Imbau Salat Ied di Rumah tapi Buka Tempat Wisata, FSMLCK Petisi Gubernur
lampung@rilis.id
Jumat | 07/05/2021 21.29 WIB
Imbau Salat Ied di Rumah tapi Buka Tempat Wisata, FSMLCK Petisi Gubernur
Penyerahan petisi atas terbitnya SE gubernur Lampung. FOTO: ISTIMEWA

RILIS.ID, Bandarlampung – Forum Suara Masyarakat Lampung Cinta Kebenaran (FSMLCK) mempetisi Surat Edaran (SE) Gubernur Lampung Nomor: 0425/1665/VI.07/2021 tertanggal 29 April.

SE tentang pelaksanaan salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H tahun 2021, kenaikan Isa Almasih, dan Hari Raya Waisak dalam situasi pandemi Covid-19.

Mewakili gubernur, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ria Andari menerima petisi FSMLK di ruang sekretaris provinsi pada sekitar pukul 10.15 WIB, Jumat (7/4/2021).

"Maaf Pak Gubernur dan jajaran sedang rapat sehingga saya dimandatkan untuk mewakili," ujar Ria didampingi Alma Rostow Guna dari Kominfo Lampung.

Perwakilan FSMLCK, Gunawan Pharrikesit, didampingi Sekretaris Daerah PA 212 Lampung, Royan, mengatakan, petisi ini merupakan refleksi dari kebijakan ambigu.

"SE menyatakan menganjurkan salat Ied 1442 H dilakukan di rumah di tahun 2021 ini. Sedangkan sisi lain, ada keputusan Pemprov Lampung bersama pengusaha untuk membuka destinasi wisata pada lebaran 2021," ujar Gunawan yang juga advokat.

Berikut isi petisi bernomor:  01/FSMLPK/V/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Sehubungan SE Gubernur Lampung Nomor: 0425/1665/VI.07/2001 yang ditandatangani Gubernur Lampung Arinal Djunaidi:
1. Terdapat pada huruf dua Romawi (II), angka 1 dan 5, yang mana telah memuat imbauan dengan makna sebagai pelarangan Salat Ied 1442 H berjamaah di masjid dan lapangan bagi masyarakat Provinsi Lampung.
2. Keberatan kami, Forum Suara Masyarakat Lampung Cinta Kebenaran (FSMLCK), karena adanya kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam yang akan merayakan kemenangan setelah berpuasa selama satu bulan di bulan Ramadan.
Hal ini berkaitan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Asisten III dan Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi Lampung, yang menegaskan dibukanya tempat hiburan pada hari yang sama saat perayaan hari lebaran 1442.
3. Kebijakan diskriminatif kami anggap karena adanya persamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan bersifat substansial, antara SE Gubernur Lampung Nomor: 0425/1665/VI.07/2001, berbanding dengan adanya kebijakan dibukanya destinasi wisata pada perayaan hari Lebaran 1442 H / 2021.
4. SE Gubernur Lampung Nomor: 0425/1665/VI.07/2021 bertentangan dengan SE Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 04 tahun 2021 tentang Perubahan SE No 03 tahun 2021 tentang Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H/2021.

Terkait hal tersebut perlu kami sampaikan petisi:
1. Merasa keberatan dan meminta gubernur meninjau kembali SE Gubernur Lampung Nomor: 0425/1655/VI.07/2021.

2. Mengganti redaksional yang terdapat pada SE Gubernur Lampung Nomor: 0425/1665/VI/.07/2021 huruf dua romawi (II) angka 1, dengan redaksional yang memperbolehkan salat Ied 1442 H di masjid dan atau lapangan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

3. Dan atau menutup destinasi wisata di wilayah Provinsi Lampung selama perayaan Hari Lebaran 1442 H/2021.

Berbagai Pertimbangan :
1. Surat edaran yakni suatu surat pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak.
2. Surat edaran termasuk kedalam surat resmi karena memakai bahasa resmi, singkat, jelas, padat dan mencerminkan ciri dari organisasi yang membuatnya.
3. Surat edaran merupakan suata peraturan kebijakan yang terbit berdasarkan kewenangan bebas, namun perlu memperhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya:
a. Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak
b. Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan
c. Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
d. Dapat dipertanggung jawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Maka SE dapat diuji dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 Huruf A yaitu: Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual. Dan huruf E yaitu: Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Karenanya SE Nomor: 0425/1665/VI.07/2021 selayaknya dapat dipertanggungjawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan hal ini, apabila petisi tidak diindahkan, maka SE Nomor: 0425/1665/VI.07/2021 akan dilakukan uji dengan menggunakan UU No. 30 tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan pada Pasal 87 huruf A, B, C, D, dan E.

Karenanya, Pemprov Lampung perlu mengkaji kembali SE Nomor: 0425/1665/VI.07/2021 dan atau mengkaji kesepakatan bersama pengelola destinasi wisata tentang dibukanya destinasi wisata selama perayaan Hari Lebaran 1442/2021. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID