HMI Kecam Penggusuran di Kampung Pasar Griya Sukarame - RILIS.ID
HMI Kecam Penggusuran di Kampung Pasar Griya Sukarame
lampung@rilis.id
Sabtu | 21/07/2018 15.18 WIB
HMI Kecam Penggusuran di Kampung Pasar Griya Sukarame
Personel Pol PP terlibat bentrok dengan warga Kampung Pasar Griya Sukarame, Jumat (20/7/2018). FOTO: RILISLAMPUNG.ID/El Shinta

RILIS.ID, Bandarlampung – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandarlampung mengecam keras penggusuran pemukiman warga di Kampung Pasar Griya Sukarame, Bandarlampung, pada Jumat (20/7/2018) lalu.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Bandarlampung, Arman Fellany Lamnunyai, menilai penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota Bandarlampung merupakan sebuah cerminan kebobrokan.

Menurut dia, Pemkot tidak memahami prosedural sehingga terjadi bentrok antara warga setempat dengan personel Pol PP.

“Perlakuan represif suatu tindakan yang tidak mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Karena pasti ada solusi alternatif lain dibandingkan penggusuran, apalagi dengan menggunakan kekerasan hingga mengakibatkan salah satu peserta unjuk rasa mengalami patah kaki,” kata Arman dalam siaran pers yang diterima rilislampung.id, Sabtu (21/7/2018).

Dia juga menyayangkan pernyataan Asisten I Pemkot Bandarlampung, Sukma Wijaya, terhadap YLBHI Bandarlampung yang mendampingi korban atas penggusuran tersebut yang mengatakan bahwa tidak ada kepentingan dengan LBH dan tidak memperdulikan advokasi bantuan hukum LBH dengan pedagang yang menduduki pasar tersebut.

“Pendampingan yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum itu diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung ini.

Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup HMI Cabang Bandarlampung, Edwin Juantara, menganggap personel Pol PP telah berlaku semana-mena ketika melakukan penggusuran.

“Kita mengamati bagaimana Pemerintah Kota Bandarlampung melalui Pol PP semena-mena melakukan penggusuran perkampungan warga di sana. Sementara Pemkot belum terlihat apakah sudah mengupayakan tempat alternatif bagi warga Pasar Griya," tuturnya.

Pemkot Bandarlampung, masih kata dia, seharusnya melakukan koordinasi dan komunikasi melalui pendekatan persuasif kepada warga setempat sehingga tidak terjadi penolakan yang mengakibatkan bentrok antara petugas dengan warga sekitar.

“Kita sangat menyayangkan terjadinya bentrok antara petugas Pol PP dan warga setempat. Hal ini menunjukkan komunikasi pemerintah dengan warga tidak terjalin dengan baik sehingga terjadi penolakan. Kita mempertanyakan bagaimana komunikasi pemerintah sebelum penggusuran dilakukan," tandasnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID