Ini Dia Audit Dana Kampanye Pilgub Lampung, Hasilnya...

Rabu | 11/07/2018 11.01 WIB
Ini Dia Audit Dana Kampanye Pilgub Lampung, Hasilnya...
Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M Tio Aliansyah. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Taufik Rohman

RILIS.ID, Bandarlampung – Audit dana kampanye empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah selesai dilakukan. Kantor Akuntan Publik (KAP) telah menyerahkan laporan kerjanya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (10/7/2018).

Hasilnya di luar dugaan. Dana kampanye paslon nomor urut tiga, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik), yang semula disangka bakal bermasalah ternyata baik-baik saja.

Wakil Ketua Institute Akuntansi Indonesia (IAI) Wilayah Lampung, Agus Zahron, menjelaskan masalah justru ada pada dana kampanye paslon nomor urut empat, Musfata-Ahmad Jajuli.

”Ada kelebihan dana. Namun akhirnya setelah dikembalikan ke kas negara, seluruh dana kampanye pasangan calon kami rekomendasikan dengan kepatutan,” paparnya kepada rilislampung.id.

Menurut Agus, kelebihan dana kampanye Mustafa-Jajuli tidak banyak, hanya Rp500 ribu. Uang dikembalikan ke kas negara disertai billing atau bukti transaksi, Sabtu (7/7/2018).

Sedangkan, dana kampanye Arinal Djunaidi-Nunik setelah diaudit sesuai dengan laporan yang diberikan. Namun apabila ada masyarakat yang membuat laporan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan potensi pelanggaran, pihaknya bisa melakukan audit investigasi.

"Jadi, saat ini kita hanya audit kepatuhan, sesuai yang dilaporkan dan kita bandingkan dengan rekening khusus dana kampanye,” paparnya.

Jika pada kenyataanya ada berbagai pelanggaran, maka hal ini menjadi ranah Bawaslu. Nanti mereka membuat rekomendasi investigasi dan disampaikan kepada KPU. Baru setelah itu KAP dapat menginvestigasi.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M Tio Aliansyah, membenarkan seluruh paslon dinyatakan KAP patuh.  

Disinggung kemungkinan ketidaksesuaian laporan dan dana kampanye, dia menerangkan KAP

tidak menganalisa di luar itu. KAP hanya memeriksa dalam bentuk LPPDK (laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).

”Fakta yang kita terima dalam bentuk LPPDK itulah yang diaudit KAP. Jadi Kita tidak melihat atau menganalisis dana kampanye dari beberapa kegiatan," imbuhnya. (*)

Editor Gueade



Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID