Kampanye Pilkada - RILIS.ID
Kampanye Pilkada
lampung@rilis.id
Minggu | 07/06/2020 11.17 WIB
Kampanye Pilkada
Oleh: Wirahadikusumah

Pilkada serentak sepertinya tetap bakal digelar tahun ini. Pada 270 daerah. Di Indonesia.

Meski beberapa orang sebelumnya sudah menyatakan penyesalannya. Atas waktu pelaksanaan pesta demokrasi itu. Yang dinilai tidak tepat. Menggelar pilkada dalam suasana pandemi ini.

Namun, pemerintah tetap dengan keputusannya: pilkada serentak tetap digelar tahun ini. Yang waktu pemungutan suaranya dilaksanakan 9 Desember 2020 itu.

Karenanya, setuju atau tidak setuju, itulah keputusannya. Kita harus menerimanya. Termasuk bakal calon. Pun saya. Yang juga tak setuju: ”berpesta” di tengah pandemi.

Karena terpaksa menerima keputusan itulah, saya akhirnya menghubungi Dedy Triyadi. Tadi malam (6/6/2020). Melalui telepon selularnya.

Bang Dedy –sapaan akrab saya kepada Dedy Triyadi- adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandarlampung.

Bagi saya, ia adalah ”senior kuadrat”. Sebab, sebelum menjabat penyelengara pemilu, profesinya adalah jurnalis senior. Selain itu, Dedy juga senior saya di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

Obrolan kami melalui telepon itu cukup lama. Durasinya hampir setengah jam. Tepatnya 27 menit 4 detik -demikian yang tertera di-history panggilan handphone saya-.

Banyak yang kami perbincangkan tadi malam itu. Tentu obrolan didominasi seputar pelaksanaan pilkada serentak.

Mulai dari kesimpulan rapat dengar pendapat. Antara komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Yang berlangsung 27 Mei 2020. Yang memutuskan tahapan lanjutan pilkada serentak dimulai 15 Juni 2020.

Lalu, mengenai perubahan jumlah pemilih maksimal di TPS. Dari 800 menjadi 500 orang. Sehingga menyebabkan jumlah TPS harus ditambah.  

Kemudian, potensi terciptanya klaster baru dalam penyebaran virus Corona. Yang nantinya bisa jadi bernama Klaster KPU. Akibat pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.

Tentu kami juga berdiskusi mengenai antisipasinya. Agar Klaster KPU itu tidak terjadi. Yang implementasi dari antisipasi tersebut, bakal menyebabkan anggaran pilkada membengkak.

Namun, terkait hal itu, saya akan membahas dalam artikel selanjutnya. Saat ini, saya lebih tertarik menuliskan obrolan kami yang lain. Yakni, tentang model kampanye pasangan calon (paslon). Pada pilkada serentak tahun ini.

Bang Dedy menjelaskan, KPU saat ini sudah merampungkan penyusunan draft rancangan PKPU. Tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam kondisi bencana nonalam.

Draft PKPU itu saat ini sedang diuji publik. Yang selanjutnya bakal dikirimkan ke Kemenkumham. Untuk diberi nomor. Sehingga bisa diberlakukan. Pada pilkada serentak tahun ini.

Dalam draft PKPU itu, diatur juga mengenai metode kampanye paslon. Yang di antaranya tidak memperkenankan menggelar kampanye akbar.

Karenanya, jangan harap, pada pilkada serentak tahun ini, kita bakal menyaksikan lagi artis-artis ibu kota secara langsung. Yang biasa diundang paslon. Pada kampanye akbar yang digelar.

Aksi panggung Via Vallen, goyangan Dewi Persik, band-band papan atas Indonesia, ataupun aksi kocak komedian terkenal, tak bakal kita saksikan lagi secara langsung. Pada pilkada serentak tahun ini.

Memang iya, bisa saja paslon mengundang mereka, pada kampanye melalui media virtual. Seperti menggunakan aplikasi Zoom contohnya.

Tetapi, apa asyiknya menonton mereka di layar handphone. Ataupun laptop?

Tentu fantasinya, ups... rasanya jauh sekali berbeda. Antara menyaksikan goyangan Dewi Persik secara langsung, dibandingkan menontonnya di layar kaca.

Analoginya juga seperti menonton pertandingan sepakbola. Tentu lebih seru menonton di stadion, daripada menyaksikan di televisi.

Pastinya, ada delapan poin metode kampanye yang diperbolehkan dalam draft PKPU itu. Yakni, pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog; debat publik/debat terbuka antar paslon; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga kampanye.

Kemudian, penayangan iklan kampanye di media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau swasta; kampanye melalui media sosial; dan rapat umum.

Pelaksanaan kampanye itu juga wajib memenuhi standar protokol kesehatan. Terutama pada metode kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog. Dengan jumlah peserta yang dibatasi. Maksimal 20 orang.

Dalam obrolan tadi malam, saya juga sempat menanyakan tentang pelaksanaan debat kandidat.

Menurut Bang Dedy, itu juga diatur dalam draft PKPU yang sedang diuji publik tersebut.

Ia menjelaskan, pelaksanaan debat kandidat tetap bakal digelar. Sebanyak tiga kali. Oleh KPU. Namun, pelaksanaannya tidak boleh dihadiri undangan, pendukung, dan juga penonton.

Pastinya, banyak aturan baru yang bakal diterapkan dalam pilkada serentak tahun ini.

Bagi Anda yang belum membaca draft PKPU baru itu, saya sarankan membacanya. Terutama paslon dan timnya, bacalah dengan detil. Agar tidak terkena sanksi nantinya.

Bagi Anda yang ingin draftnya, hubungi saya saja. Akan saya kirimkan. Tidak perlu mencari-carinya lagi di internet. Mumpung draft PKPU itu juga sedang masa uji publik. Sehingga masih bisa mengusulkan revisi.

Tentunya, kita semua berharap, dalam pelaksanaan pilkada serentak di tahun ini, tidak menyebabkan jumlah pasien positif Covid-19 melonjak.

Karena itu, kita semua harus sama-sama mematuhi standar protokol kesehatan. Dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. (Wirahadikusumah)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID