Jelang Akhir Masa Jabatan Ridho, Ini Pesan Andi Surya
lampung@rilis.id
Minggu | 24/03/2019 11.00 WIB
Jelang Akhir Masa Jabatan Ridho, Ini Pesan Andi Surya
Senator Lampung Andi Surya. ILUSTRASI: ISTIMEWA

RILIS.ID, Bandarlampung – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengundang segenap elemen masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) pada Selasa pekan depan.

Ini merupakan momentum terakhir Ridho Ficardo meletakkan prinsip dan prioritas pembangunan Lampung satu tahun depan karena sebentar lagi harus lengser.

Senator Lampung, Andi Surya, karenanya meminta ada formulasi konsep pembangunan, yang berimplikasi pada keseimbangan aspek fisik maupun nonfisik. Di mana sebagian di masa Ridho belum tercapai.

”Jika ini bisa menjadi prioritas dan mempengaruhi masa depan Lampung, maka dia (Ridho, Red) akan dikenang seluruh rakyat," pesan Andi Surya dalam siaran pers, Minggu (24/3/2019).

Menurut Andi Surya, Musrenbang merupakan sarana pemerintah daerah memperoleh masukan dan menentukan prioritas rencana pembangunan tahun berikutnya.

Secara regulasi Musrenbang diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Intinya ajang demokrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah karena melibatkan partisipasi birokrasi, legislatif, yudikatif, dan masyarakat umum melalui tokoh-tokohnya," paparnya.

Musrenbang provinsi mengambil masukan yang berkembang dari hasil musrenbang kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Sehingga diperoleh asumsi yang melandasi rencana pembangunan Lampung ke depan.

Andi Surya mengingatkan dalam Musrenbang provinsi ada hak rakyat berupa aspirasi dalam menentukan arah pembangunan. Hal itu sesuai UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Masalahnya, apakah pemda mampu menangkap dan mengakumulasi pemikiran-pemikiran masyarakat ini? Karena terkadang intervensi kepentingan elit atau golongan bisa mendominasi," sebut ketua Yayasan UMITRA itu.

Tak hanya intervensi elit. Kadang Musrenbang malah hanya ritual birokrasi perencanaan daerah yang cenderung untuk memenuhi amanat regulasi. Akibatnya tumpul terobosan untuk kepentingan rakyat banyak.

Andi Surya mencontohkan, membangun bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan pertanian adalah hal yang jamak. Lain dengan membangun keadilan atas hak-hak rakyat secara hukum, bidang agraria, perburuhan, keberpihakan terhadap daerah otonomi baru (DOB), atau memerangi korupsi, yang merupakan program marjinal dan kurang prioritas.

Membangun, terus dia, harus dengan pemikiran out of the box. Pakem pembangunan daerah berupa pembangunan fisik dan infrastruktur meskipun perlu namun sudah usang.

"Ada jenis pembangunan yang membutuhkan keberpihakan pemprov. Yaitu pembangunan bidang hukum dan keadilan, program reforma agraria dalam setiap jenis konflik lahan, pembangunan tanpa korupsi, penguatan hak-hak buruh, serta pemerataan pembangunan melalui DOB," pungkas Andi Surya. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID