Hari Tani, Wahrul Fauzi Dorong Redistribusi Kepemilikan Tanah - RILIS.ID
Hari Tani, Wahrul Fauzi Dorong Redistribusi Kepemilikan Tanah
lampung@rilis.id
Senin | 24/09/2018 17.43 WIB
Hari Tani, Wahrul Fauzi Dorong Redistribusi Kepemilikan Tanah
Ketua DPD NasDem Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silalahi. FOTO: RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, Lampung Selatan – Ketua DPD Partai NasDem Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan peringatan Hari Tani 2018 menjadi momentum untuk menyelesaikan masalah- masalah petani Lampung.

“Sudah waktunya para petani bangkit dalam memperjuangkan keadilan tanah, bibit dan pupuk lancar berkualitas serta akses jual pasar yang stabil,” kata Wahrul dalam keterangannya, Senin (24/9/2018).

Menurut dia, reforma agraria dapat dijalankan sepenuhnya melalui redistribusi kepemilikan tanah kepada petani kecil dan buruh tani melalui program perhutanan sosial.

Mantan Direktur LBH Bandarlampung ini menjelaskan pemerintah pusat mau pun daerah dapat mempercepat akses keadilan kepemilikan tanah kepada rakyat tani.

“Ini masalah goodwill pemerintah saja,” ujar Pengacara Rakyat ini.

Caleg DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan Lampung Selatan ini menyampaikan bahwa tanah tidak hanya merupakan unsur produksi tetapi juga memiliki makna sosiobudaya, politik dan religius.

Diakuinya, konflik agraria kebanyakan diawali dengan berbagai ketegangan dan masalah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang didominasi pada masalah yang berhubungan dengan sumberdaya agraria.

“Kehidupan petani Indonesia bergantung pada sumber daya tanah menunjukkan adanya makna tanah bagi petani,” tambah lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung ini.

Hal tersebut, masih menurut Wahrul, mengakibatkan pelaksanaan reforma agraria belum dapat menyentuh persoalan yang mendasar yaitu merombak ketimpangan struktur penguasaan kepemilikan tanah yang ada, dan menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi serta mengakhiri korban kekerasan, perampasan tanah mau pun kriminalisasi.

Dia juga menilai peran petani belum ditempatkan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan reforma agraria. Padahal petani sangat memahami tentang subjek dari reforma agraria tersebut. Termasuk menentukan tanah objek reforma agraria.

“Konflik agraria dapat diselesaikan apabila pemahaman pemerintah terutama pemerintah daerahnya kuat,” ucapnya.

Wahrul meminta agar Gubernur Lampung dapat memimpin langsung reforma agraria karena sudah kebutuhan mendasar dalam memperkuat ekonomi petani Lampung.

“Semuanya demi kedaulatan pangan dan lapangan pekerjaan, serta kehidupan perekonomian petani,” imbuhnya.

Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan bibit serta kelancaran pupuk yang berkualitas bagi para petani.

“Semuanya dibutuhkan petani hingga akses jual pasar yang stabil,” tutupnya.

Senada dengan Wahrul, Direktur LBH Tani Lampung Arif Hidayatullah mendorong pelaksanaan reforma agraria dideklarasikan hak asasi petani oleh PBB.

“Ini merupakan perjuangan membangun dalam menjawab persoalan krisis pangan, kemiskinan dan marjinalisasi pedesaan,” katanya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID