Kasus Beras Rusak di Lambar Dilaporkan ke Kejati Lampung - RILIS.ID
Kasus Beras Rusak di Lambar Dilaporkan ke Kejati Lampung
Segan Simanjuntak
Senin | 10/08/2020 22.25 WIB
Kasus Beras Rusak di Lambar Dilaporkan ke Kejati Lampung
Warga Pekon Kubu Perahu mengembalikan bantuan sembako ke balai pekon setempat, Kamis (11/6/2020). FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Ari Gunawan

RILIS.ID, Bandarlampung – Kasus beras rusak di Lampung Barat (Lambar) akhirnya dilaporkan ke Kejati Lampung, Senin (10/8/2020).

Diketahui, kasus beras rusak sempat heboh lantaran beras 10 kg yang diterima warga tidak layak. Bahkan seperti nasi basi.

Baca: Seperti Nasi Basi, Puluhan Warga Kembalikan Beras Bantuan

“Kasus beras 10 kg ini bagian dari program bantuan sosial Covid-19 yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat,” kata Koordinator Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pematank) Provinsi Lampung Suadi Romli, Senin (10/8/2020).

Baca: Beras Rasa Nasi Basi Diganti Baru, Sabtu Disalurkan

Pematank mengendus sejumlah kejanggalan dalam pengadaan paket sembako bantuan sosial Covid-19 yang menyedot anggaran sebesar Rp8,1 miliar.

Dana itu digunakan untuk pengadaan 35 ribu paket bahan pokok, pengadaan 350 ton beras dan ikan kaleng kemasan dengan berat 425 gram.

Baca: Hampir Sebulan, Kasus 10 Ton Beras Rusak Belum Jelas

“Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang mengelola seluruh bantuan beras 10 kg dan empat kaleng ikan dalam kemasan untuk satu kepala keluarga (KK) dengan anggaran Rp230.000,” kata Suadi.

Jika dikalkulasi, lanjutnya, harga beras premium di pasar Rp11.000/kg dikali 10 kg mencapai Rp110.000.

“Sementara empat kaleng ikan dalam kemasan 425 gram, harganya Rp12.000 per kaleng. Jika dikali empat kaleng, maka Rp48.000,” urainya.

Pihaknya menduga telah terjadi penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan paket sembako tersebut.

“Kalkulasi kami, ada mark-up Rp108.000 per paket sembako. Apabila dikali 35 ribu paket, maka total kerugian negara mencapai Rp3.780.000.000,” tuturnya.

Suadi menegaskan Dinas Sosial Lambar harus bertanggung jawab terhadap program bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 itu.

“Kejati harus mengusut tuntas program bantuan sosial ini. Apalagi berasnya berkualitas rendah alias asalan. Kami menduga tidak ada uji laboratorium untuk kualitas beras,” pungkasnya.

Baca: PPK Sakit, Kasus Beras Rusak di Lambar Macet

Sebelumnya, Inspektorat Lambar telah menyelidiki kasus beras rusak ini. Namun, tim terkendala karena pejabat pembuat komitmen (PPK) sakit.

"Tim akan mengkaji lebih dahulu sebelum menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap rekanan maupun Dinas Sosial," kata Sekretaris Inspektorat Lambar M. Sukri belum lama ini. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID