Ingat Fatwa MUI: Memburu Gajah Hukumnya Haram! - RILIS.ID
Ingat Fatwa MUI: Memburu Gajah Hukumnya Haram!

Senin | 19/03/2018 14.28 WIB
Ingat Fatwa MUI: Memburu Gajah Hukumnya Haram!
Ancaman dan Tantangan Konservasi Gajah Sumatera yang Menuju Kepunahan di Gedung Sidang Rektorat Unila, Senin (19/3/2018). FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Taufik Rohman

RILIS.ID, Bandarlampung – Upaya menjaga gajah Sumatera dari kepunahan harus dimulai dari mengatasi perburuan dan perdagangan gading secara ilegal. Penegakkan hukumnya pun mesti konsisten dan tidak berpihak.

Kepala Seksi Wilayah III Lampung BKSDA Teguh Ismail menegaskan hal itu dalam seminar yang digelar Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Lampung (Mapala Unila) di Gedung Sidang Rektorat Unila, Senin (19/3/2018). Seminar bertema Ancaman dan Tantangan Konservasi Gajah Sumatera yang Menuju Kepunahan.

”Strategi mengatasi konflik manusia dan gajah adalah dengan cara menghindari konflik. Agen pembangunan para pemegang keputusan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, serta pihak terkait juga dituntut peduli,” kata Teguh.

Menurut Teguh, mengatasi konflik tidak bisa dengan mengambil jalan pintas seperti membunuhi gajah. Dia menyitir Fatwa MUI Nomor 04 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.

"Ketentuan hukumnya pertama, adalah wajib memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya," ingat Teguh.

Kedua, hukumnya haram jika membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka. "Kecuali ada alasan syar’i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia," tandasnya.

Atas dasar itu, terus dia, MUI memfatwakan perburuan dan perdagangan ilegal satwa langka hukumnya adalah haram. ”Rekomendasi untuk pemda adalah dengan melakukan penegakkan hukum terhadap siapapun yang mengancam kelestarian satwa langka dan pelaku kejahatan di bidang kehutanan. Khususnya pembalakan liar dan perdagangan satwa ilegal,” paparnya.

Pemda selain itu dituntut mencegah terjadinya penguasaan lahan di dalam kawasan hutan melalui pengawasan praktik legalisasi keberadaan pemukiman, perkebunan, pertambangan serta pembangunan infrastruktur di dalam kawasan hutan.

Menurut Management Effektiveness in Protected Area Officer WWF Indonesia, Beno Fariza Syahri, alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan seperti di Kecamatan Semaka, Tanggamus memicu konflik antara gajah dan manusia. Binatang itu terpaksa memasuki kawasan permukiman karena habitatnya berkurang.

Penyelesaiannya adalah mengedepankan prinsip Integrated Human Elephant Conflict Mitigation (I-HECM). Yakni meliputi proaktif dengan melakukan pencegahan sebelum terjadi konflik; holistik yaitu hidup berdampingan antara manusia dan gajah; terakhir win-win solution yaitu berbagi ruang melalui tata kelola wilayah dan pembinaan habitat. 

"Termasuk sinergitas kerja dengan melibatkan semua pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat," kata pria yang bekerja di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini. Di Indonesia lanjut dia, ada dua spesies gajah yaitu Gajah Kalimantan dan Gajah Sumatera. Di Sumatera ada tujuh provinsi habitat gajah antara lain Aceh, Lampung, Riau, dan Sumatera Barat.

Pawang gajah TNWK Lampung, Nazarudin menambahkan, potensi orang melakukan pelanggaran konservasi gajah dikarenakan keterbatasan personel. "Hanya ada dua opsi dalam penanganan konflik, tidak selalu menyalahkan, dan selesaikan masalah dengan cara tidak bermasalah," tutupnya. (*)

Editor Gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID