian bantuan Covid-19.

"Segera selesaikan dan salurkan. Agar dapat dirasakan warga manfaatnya. Dan di Dinas Pertanian  mengenai ketahanan pangan. Setiap program agar dipantau jangan sekali habis. Setiap aset harus dicatat dengan jelas. Contoh, Alsintan. Sampai saat ini tidak jelas semua alat-alat keberadaannya," sesalnya.

Dinas pertanian dan perikanan juga diminta agar membuat program jangan sebatas program. Misal dibuatkan kolamisasi.

“Sampai saat ini mangkrak begitu saja. Cetak sawah juga. Tingkat keberhasilan mana? Apa gabah berlimpah. Ini perlu evaluasi. Belum lagi penyuluh satu kecamatan hanya ada dua orang,” tutupnya.

Setelah semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya, Ketua DPRD Elfianah mengatakan jika rapat paripurna berikutnya dijadwalkan Kamis (16/7/2020). (*)

 

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID