Hak Politik ASN Jangan Dikebiri - RILIS.ID
Hak Politik ASN Jangan Dikebiri
lampung@rilis.id
Kamis | 22/03/2018 06.01 WIB
Hak Politik ASN Jangan Dikebiri
Gunawan Handoko, Pensiunan PNS; Penggiat LSM Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan Provinsi Lampung

SETIAP kali akan diselengarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), netralitas aparatur sipil negara (ASN) selalu menjadi sorotan. Sekecil apapun tindakan ASN yang ada aroma mendukung kandidat, langsung dituduh sebagai tindakan berpolitik. Akibatnya banyak ASN yang menggigil ketakutan, terutama yang tidak paham batasan dari netralitas itu apa dan berpolitik itu yang bagaimana.

Diakui memang bahwa keberadaan ASN cukup strategis dan memiliki pengaruh besar dalam pencitraan figur para calon pemimpin di tengah masyarakat. Keberadaan ASN merupakan patron yang kata-kata dan perbuatannya menjadi panutan bagi masyarakat lingkungannya. Masyarakat beranggapan ASN lebih banyak tahu tentang sepak terjang dan kredibilitas para calon, terutama calon petahana dan pejabat pemerintah, karena ASN inilah yang dianggap telah merasakan langsung akan kepemimpinan mereka.

Pertanyaannya adalah, apakah jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri benar-benar sudah memahami ketentuan yang mengatur tentang itu, khususnya yang berada di tingkat bawah. Jika tidak, ini justru bisa kacau dan akan menimbulkan permasalahan baru.

Untuk sebuah negara demokrasi, tuntutan netralitas total bagi ASN tidak mungkin dapat berjalan sempurna. Sebab ASN (kecuali TNI dan POLRI) juga memiliki hak politik dan sudah barang tentu hak politik tersebut harus benar-benar tersalurkan dengan baik. Setiap ASN memiliki hak politik untuk memilih, sehingga larangan berpolitik harus dimaknai dengan baik dan benar.

Penafsiran terhadap larangan berpolitik jangan sampai memposisikan ASN sebagai pihak yang harus dikebiri atau diskriminatif. Pengertian larangan ASN berpolitik sudah diatur sejak lama dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2004, Surat Edaran Menpan Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2005 sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, isinya masih sama. Bahwa larangan yang dimaksud apabila ASN (dulu PNS) menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Sedangkan netralitas PNS dijelaskan bahwa “PNS dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah”. Jadi jelas, bukan melarang ASN berpolitik tetapi melarang dengan segala konsekwensi bahwa ASN tidak dibenarkan menjadi tim sukses atau tim pemenangan calon tertentu. Artinya, dalam daftar nama tim pemenangan Calon Kepala Daerah yang disampaikan ke KPU tidak tercantum nama orang yang berstatus sebagai ASN.

Sedangkan netralitas di sini juga jelas, karena ASN masih memiliki hak pilih, tentunya punya hak untuk mengetahui bobot dan integritas figur calon pemimpin yang baik dan dijamin tidak akan membuat ’celaka’ para ASN apabila terpilih nanti. Boleh jadi sikap tidak netral tersebut sebagai bentuk panggilan moral dalam upaya menyelamatkan roda pemerintahan untuk masa 5 tahun ke depan.

Kita menyaksikan bersama, berapa banyak ASN yang tersandung berbagai kasus pidana, hanya karena tidak mampu menolak perintah Kepala Daerah. Juga, berapa banyak sudah Gubernur maupun Bupati/Wali kota yang ditangkap KPK karena terjerat kasus pidana korupsi. Maka menjadi wajar bila para ASN ikut ambil bagian dalam memenangkan calon pemimpinnya yang dipandang jujur dan amanah serta diyakini tidak akan membuat dirinya celaka.

Itulah ujud dari bentuk kepedulian yang harus kita bangun kembali di negeri ini. Apa iya, hanya menghadiri acara kampanye atau mengenakan kaos salah satu kandidat lantas di cap tidak netral? Yang lebih lucu lagi, hanya memberikan tanda like di media sosial pun dianggap pelanggaran.

Sesungguhnya peraturan yang lebih bersifat khusus seperti UU, Perpu, PP, Inpres, Keppres dan Perda tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan peraturan yang bersifat mendasar/pokok (UUD 1945). Jika hal itu terjadi maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan oleh hukum atau tidak sah. Nah, peraturan yang melarang ASN terlibat politik praktis hanya bersifat peraturan spesialis sedangkan UUD 1945 pasal 28 menyebutkan bahwa ”Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat dengan kata lain melakukan kegiatan politik”. Maka secara yuridis hal tersebut bertentangan dengan konsitusi dan konsekuensinya peraturan tersebut mestinya tidak sah.

Jika ternyata ada ASN yang dinilai berpihak pada salah satu calon, maka keterlibatannya harus dilihat sebagai bagian dari anggota masyarakat. Negara demokrasi adalah negara yang menempatkan kedaulatan rakyat berada di puncak kekuasaan. Maka tidak bisa kita tolak bahwa ASN, TNI, dan POLRI pun merupakan bagian dari rakyat itu sendiri. Dalam tatanan negara kita, ASN merupakan pengabdi sipil atau bisa dibaca menjadi ‘sipil yang mengabdi’, bukan sebagai tuan bagi sipil atau civil-master. Kapasitas tersebut sudah tentu tidak bisa dipisahkan dengan peran serta ASN dalam tindakan politiknya.

Pengabdian ASN bukan sekadar untuk golongan atau satu partai saja, melainkan mengabdi secara total kepada tuan mereka yaitu sipil. Maka, ketika pengabdian kepada sipil atau rakyat ini harus lebih diutamakan, pengabdian kepada satu golongan atau partai politik harus benar-benar dikesampingkan. Diyakini, para kandidat calon pun (khususnya calon petahana) tidak akan bertindak bodoh dengan menempatkan para ASN secara legal menjadi tim pemenangannya.

Sebagai mantan PNS yang telah pensiun saya berharap kepada para ASN yang masih aktif untuk tidak merasa gelisah dan ketakutan. Sebagai abdi negara, ASN memiliki tiga peran yakni sebagai alat atau aparatur negara, sebagai pelayan publik dan sebagai alat pemerintah.

Dari dimensi tersebut maka ditilik dari kedudukan dan fungsinya maka ASN merupakan pekerja resmi yang memegang kunci pengelolaan APBN dan APBD serta berbagai harta yang menjadi aset negara. Maka ketidaknetralan ASN dalam Pilkada bisa jadi merupakan suatu barter politik dengan pihak-pihak tertentu yang konsekuensinya berupa imbalan jika terpilih nanti, baik berupa jabatan struktural maupun bentuk kompensasi lainnya. Bisa juga karena ada ancaman tertentu yang dilancarkan kepada ASN bila tidak mendukung salah satu pasangan calon. Yang pasti, sebagai bagian dari warga negara dan warga masyarakat, seorang ASN juga memiliki preferensi terhadap kandidat calon. Boleh jadi karena merasa gerah jika hanya menjadi penonton, lalu mengekspresikan dukungannya secara berlebihan dan melupakan netralitas.

Semua pihak harus menyadari bahwa sesungguhnya ASN sedang membutuhkan adanya pencerahan yang tidak sekedar berkutat pada vested interest tetapi perlu menarik ke dalam diri apa filosofi posisi mulia dibalik tuntutan netralitas itu. Jika memang ASN harus netral, maka dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara tidak perlu dihantui dengan kehilangan jabatan atau mutasi, siapapun yang bakal terpilih nanti. Harus ada jaminan perangkat aturan yang jelas dan tegas guna memberi perlindungan hukum bagi para ASN dari perlakuan sewenang-wenang Kepala Daerah. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID